Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Kompensasi BBM, Disepakati Rp 27,9 Triliun

Kompas.com - 14/06/2013, 07:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Kerja Belanja Pusat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Keuangan sepakat dana program percepatan dan perlindungan sosial Rp 12,6 triliun. Juga disetujui bantuan langsung masyarakat sebesar Rp 9,3 triliun, dan infrastruktur dasar Rp 6 triliun. Total dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 27,9 triliun.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 ditargetkan rampung akhir pekan ini. Dengan demikian, Rapat Paripurna DPR yang akan mengesahkan draf RAPBN-P 2013 itu dijadwalkan bisa dilaksanakan pada Senin depan.

Seperti dijelaskan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Golkar, Satya W Yudha, di Jakarta, Kamis (13/6/2013), program perlindungan sosial terdiri dari program bantuan siswa miskin Rp 7,5 triliun, program keluarga harapan Rp 700 miliar, subsidi pangan atau beras untuk rakyat miskin Rp 4,3 triliun.

Sementara dana pelaksanaan program khusus terdiri dari bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) selama 4 bulan sebesar Rp 9,3 triliun dan dana infrastruktur dasar Rp 6 triliun.

”Pemerintah semula minta BLSM untuk 5 bulan, akhirnya disepakati dana itu diberikan selama 4 bulan, menghemat sekitar Rp 2 triliun,” ujar Satya.

Asumsi subsidi BBM pada RAPBN-P 2013 sebesar Rp 199 triliun. Asumsinya ada kenaikan harga BBM bersubsidi, termasuk pengalihan tagihan subsidi tahun lalu Rp 10 triliun. Semula subsidi BBM dalam APBN 2013 sebesar Rp 251 triliun.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, Kamis (13/6/2013), seusai membuka Batu Fair dan Krida Pertanian Fair 2013 di Kota Batu, Jawa Timur, menambahkan, rencana kenaikan harga BBM subsidi dinilai salah satunya akan berdampak pada sektor pertanian. Utamanya, berdampak terhadap alat-alat mekanik pertanian yang digunakan untuk berproduksi.

Namun, kata Rusman, tidak boleh dilupakan adalah memperlancar akses petani untuk mendapatkan BBM bagi pertanian. ”Dampak kenaikan BBM akan terasa di berbagai bidang. Tetapi yang penting bagi petani dan nelayan adalah bukan hanya persoalan mahalnya BBM, tetapi juga akses untuk mendapatkan BBM itu,” ujar Rusman.

Selama ini akses petani untuk mendapatkan BBM harus lewat kepolisian, kelurahan, atau SPBU. ”Perlu dipikirkan jangan setiap butuh harus lewat mekanisme seperti minta pengantar ke polisi. Mari perbaiki akses petani mendapatkan BBM,” ujar Rusman.(EVY/HEN/SAH/CHE/ WIE/ETA/DIA/WHO)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

    Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

    Whats New
    Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

    Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

    Whats New
    Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

    Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

    Spend Smart
    Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

    Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

    Whats New
    Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

    Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

    Whats New
    Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

    Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

    Whats New
    Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

    Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

    Whats New
    Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

    Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

    Whats New
    Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

    Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

    Whats New
    Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

    Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

    Whats New
    Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

    Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

    Whats New
    Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

    Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

    Whats New
    Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

    Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

    Whats New
    Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

    Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

    Whats New
    Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

    Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com