Telkomvision Dilego ke Trans, Ekonomi atau "Bau" Politik?

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah kemelut isu BBM dan koalisi, pada pekan pertama Juni 2013 ada aksi korporasi yang rawan menjadi skandal politik dan sekaligus ekonomi. Aksi korporasi itu adalah pelepasan hampir seluruh saham TelkomVision milik PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) ke Trans Corp milik taipan Chairul Tanjung.

"Apa alasan strategis Telkom menjual saham TelkomVision? Tidak ada alasan sama sekali!" ujar ekonom dari Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad Hari Wibowo, akhir pekan lalu. Bila alasan ekonomi benar-benar menjadi dasar dilepasnya hampir seluruh saham anak perusahaan Telkom ini, menurut dia terlalu mengundang pertanyaan untuk dipatahkan.

Sementara, lanjut Dradjad, kedekatan Chairul Tanjung dengan Presiden justru rentan menjadi gosip politik. "Termasuk bakal digosipkan untuk menggalang dana kampanye," kata dia. Bagaimana pun potensi membuat capital gain sangat besar bila setelah "akuisisi" ini TelkomVision ditawarkan ke lantai bursa (IPO) pada akhir 2013 atau 2014.

Dengan jabatan Chairul Tanjung di Komite Ekonomi Nasional, Dradjad berpendapat semestinya dia lebih  menahan diri untuk tak menyentuh BUMN dan anak perusahaannya. "Direksi BUMN tentu 'keder' melihat kedekatannya dengan Presiden," kata dia. Kedekatan Chairul dengan Presiden, menurut informasi yang didapat Dradjad bahkan melampaui kedekatan Presiden dengan para menteri di kabinetnya.

Kalau Chairul Tanjung benar-benar hanya ingin merambah bisnis televisi berbayar, menurut Dradjad akan jauh lebih elok bila mengadopsi cara VivaSky atau pemain lama seperti MNC dan First Media, atau bahkan membuat barang baru seperti Aora. "Bukan mencaplok anak usaha BUMN yang sudah matang," kata dia.

Terlalu murah

Kekhawatiran pelegoan ini rentan dibelokkan untuk kepentingan politik 2014, imbuh Dradjad, juga berdasarkan informasi bahwa nominal yang digelontorkan Trans Corp untuk TelkomVision dinilai terlalu rendah. Terutama dengan sudut pandang TelkomVision adalah provider TV berbayar yang sudah memiliki infrastruktur dan beroperasi.

Sebagai perbandingan, Dradjad menyebutkan Viva Media mengumumkan investasi 120 juta dollar AS selama tiga tahun untuk mulai membangun VivaSky. Dari jumlah itu, 80 juta dollar AS merupakan pinjaman dari Deutsche Bank. "Itu TV berbayar yang baru mulai dibangun, belum punya infrastruktur dan basis pelanggan, butuh 120 juta dollar AS. Bagaimana mungkin TelkomVision dengan semua infrastruktur dan pengalamannya dinilai dengan harga yang sama?" kecam Dradjad.

Tidak ada pengumuman resmi berapa nilai akhir penjualan TelkomVision ke Trans Corp. Namun beredar luas bahwa aksi korporasi tersebut bernilai sekitar 100 juta dollar AS. Bila informasi ini sahih, tutur Dradjad, berarti nilai keseluruhan saham TV berbayar ini hanya di kisaran 126,6 juta dollar AS, dengan 125 juta dollar AS adalah harga 98,75 persen saham Telkom.

Bila "skenario" IPO benar dijalankan, Dradjad mengaku mendapatkan informasi bahwa nominal yang mungkin diraup ada di kisaran 200 juta dollar AS. "Itu pun dengan kondisi perusahaan sekarang dengan banyak inefisiensi," kata dia. Di luar nilai murni TelkomVision, tambah Dradjad, peluang keberhasilan IPO juga ditunjang kekuatan dan kredibilitas brand Telkom yang inheren dalam brand TelkomVision.

Batalkan!

Dengan menimbang segala sisi, ekonomi maupun politik, Dradjad menyarankan pencaplokan TelkomVision oleh CT Corps ini dibatalkan saja. "Lebih baik Telkom mengembangkan sendiri TelkomVision sesuai strategi bisnis awal," tegas dia.

Dradjad pun mengaku telah meminta konfirmasi kepada beberapa pejabat terkait soal TelkomVision ini. "Umumnya mereka menjawab tidak ikut-ikutan atau tidak tahu," kata dia.

Para pejabat yang dia minta konfirmasi pun mengaku tak yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahu soal hal ini. "Kalaupun tahu, belum tentu juga merestui," ujar Dradjad menirukan para pejabat yang dia mintai konfirmasi. Menurut dia, gosip politik yang mungkin timbul dari aksi korporasi ini hanya akan merugikan citra Presiden.

Dradjad pun mempertanyakan sikap diam Menteri BUMN atas divestasi TelkomVision. "Mengapa diam saja melihat bakal hilangnya aset BUMN?" kecam dia. Dradjad juga mengingatkan para pejabat Telkom, bahwa bila di belakang hari divestasi ini menjadi skandal, maka mereka lah yang pertama kali akan menjadi tersangka.