Tak Setuju BLSM, Basuki: Kalau Bantuan, Orang Tetap Miskin

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyetujui kebijakan Pemerintah Pusat atas rencana kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak). Apabila Partai Gerindra setuju langkah pemerintah memberi kompensasi melalui BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat), Basuki tetap tak menyetujuinya.

"Enggak usah tanya-tanya akulah. Aku kan kantornya di Merdeka Selatan, kita harus ikuti yang pusat mau. Tapi, saya sudah ngomong tidak suka bantuan sosial, saya sukanya keadilan sosial," tegas Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (17/6/2013).

Keadilan sosial itu berarti adalah masyarakat Indonesia harus mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan, transportasi murah, perumahan, tempat usaha, dan jaminan harga sembako tidak naik. Basuki menyetujui langkah pemerintah untuk mencabut subsidi BBM, dan menurutnya masyarakat miskin tidak membutuhkan BBM.

"Saya setuju subsidi BBM dicabut, asal jaminan ini ada. Ini yang namanya keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Kalau bantuan, ketemu dan lewat doang, kan? Berarti orang itu tetap miskin, dong. Nah, ini tetap terjadi inflasi, BBM dinaikkan membuat semua harga barang naik," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, harga BBM akan dinaikkan jika program kompensasi sudah disetujui dan persiapannya telah rampung. Pasalnya, rakyat miskin akan terkena dampak langsung ketika harga barang-barang naik mengikuti kenaikan harga BBM.