DPR Sambut Baik Skema Pajak UKM

Kompas.com - 28/06/2013, 15:23 WIB
Pelaku Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) mengikuti pelatihan pemanfaatan teknologi internet dalam program Indonesia Digital Entrepreneur yang digagas oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk di Jakarta, Senin (11/2/2013). Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan potensi 100.000 UMKM Indonesia melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang efektif, untuk berbisnis dan berinteraksi secara online (e-commerce). KOMPAS/PRIYOMBODO PRIYOMBODOPelaku Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) mengikuti pelatihan pemanfaatan teknologi internet dalam program Indonesia Digital Entrepreneur yang digagas oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk di Jakarta, Senin (11/2/2013). Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan potensi 100.000 UMKM Indonesia melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang efektif, untuk berbisnis dan berinteraksi secara online (e-commerce). KOMPAS/PRIYOMBODO
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com -
Anggota Komisi VI DPR, Hendrawan Supratikno menyambut baik kebijakan pemerintah menerapkan skema pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, kebijakan ini akan dapat mendorong UMKM di Indonesia lebih berkembang.

Hendrawan menganggap skema pajak UMKM sebesar 1 persen akan dapat mendorong pengembangan UMKM ke depan. Dia beralasan, dengan pajak tersebut, UMKM akan lebih mudah mendapatkan bantuan kredit dari perbankkan.

Itu sebabnya, politisi dari Fraksi PDIP tersebut menilai, ketentuan pemerintah dengan menerapkan pajak bagi UMKM yang memiliki omzet kurang Rp 4,8 miliar per tahun sudah tepat. Ia menganggap jumlah 1 persen tersebut merupakan besaran yang wajar jika diukur dari besaran omzet.

"Ini berarti pajak dikenakan bagi UMKM yang memiliki omzet sebesar Rp 400 juta perbulan atau Rp 15 juta perhari. Jadi pajak ini sebetulnya tidak dikenakan bagi usaha yang betul-betul kecil," jelas Hendrawan saat dihubungi Kontan, Jumat, (28/6/2013).

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana menambahkan, besaran angka pajak 1 persen adalah bentuk kompromi. Menurutnya, angka itu diperoleh dari pembahasan panjang antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Keuangan. "Tadinya justru Kementerian Keuangan mau mengenakan pajak 2,5 persen-3 persen loh," kata Duta.

Sebagaimana diketahui, mulai 1 Juli, pemerintah akan mengenakan Pajak bagi UMKM di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM per Juni 2013, saat ini terdapat 55,2 juta UKM atau 99,98 persen dari total unit usaha di Indonesia. UKM juga berhasil menyerap 101,72 juta tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia. UKM juga menyumbang 57,12 persen dari produk domestik bruto (PDB), yang kini mencapai Rp 8.200 triliun.

Besarnya peran UKM dalam perekonomian Indonesia inilah yang mendorong pemerintah mengenakan pajak bagi UMKM. Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri, kebijakan ini akan mendorong pengembangan UMKM memasuki sektor formal dan creditable (layak untuk diberikan kredit oleh Bank). (Adhitya Himawan)



Sumber
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Spend Smart
Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Smartpreneur
AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

Rilis
Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Whats New
Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Whats New
Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Whats New
Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Whats New
IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

Rilis
Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Whats New
Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Whats New
5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

Whats New
Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Rilis
Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Whats New
5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

Earn Smart
Organda Keluhkan Kualitas Aspal Jalan Tol Trans Sumatera

Organda Keluhkan Kualitas Aspal Jalan Tol Trans Sumatera

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X