Di Atas Kertas, Harga BBM Naik

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini, keputusan nan penting bakal lahir dari ruang sidang paripurna DPR. DPR akan mensahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 menjadi undang-undang. Calon beleid anggaran ini akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Sabtu (15/6/2013), Badan Anggaran DPR memang sudah menyetujui Rancangan APBN-P (RAPBN-P) 2013. Namun, namanya politik, bukan berarti  hasil Rapat Paripurna DPR yang berlangsung Senin (17/6/2013) ini bakal berjalan mulus.

Apalagi, keputusan Badan Anggaran DPR masih lonjong. Tiga fraksi, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Gerindra, menolak RAPBN-P 2013 hasil kesepakatan Badan Anggaran DPR dengan pemerintah.

Ahmadi Noor Supit, Ketua Badan Anggaran DPR, mengatakan, sangat terbuka kemungkinan rapat paripurna deadlock. Alhasil, jalan akhir yang harus ditempuh adalah pemungutan suara alias voting untuk menyetujui  pengesahan UU APBN-P 2013.

Hitungan di atas kertas, suara kubu fraksi yang setuju RAPBN-P dan dimotori Fraksi Partai Demokrat memang menang telak. Sebab, total suara  kubu ini mencapai 383 suara dari total 560 anggota DPR.

Namun kejutan bisa saja terjadi. Berkaca pada rapat paripurna tahun lalu yang membahas kenaikan harga BBM bersubsidi, Fraksi Partai Golkar yang sehari sebelumnya setuju kenaikan harga premium, tiba-tiba berubah haluan dan menentang rencana itu. Suara penentang pun menang dan harga BBM pun batal naik.

Demo besar-besaran menolak kenaikan harga BBM ketika itu menjadi alasan Fraksi Golkar mengubah keputusannya. Dan hari ini, puluhan ribuan massa penentang kenaikan harga BBM, juga mengancam akan menggelar serupa tahun lalu. Mereka akan mengepung gedung DPR.

Tapi, Syarief Hasan, Ketua Harian Sekretariat Gabungan alias koalisi partai pendukung pemerintah, yakin fraksi pendukung RAPBN-P 2013 tidak akan pecah. Rencana kenaikan harga BBM pun bakal mulus sekalipun melalui pemungutan suara. Meski kehilangan dukungan dari anggota Setgab Fraksi PKS, kubu pro APBN-P mendapat suara baru dari Fraksi Hanura yang selama ini menjadi oposisi pemerintah. "Kalah? Insya Allah tidak," ujarnya.

Ganjar Pranowo, Anggota Fraksi PDIP, menyatakan, Fraksi PDIP tidak ambil pusing sekalipun kalah voting. Dia mengklaim, sikap PDI-P  adalah bagian pembelajaran kepada masyarakat, bagaimana membangun politik yang benar. "Kami selalu konsisten mengkritisi kebijakan pemerintah," katanya. (Asep Munazat Zatnika)