Asian Agri Tolak Bayar Pajak, Fuad: Silakan Saja

Kompas.com - 17/06/2013, 14:03 WIB
Petani mengumpulkan tandan buah segar (tbs) kelapa sawit di kebun inti kelapa sawit milik Asian Agri, di Kabupaten Siak, Riau, Rabu (17/4/2013). Di Provinsi Riau Asian Agri mengelola sekitar 5.500 hektar kebun inti serta memasok kebutuhan petani yang mengelola 11.000 hektar kebun plasma kelapa sawit. Dalam setahun kebun kelapa sawit Asian Agri di Provinsi Riau mampu memproduksi 25 ton tbs per hektar. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESPetani mengumpulkan tandan buah segar (tbs) kelapa sawit di kebun inti kelapa sawit milik Asian Agri, di Kabupaten Siak, Riau, Rabu (17/4/2013). Di Provinsi Riau Asian Agri mengelola sekitar 5.500 hektar kebun inti serta memasok kebutuhan petani yang mengelola 11.000 hektar kebun plasma kelapa sawit. Dalam setahun kebun kelapa sawit Asian Agri di Provinsi Riau mampu memproduksi 25 ton tbs per hektar.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany memersilakan perusahaan perkebunan Grup Asian Agri yang menolak membayar tagihan pajaknya. Baginya, keputusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah inkrah akan menjadi dasar Ditjen Pajak untuk menagih piutang pajak tersebut.

"Silahkan saja (Grup Asian Agri) mau keberatan. Tapi kan kita yang menjawab. Jalani saja nanti kita akan melakukan peran kita. Kita akan tetap, prinsip itu sudah inkrah," kata Fuad saat ditemui di Gedung DPR Jakarta, Senin (17/6/2013).

Fuad menambahkan pihaknya memiliki kewenangan untuk menolak rencana Grup Asian Agri yang juga menolak membayar utang pajaknya. Namun, Ditjen Pajak tetap akan menggunakan dasar dari Mahkamah Agung (MA) untuk menagih piutang pajak tersebut.

"Ini tidak perlu ada perhitungan lagi karena memang sudah diputuskan MA," jelasnya.

Sebelumnya, Fuad juga mengingatkan langkah penolakan membayar pajak ini bisa menjadi bumerang bagi perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto itu, ada risiko yang harus ditanggung Asian Agri. Sebab, proses keberatan dan banding membutuhkan waktu yang cukup lama.

Nah, jika Ditjen Pajak menolak keberatan Asian Agri dan pengadilan pajak juga menolak banding, perusahaan perkebunan kelapa sawit itu mesti membayar denda tambahan sebesar 2 persen per bulan. Sebab, batas akhir Asian Agri melunasi tunggakan pajaknya sebesar Rp 1,8 triliun hanya sebulan sejak SKP terbit.

"Semakin lama Asian Agri menunda pembayaran tunggakan pajak, beban pajaknya semakin besar," kata Fuad akhir pekan lalu.

Oleh sebab itu Ditjen Pajak tidak mau ambil pusing atas penolakan Asian Agri membayar tunggakan pajaknya dan berencana mengajukan keberatan. Apalagi, keputusan pengadilan yang menjadi dasar Ditjen Pajak menerbitkan SKP untuk 14 anak usaha Asian Agri sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Fuad kembali menegaskan, Mahkamah Agung (MA) sudah memutus bersalah Asian Agri bersalah dan melanggar Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Soalnya, Asian Agri menggelapkan pajak sepanjang 2002-2005 total sebesar Rp 1,25 triliun plus denda 48 persen dari keseluruhan nilai pajak yang digelapkan.

Selain denda tambahan, jika sampai batas waktu Asian Agri tidak kunjung membayar tunggakan pajaknya, Ditjen Pajak bakal melakukan langkah lanjutan. Sebelumnya Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kismantoro Petrus bilang, mengacu ke Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, kantor pajak bisa membekukan aset-aset Asian Agri.

Sekadar mengingatkan, pekan lalu, Asian Agri mengutarakan keberatan mereka atas penerbitan SKP tersebut. Gunawan Sumargo, Head of Tax Asian Agri, mengatakan, penerbitan SKP berdasarkan putusan MA dalam perkara penggelapan pajak oleh Manajer Pajak Asia Agri Suwir Laut merupakan kesalahan. Soalnya, ke-14 anak perusahaan Asian Agri itu bukanlah pihak yang didakwa dan tak pernah disidangkan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X