JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menilai aksi penolakan menjelang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah biasa terjadi. Meski demikian, pemerintah berharap semua pihak dapat memahami alasan kenaikan tersebut.
"Biasa itu unjuk rasa. Kita telah punya pengalaman menaikkan harga BBM. Semua itu tidak ada yang tidak unjuk rasa. Jadi itu dinamika dari kebebasan berpendapat di negara ini. Kalau semua bisa berpendapat maka akan baik," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin ( 11/6/2013 ).
Hal itu dikatakan Julian ketika dimintai tanggapan ujuk rasa di berbagai daerah, salah satunya Jakarta, yang menolak rencana kenaikan harga BBM. Penolakan itu semakin gencar menjelang pengesahan Undang-Undang APBN Perubahan 2013 di DPR.
Julian mengatakan, pemerintah menunggu hasil pembahasan APBNP 2013 di DPR. Setelah disahkan, kata dia, dalam waktu dekat pemerintah akan memutuskan kenaikan BBM. Rencananya, premium akan menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter.
"Saya belum bisa pastikan kapan (diumumkan). Tapi yang pasti dalam waktu dekat," pungkas Julian.
Seperti diberitakan, beberapa titik di Jakarta akan didatangi massa, salah satunya depan Istana Presiden. Kepolisian sudah memasang pagar kawat berduri di depan Istana. Petugas kepolisian juga sudah bersiap. Namun, hingga siang ini belum terlihat ada unjuk rasa di depan Istana.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.