Jokowi: BLSM Pendidikan yang Tidak Baik untuk Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan berkomentar terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, secara pribadi, Jokowi mengaku tak setuju dengan program BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat).

"Enggak tahu, tanya ke Pemerintah Pusat. Tapi saya dari dulu memang tidak suka bantuan tunai. Diberi dalam bentuk BLSM itu pendidikan yang enggak baik bagi masyarakat," ujar Jokowi di gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2013) pagi.

Mantan Wali Kota Surakarta itu mengungkapkan, dari pada memberikan bantuan secara tunai, lebih baik pemerintah memberikan bantuan pada usaha kecil menengah produktif yang langsung bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Menurut Jokowi, hal tersebut akan memiliki efek lebih baik bagi aspek kesejahteraan rakyat.

"Saya enggak ngerti mana yang tepat mana yang enggak tepat, tapi pasti efeknya akan lebih baik," ucapnya.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, harga BBM akan dinaikkan jika program kompensasi siap. Sebab, rakyat miskin akan terkena dampak langsung ketika harga barang-barang naik mengikuti kenaikan harga BBM.