Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meredam Gejolak Rupiah

Kompas.com - 14/06/2013, 10:23 WIB

Karena dua hal, Indonesia jadi negara tujuan modal asing yang menarik sejak krisis 1997. Pertama, karena pengendalian ekonomi makro yang baik tetap berperan pada resep IMF: menjalankan kurs devisa mengambang yang ditopang disiplin fiskal yang membatasi rasio defisit APBN maksimum 3 persen dari PDB dan rasio utang negara 60 persen dari PDB. Kedua, ekonomi dan ekspor tumbuh pesat karena boom komoditas primer hasil tambang, pertanian, dan hasil laut.

Pada gilirannya, boom ini bermuara pada tingginya laju ekonomi China dan India sebesar 9-10 persen selama 30 tahun lebih terus-menerus bagi China dan sejak 1990-an bagi India. Pertumbuhan pesat ini perlu segala jenis bahan baku. Sementara, rakyatnya yang kian makmur menuntut makanan yang kian berkualitas. Indonesia juga mengekspor tenaga kerja kasar ke seluruh dunia karena terbatasnya pekerjaan di negeri sendiri. Para pekerja ini mengirimkan uang ke kampung halaman.

Besarnya penerimaan devisa dari ekspor komoditas primer, remittances dan pemasukan modal jangka pendek, meningkatkan cadangan luar negeri BI. Berbeda dengan China dan Jepang yang melemahkan mata uangnya, BI justru menggunakan sebagian persediaan devisa untuk memperkuat rupiah. Penguatan kurs rupiah membuat industri manufaktur dan pertanian tak mampu bersaing dengan impor.

Persaingan jadi kian berat dengan China karena perjanjian perdagangan bebas (CAFTA) telah meniadakan atau mengurangi tarif bea masuk impor barang dari China. China dengan sengaja melemahkan kurs mata uangnya untuk membuat harga barang ekspornya murah. Barang impor China jadi kian murah lagi karena BI membuat rupiah menguat. Secara regional, petani dan perajin serta produsen industri manufaktur di Jawa jadi korban utama kebijakan kurs dan sistem perdagangan yang kurang adil ini.

Kurs rupiah yang menguat sekaligus memberikan insentif pada produksi non-traded goods and services (NTB), yakni barang dan jasa yang hanya dikonsumsi di pasar lokal di mana ia diproduksi. Karena tak diekspor dan diimpor, komoditas seperti ini menambah inefisiensi perekonomian nasional. Contoh NTB adalah jasa-jasa pemerintahan, konstruksi, dan real estat. Terlihat peningkatan kembali pembangunan perumahan, pusat perbelanjaan (mal), pertokoan, dan lapangan golf di seluruh pelosok Indonesia.

Upaya penyelamatan

Upaya penyelamatan dapat dibagi menurut jangka waktu: pendek, menengah, dan panjang. BI telah melakukan kebijakan standar yang dapat dilakukannya dalam jangka pendek. Pertama, melakukan penjualan devisa untuk menstabilisasi nilai tukar. Namun, kemampuan untuk itu sangat terbatas karena keterbatasan cadangan luar negeri. Kedua, kian memperketat permintaan kredit untuk pembelian mobil, sepeda motor, dan perumahan dengan menambah penyediaan uang muka lebih besar oleh konsumen. Ketiga, semakin membatasi kemampuan bank memberikan kredit, terutama untuk pengeluaran yang menambah impor dan devisa. Keempat, penarikan SBI dari peredaran oleh BI merupakan kontraksi jumlah uang beredar. Jika punya celengan, pemerintah bisa membeli kembali SUN itu untuk mencegah kemerosotan harga.

Dalam jangka menengah dan panjang perlu dilakukan tiga hal. Pertama, menghemat pengeluaran agregat (investasi, konsumsi, dan pengeluaran negara) dan mengalihkannya ke penggunaan produksi dalam negeri. Penghematan anggaran negara paling menonjol adalah pemberantasan korupsi di semua tingkat: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kedua, mengubah struktur perekonomian nasional dari ketergantungannya pada sektor primer. Indonesia perlu ikut jaringan produksi dan rantai pasokan global seperti negara ASEAN lain dan China. Berbeda dengan Indonesia, struktur ekonomi dan ekspor negara-negara itu telah berubah dari komoditas primer jadi produsen dan eksportir mesin dan komoditas manufaktur.

Ekspor utama Filipina, Singapura, dan Malaysia komponen dan suku cadang barang elektronika. Taiwan dan Thailand kini dijuluki Detroit of Asia karena mengekspor mobil dan sepeda motor serta suku cadang dan komponennya. Kedua negara itu tak punya mobil nasional. Komponen dan suku cadang elektronik dan otomotif ini antara lain diekspor untuk dirakit di China dan kemudian diekspor ke negara tujuan. Semua kegiatan produksi suku cadang, komponen manufaktur, dan perakitannya bersifat padat karya sehingga menciptakan lapangan kerja bagi pekerja kurang terampil dan terdidik.

Peralihan ekonomi dari industri primer ke industri manufaktur perlu penanganan hambatan pembangunan ekonomi yang tak pernah diurus selama ini. Ini yang disebut reformasi atau deregulasi sektor riil untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Termasuk di sini korporatisasi BUMN/BUMD. Di sektor moneter, penanganan bottlenecks itu pengelolaan kurs devisa dan tingkat bunga. Di sektor fiskal, menyangkut pembelanjaan pembangunan berbagai jenis infrastruktur serta insentif perpajakan untuk investasi di MP3EI.

Jika pemerintah tak mampu meningkatkan penerimaan pajak, tak ada salahnya meminjam asalkan hanya digunakan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi ekonomi, bukan untuk pembangunan smelter hasil tambang atau pembangunan jembatan Selat Sunda, yang selain bersifat padat modal, juga mercusuar. Swasta juga dapat diundang untuk investasi di infrastruktur. Perizinan dan iklim usaha harus diperbaiki dan disederhanakan.

Ketiga, membangun kembali Bank Tabungan Pos (BTP) yang di masa lalu mati suri akibat pergolakan daerah dan inflasi. BTP perlu untuk meningkatkan tabungan nasional guna membiayai infrastruktur dan proyek pembangunan lain. BTP bukanlah bank yang sesungguhnya karena hanya narrow bank yang kegiatannya terbatas pada mobilisasi dana dari masyarakat guna membeli SUN dan surat utang negara untuk membelanjai pembangunan berbagai proyek yang diperlukan. Ongkos pembangunan kembali BTP sangat kecil karena PT Pos Indonesia sudah memiliki kantor hingga ibu kota kecamatan. BTP sekaligus bermanfaat untuk mengimbangi dominasi peranan modal asing yang sudah sedemikian besar dalam bursa efek.

Anwar Nasution Guru Besar FEUI; Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

    Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

    Whats New
    Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

    Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

    Earn Smart
    7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

    7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

    Whats New
    'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

    "Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

    Whats New
    IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

    IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

    Whats New
    Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

    Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

    Whats New
    Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

    Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

    Whats New
    Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

    Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

    Whats New
    Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

    Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

    Whats New
    Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

    Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

    Whats New
    Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

    Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

    Whats New
    Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

    Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

    BrandzView
    Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

    Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

    Whats New
    Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

    Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

    Whats New
    Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

    Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com