Kompas.com - 25/06/2013, 06:58 WIB
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyatakan, ada kejanggalan dalam proses aksi korporasi yang dilakukan PT Net Mediatama Indonesia, pemilik Net TV. Pembelian saham mayoritas yang diperkirakan mencapai 95 persen pada PT Televisi Anak, pemilik Space Toon, dinilai bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Komisioner KPI, Judhariksawan, mengatakan, tidak ada larangan terhadap perubahan nama siaran, tetapi idealnya perubahan tersebut menunggu evaluasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta KPI terkait isi siaran. "Ada kejanggalan dalam pengalihan pengguna frekuensi dari Space Toon kepada Net TV sehingga KPI dalam waktu dekat akan mengeluarkan legal opinion," ujarnya kepada Kontan.

Seperti diketahui, Net TV yang didirikan mantan Direktur Utama Trans TV telah membeli mayoritas kepemilikan saham Space Toon. Net TV sendiri sudah resmi diluncurkan sejak 26 Mei 2013.

Menurut Judhariksawan, frekuensi merupakan milik publik sehingga ketika ada perusahaan yang tidak mampu mengelolanya harus dikembalikan kepada publik. "Kita tahu Space Toon sedang mengalami kesulitan. Seharusnya, jika tidak mampu, frekuensi dikembalikan dulu kepada pemerintah, baru kemudian dilepas kembali oleh pemerintah," ujarnya.

Hal tersebut juga sudah sesuai dengan amanat UU Penyiaran dan peraturan turunannya. KPI juga menilai seharusnya pemerintah meluruskan hal ini.

Judhariksawan mengatakan, pihak Net TV seharusnya juga memberitahukan rencana aksi korporasi kepada KPI secara resmi. "Laporan harus secara resmi diberikan kepada KPI. Selama ini hanya informasi informal saja yang diterima KPI," ujarnya.

Sebagai info, KPI telah memanggil Net TV untuk memberikan klarifikasi pada 5 Juni 2013 lalu yang dihadiri Direktur Utama Net TV Deddy Haryanto. Dalam pertemuan tersebut, diketahui PT NET Mediatama membeli saham yang berujung dengan kepemilikan frekuensi Space Toon. "Akhirnya, kami juga tahu bahwa laporan diberikan kepada KPID DKI Jakarta," ujarnya.

Menurut Judhariksawan, alasan Net TV menginformasikan kepada KPID disebabkan tayangan berlaku untuk TV lokal Space Toon di Jakarta. Walaupun faktanya, Space Toon merupakan TV berjaringan yang juga bersiaran di daerah lainnya, yaitu Maluku Utara, Jakarta, Jawa Barat, Bandung, Surabaya, dan Garut.

Judhariksawan mengatakan, untuk menerbitkan legal opinion, KPI meminta Net TV memberikan kronologi perubahan stasiun televisi dari Space Toon menjadi Net TV dengan melampirkan data pendukung. Tetapi, pihak Net TV sampai saat ini belum juga memberikan data yang diminta KPI.

Menurut Judhariksawan, ketidakjelasan penanganan kasus merger atau akuisisi dalam industri penyiaran merupakan akibat terbitnya beberapa peraturan turunan dari UU Penyiaran. Ia menilai, UU Penyiaran sudah jelas mengatur bahwa KPI melakukan pengawasan di sektor penyiaran.

Halaman:
Sumber


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Jurus BRI Finance Jaga Tingkat Kredit Macet Tahun Depan

5 Jurus BRI Finance Jaga Tingkat Kredit Macet Tahun Depan

Whats New
Menteri Teten Sebut 40.473 UMKM dengan 763.385 Produk Telah Masuk e-Katalog LKPP

Menteri Teten Sebut 40.473 UMKM dengan 763.385 Produk Telah Masuk e-Katalog LKPP

Whats New
Efek China Mereda, Nilai Tukar Rupiah Bergerak Mendatar

Efek China Mereda, Nilai Tukar Rupiah Bergerak Mendatar

Whats New
Dukung Program Kendaraan Listrik, OJK Berikan 4 Insentif di Sektor Perbankan

Dukung Program Kendaraan Listrik, OJK Berikan 4 Insentif di Sektor Perbankan

Whats New
Tarif Ojol Akan Ditetapkan Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntunan Kami

Tarif Ojol Akan Ditetapkan Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntunan Kami

Whats New
Kerap Merugikan Pencari Kerja, Ini 6 Cara Menghindari Lowongan Kerja Palsu

Kerap Merugikan Pencari Kerja, Ini 6 Cara Menghindari Lowongan Kerja Palsu

Whats New
Dibuka Melemah, IHSG Mencoba Bangkit

Dibuka Melemah, IHSG Mencoba Bangkit

Whats New
Krakatau Sarana Properti Jual Lahan Senilai Rp 500 Miliar ke Sinar Mas

Krakatau Sarana Properti Jual Lahan Senilai Rp 500 Miliar ke Sinar Mas

Whats New
Mendag Zulhas Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh Meski Ada Prediksi Resesi Global

Mendag Zulhas Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh Meski Ada Prediksi Resesi Global

Whats New
Belum Final, Pemerintah Masih Kaji soal Rencana Bagi-bagi 'Rice Cooker' untuk Warga Miskin

Belum Final, Pemerintah Masih Kaji soal Rencana Bagi-bagi "Rice Cooker" untuk Warga Miskin

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Komitmen Petrokimia Gresik Menjaga Stok Pupuk Nasional dari Kelangkaan

Komitmen Petrokimia Gresik Menjaga Stok Pupuk Nasional dari Kelangkaan

Whats New
Naik Rp 4.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Naik Rp 4.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Berkarier sebagai Fotografer, Apakah Menjanjikan?

Berkarier sebagai Fotografer, Apakah Menjanjikan?

Work Smart
Dorong Percepatan Pemanfaatan EBT, Erick Thohir Dorong Transformasi di PLN

Dorong Percepatan Pemanfaatan EBT, Erick Thohir Dorong Transformasi di PLN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.