Kompas.com - 28/06/2013, 15:23 WIB
Pelaku Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) mengikuti pelatihan pemanfaatan teknologi internet dalam program Indonesia Digital Entrepreneur yang digagas oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk di Jakarta, Senin (11/2/2013). Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan potensi 100.000 UMKM Indonesia melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang efektif, untuk berbisnis dan berinteraksi secara online (e-commerce). KOMPAS/PRIYOMBODO PRIYOMBODOPelaku Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) mengikuti pelatihan pemanfaatan teknologi internet dalam program Indonesia Digital Entrepreneur yang digagas oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk di Jakarta, Senin (11/2/2013). Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan potensi 100.000 UMKM Indonesia melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang efektif, untuk berbisnis dan berinteraksi secara online (e-commerce). KOMPAS/PRIYOMBODO
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com -
Anggota Komisi VI DPR, Hendrawan Supratikno menyambut baik kebijakan pemerintah menerapkan skema pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, kebijakan ini akan dapat mendorong UMKM di Indonesia lebih berkembang.

Hendrawan menganggap skema pajak UMKM sebesar 1 persen akan dapat mendorong pengembangan UMKM ke depan. Dia beralasan, dengan pajak tersebut, UMKM akan lebih mudah mendapatkan bantuan kredit dari perbankkan.

Itu sebabnya, politisi dari Fraksi PDIP tersebut menilai, ketentuan pemerintah dengan menerapkan pajak bagi UMKM yang memiliki omzet kurang Rp 4,8 miliar per tahun sudah tepat. Ia menganggap jumlah 1 persen tersebut merupakan besaran yang wajar jika diukur dari besaran omzet.

"Ini berarti pajak dikenakan bagi UMKM yang memiliki omzet sebesar Rp 400 juta perbulan atau Rp 15 juta perhari. Jadi pajak ini sebetulnya tidak dikenakan bagi usaha yang betul-betul kecil," jelas Hendrawan saat dihubungi Kontan, Jumat, (28/6/2013).

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana menambahkan, besaran angka pajak 1 persen adalah bentuk kompromi. Menurutnya, angka itu diperoleh dari pembahasan panjang antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Keuangan. "Tadinya justru Kementerian Keuangan mau mengenakan pajak 2,5 persen-3 persen loh," kata Duta.

Sebagaimana diketahui, mulai 1 Juli, pemerintah akan mengenakan Pajak bagi UMKM di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM per Juni 2013, saat ini terdapat 55,2 juta UKM atau 99,98 persen dari total unit usaha di Indonesia. UKM juga berhasil menyerap 101,72 juta tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia. UKM juga menyumbang 57,12 persen dari produk domestik bruto (PDB), yang kini mencapai Rp 8.200 triliun.

Besarnya peran UKM dalam perekonomian Indonesia inilah yang mendorong pemerintah mengenakan pajak bagi UMKM. Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri, kebijakan ini akan mendorong pengembangan UMKM memasuki sektor formal dan creditable (layak untuk diberikan kredit oleh Bank). (Adhitya Himawan)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Sumber
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[TREN WISATA KOMPASIANA] 10 Destinasi di Kota Vancouver Kanada | Menggapai Atap Dunia, Everest Base Camp | Fenomena Hotel Kasino di Las Vegas Strip

[TREN WISATA KOMPASIANA] 10 Destinasi di Kota Vancouver Kanada | Menggapai Atap Dunia, Everest Base Camp | Fenomena Hotel Kasino di Las Vegas Strip

Rilis
Impor Alkes Capai Rp 150 Triliun, Bahlil Ajak Investor Asing Masuk Sektor Kesehatan

Impor Alkes Capai Rp 150 Triliun, Bahlil Ajak Investor Asing Masuk Sektor Kesehatan

Whats New
SNV Indonesia Kampanyekan Pentingnya Prokes pada Kelompok Rentan

SNV Indonesia Kampanyekan Pentingnya Prokes pada Kelompok Rentan

Rilis
Investigasi Dugaan Kebocoran Data, BRI Life Jamin Keamanan Polis Nasabah

Investigasi Dugaan Kebocoran Data, BRI Life Jamin Keamanan Polis Nasabah

Whats New
Bahlil: Investasi dari AS, Australia, dan Korsel Bakal Masuk Tahun Ini

Bahlil: Investasi dari AS, Australia, dan Korsel Bakal Masuk Tahun Ini

Whats New
Pemerintah Sebut Investasi Besar Bakal Masuk ke Kalimantan Utara

Pemerintah Sebut Investasi Besar Bakal Masuk ke Kalimantan Utara

Whats New
Kementerian PUPR Tambah Fasilitas RS di Yogyakarta

Kementerian PUPR Tambah Fasilitas RS di Yogyakarta

Rilis
Agar Ekowisata Berkembang, 10.000 Bibit Bakau Ditanam di Mandalika

Agar Ekowisata Berkembang, 10.000 Bibit Bakau Ditanam di Mandalika

Rilis
Bantu Warga Terdampak PPKM, Pengusaha Peduli NKRI Kembali Galang Donasi

Bantu Warga Terdampak PPKM, Pengusaha Peduli NKRI Kembali Galang Donasi

Rilis
BCA Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

BCA Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Cara Daftar Prakerja Gelombang 18

Cara Daftar Prakerja Gelombang 18

Whats New
KSPSI Bareng Polri Gelar Vaksinasi Gratis untuk Buruh, Simak Jadwalnya

KSPSI Bareng Polri Gelar Vaksinasi Gratis untuk Buruh, Simak Jadwalnya

Whats New
Startup Tanijoy Diduga Gelapkan Uang 430 Lender Senilai Rp 4,5 Miliar

Startup Tanijoy Diduga Gelapkan Uang 430 Lender Senilai Rp 4,5 Miliar

Whats New
Perhimpunan Pemberi Pinjaman Tanijoy Berencana Selesaikan Masalah Lewat Jalur Hukum

Perhimpunan Pemberi Pinjaman Tanijoy Berencana Selesaikan Masalah Lewat Jalur Hukum

Whats New
Saingi Nelayan Asing, KKP Izinkan Kapal Pukat Ikan Beroperasi di Perbatasan

Saingi Nelayan Asing, KKP Izinkan Kapal Pukat Ikan Beroperasi di Perbatasan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X