Telkomvision Dilego ke Trans, Ekonomi atau "Bau" Politik?

Kompas.com - 17/06/2013, 10:09 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah kemelut isu BBM dan koalisi, pada pekan pertama Juni 2013 ada aksi korporasi yang rawan menjadi skandal politik dan sekaligus ekonomi. Aksi korporasi itu adalah pelepasan hampir seluruh saham TelkomVision milik PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) ke Trans Corp milik taipan Chairul Tanjung.

"Apa alasan strategis Telkom menjual saham TelkomVision? Tidak ada alasan sama sekali!" ujar ekonom dari Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad Hari Wibowo, akhir pekan lalu. Bila alasan ekonomi benar-benar menjadi dasar dilepasnya hampir seluruh saham anak perusahaan Telkom ini, menurut dia terlalu mengundang pertanyaan untuk dipatahkan.

Sementara, lanjut Dradjad, kedekatan Chairul Tanjung dengan Presiden justru rentan menjadi gosip politik. "Termasuk bakal digosipkan untuk menggalang dana kampanye," kata dia. Bagaimana pun potensi membuat capital gain sangat besar bila setelah "akuisisi" ini TelkomVision ditawarkan ke lantai bursa (IPO) pada akhir 2013 atau 2014.

Dengan jabatan Chairul Tanjung di Komite Ekonomi Nasional, Dradjad berpendapat semestinya dia lebih  menahan diri untuk tak menyentuh BUMN dan anak perusahaannya. "Direksi BUMN tentu 'keder' melihat kedekatannya dengan Presiden," kata dia. Kedekatan Chairul dengan Presiden, menurut informasi yang didapat Dradjad bahkan melampaui kedekatan Presiden dengan para menteri di kabinetnya.

Kalau Chairul Tanjung benar-benar hanya ingin merambah bisnis televisi berbayar, menurut Dradjad akan jauh lebih elok bila mengadopsi cara VivaSky atau pemain lama seperti MNC dan First Media, atau bahkan membuat barang baru seperti Aora. "Bukan mencaplok anak usaha BUMN yang sudah matang," kata dia.

Terlalu murah

Kekhawatiran pelegoan ini rentan dibelokkan untuk kepentingan politik 2014, imbuh Dradjad, juga berdasarkan informasi bahwa nominal yang digelontorkan Trans Corp untuk TelkomVision dinilai terlalu rendah. Terutama dengan sudut pandang TelkomVision adalah provider TV berbayar yang sudah memiliki infrastruktur dan beroperasi.

Sebagai perbandingan, Dradjad menyebutkan Viva Media mengumumkan investasi 120 juta dollar AS selama tiga tahun untuk mulai membangun VivaSky. Dari jumlah itu, 80 juta dollar AS merupakan pinjaman dari Deutsche Bank. "Itu TV berbayar yang baru mulai dibangun, belum punya infrastruktur dan basis pelanggan, butuh 120 juta dollar AS. Bagaimana mungkin TelkomVision dengan semua infrastruktur dan pengalamannya dinilai dengan harga yang sama?" kecam Dradjad.

Tidak ada pengumuman resmi berapa nilai akhir penjualan TelkomVision ke Trans Corp. Namun beredar luas bahwa aksi korporasi tersebut bernilai sekitar 100 juta dollar AS. Bila informasi ini sahih, tutur Dradjad, berarti nilai keseluruhan saham TV berbayar ini hanya di kisaran 126,6 juta dollar AS, dengan 125 juta dollar AS adalah harga 98,75 persen saham Telkom.

Bila "skenario" IPO benar dijalankan, Dradjad mengaku mendapatkan informasi bahwa nominal yang mungkin diraup ada di kisaran 200 juta dollar AS. "Itu pun dengan kondisi perusahaan sekarang dengan banyak inefisiensi," kata dia. Di luar nilai murni TelkomVision, tambah Dradjad, peluang keberhasilan IPO juga ditunjang kekuatan dan kredibilitas brand Telkom yang inheren dalam brand TelkomVision.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemulihan Ekonomi Tahun Depan, Ini Dua Fokus Strategi Mendag

    Pemulihan Ekonomi Tahun Depan, Ini Dua Fokus Strategi Mendag

    Whats New
    Setara PNS, Ini Besaran Lengkap Gaji Honorer yang Diangkat Jadi PPPK

    Setara PNS, Ini Besaran Lengkap Gaji Honorer yang Diangkat Jadi PPPK

    Work Smart
    Rincian Terbaru Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian

    Rincian Terbaru Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian

    Spend Smart
    Dalam Tiga Bulan, Penyaluran PEN BRI Syariah Tembus Rp 1 Triliun

    Dalam Tiga Bulan, Penyaluran PEN BRI Syariah Tembus Rp 1 Triliun

    Rilis
    IHSG Diproyeksikan Masih Melaju, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

    IHSG Diproyeksikan Masih Melaju, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

    Whats New
    5 Kesalahan Finansial yang Sering Dilakukan oleh First Jobber

    5 Kesalahan Finansial yang Sering Dilakukan oleh First Jobber

    Earn Smart
    Pengusaha Kosmetik Asal China Ini Masuk Jajaran Miliarder Dunia di Tengah Pandemi, Kok Bisa?

    Pengusaha Kosmetik Asal China Ini Masuk Jajaran Miliarder Dunia di Tengah Pandemi, Kok Bisa?

    Work Smart
    Menhub Akan Integrasikan Transportasi Antarmoda di Jakarta

    Menhub Akan Integrasikan Transportasi Antarmoda di Jakarta

    Whats New
    [POPULER MONEY] Cara Mencairkan Rekening Bank Orang yang Sudah Meninggal | Besar Gaji Presiden AS

    [POPULER MONEY] Cara Mencairkan Rekening Bank Orang yang Sudah Meninggal | Besar Gaji Presiden AS

    Whats New
    Analis: Rupiah Menguat di Bawah Rp 14.000 Per Dollar AS Tinggal Tunggu Waktu

    Analis: Rupiah Menguat di Bawah Rp 14.000 Per Dollar AS Tinggal Tunggu Waktu

    Whats New
    Kiara Minta Menteri Pengganti Edhy Prabowo Cabut Aturan Ekspor Benih Lobster

    Kiara Minta Menteri Pengganti Edhy Prabowo Cabut Aturan Ekspor Benih Lobster

    Whats New
    Bukan Digunting, Begini Proses Menutup Kartu Kredit yang Benar

    Bukan Digunting, Begini Proses Menutup Kartu Kredit yang Benar

    Work Smart
    Luhut Buka Kemungkinan Ekspor Benih Lobster Dilanjutkan

    Luhut Buka Kemungkinan Ekspor Benih Lobster Dilanjutkan

    Whats New
    Pemerintah Lelang Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 46,64 Triliun

    Pemerintah Lelang Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 46,64 Triliun

    Whats New
    Biar Dapur Tetap 'Ngebul', Single Parent Bisa Coba Bisnis Ini

    Biar Dapur Tetap "Ngebul", Single Parent Bisa Coba Bisnis Ini

    Earn Smart
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X