Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Kami Tak Incar Kursi Menteri PKS

Kompas.com - 14/06/2013, 19:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Saan Mustopa membantah partainya tengah mengincar tiga kursi menteri yang kini diisi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Demokrat, katanya, hanya membutuhkan konsistensi PKS sebagai salah satu partai koalisi.

"Kami tidak pernah mau incar menteri. Yang kami tuntut itu konsistensi. Kalau bahasa mereka, berarti istikamah dalam sikapnya," ujar Saan, di Kompleks Parlemen, Jumat (14/6/2013).

Saan menegaskan, jika ingin tetap berada di koalisi, PKS harus mendukung semua kebijakan pemerintah. Namun, jika terus merongrong, menurutnya, PKS sebaiknya keluar dari koalisi.

"Jadi, jangan mengalihkan seolah-olah Demokrat incar menteri," kata Saan.

Anggota Komisi III DPR itu menilai, PKS kini tengah meningkatkan citranya dengan menempatkan diri seolah-olah berpihak kepada masyarakat. Ia memahami cara yang dipakai PKS untuk menaikkan citranya itu.

"Ini strategi PKS mengalihkan isu karena kasus hukum yang menderanya. Kami tidak khawatir kalau dianggap menzalimi karena pada kenyataannya kami tidak seperti itu. Justru mereka (PKS) yang menzalimi koalisi," kata Saan.

Sebelumnya, PKS menuding Partai Demokrat tengah mengincar tiga kursi menteri PKS yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu II. PKS juga menganggap wacana perekrutan tiga menterinya oleh Partai Demokrat adalah sebuah strategi pemecah belah.

"Partai Demokrat kan memang mendorong-dorong PKS keluar supaya dapat kursi yang ditinggalkan PKS. Makanya, mereka satu suara supaya kursi eks PKS didapat," ujar anggota Majelis Syuro PKS, Idris Lutfi.

Dalam Kabinet Indonesia Bersatu II saat ini, ada tiga  kader PKS yang menjadi menteri. Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri. Jika ternyata PKS didepak dari koalisi, posisi ketiga menteri itu pun terancam dicopot.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pemerintah Serap Rp 9,14 Triliun dari Lelang Sukuk Negara

    Pemerintah Serap Rp 9,14 Triliun dari Lelang Sukuk Negara

    Whats New
    Rampung Dibangun, 'Skybridge' Bojonggede Diuji Coba Bertahap

    Rampung Dibangun, "Skybridge" Bojonggede Diuji Coba Bertahap

    Whats New
    Freeport Buka Lowongan Kerja hingga 15 Desember 2023, Simak Persyaratannya

    Freeport Buka Lowongan Kerja hingga 15 Desember 2023, Simak Persyaratannya

    Work Smart
    Uji Coba Bulan Ini, Sistem MLFF Ditargetkan Beroperasi Komersil Maret 2024

    Uji Coba Bulan Ini, Sistem MLFF Ditargetkan Beroperasi Komersil Maret 2024

    Whats New
    Izin BPR Persada Guna Dicabut, LPS Jamin Simpanan Nasabah

    Izin BPR Persada Guna Dicabut, LPS Jamin Simpanan Nasabah

    Whats New
    Ekonom Sebut Aksi Boikot Produk Pro Israel Menyakiti Diri Sendiri

    Ekonom Sebut Aksi Boikot Produk Pro Israel Menyakiti Diri Sendiri

    Whats New
    Tips Cuan di Tengah Sentimen 'Window Dressing' Akhir Tahun Ini

    Tips Cuan di Tengah Sentimen "Window Dressing" Akhir Tahun Ini

    Whats New
    Pupuk Indonesia Ingin Jadi Pemain Global Industri 'Green Ammonia'

    Pupuk Indonesia Ingin Jadi Pemain Global Industri "Green Ammonia"

    Whats New
    Uji Coba MLFF di Tol Bali Mandara Bulan Ini, PT RITS Pastikan Tak Ganggu Kelancaran Selama Nataru

    Uji Coba MLFF di Tol Bali Mandara Bulan Ini, PT RITS Pastikan Tak Ganggu Kelancaran Selama Nataru

    Whats New
    Ciptakan SDM Unggul, Pemerintah Salurkan 9.956 Beasiswa LPDP pada 2023

    Ciptakan SDM Unggul, Pemerintah Salurkan 9.956 Beasiswa LPDP pada 2023

    Whats New
    Tujuh Perusahaan Asuransi Masuk Pengawasan Ketat OJK

    Tujuh Perusahaan Asuransi Masuk Pengawasan Ketat OJK

    Whats New
    Perkuat Bisnis di Indonesia dan Australia, Anak Usaha DOID Bakal Terbitkan Obligasi

    Perkuat Bisnis di Indonesia dan Australia, Anak Usaha DOID Bakal Terbitkan Obligasi

    Whats New
    Bytedance Dikabarkan Capai Kesepakatan dengan GoTo, TikTok Shop Hadir Lagi?

    Bytedance Dikabarkan Capai Kesepakatan dengan GoTo, TikTok Shop Hadir Lagi?

    Whats New
    Pupuk Indonesia Teken Perjanjian Pengembangan 'Green Hydrogen' dan 'Green Ammonia' di Gresik

    Pupuk Indonesia Teken Perjanjian Pengembangan "Green Hydrogen" dan "Green Ammonia" di Gresik

    Whats New
    Spotify Bakal PHK 1.500 Pegawai untuk Pangkas Biaya

    Spotify Bakal PHK 1.500 Pegawai untuk Pangkas Biaya

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com