Kompas.com - 11/07/2013, 10:48 WIB
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com —
Upaya pemerintah pusat untuk mengenakan tarif royalti lebih besar kepada perusahaan batu bara mendapat sambutan dari pemerintah daerah. Bahkan, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengusulkan agar pemerintah mengerek tarif royalti batu bara menjadi 25 persen, baik ke perusahaan tambang pemegang izin usaha pertambangan (IUP) maupun pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).

Usulan Apkasi ini disampaikan oleh Ketua Apkasi Isran Noor, Rabu (10/7/2013). Pertimbangan Irsan, selama ini pemerintah pusat dan daerah tidak mendapat banyak manfaat dari upeti yang diberikan perusahaan batu bara karena nilainya terlalu kecil. "Perusahaan kan hanya sebagai operator, pemiliknya tetap negara. Seharusnya bayarannya pun semakin besar," ungkap Irsan saat dihubungi KONTAN.

Sekadar mengingatkan, pemerintah pusat sejatinya sudah menyampaikan usulan kenaikan royalti batu bara ini kepada DPR. Namun, usulan pemerintah hanya naik menjadi 13 persen. Itu pun hanya diberlakukan terhadap perusahaan pemilik IUP. Selama ini perusahaan batu bara pemegang IUP terkena tarif royalti 3 persen-7 persen.

Usulan Apkasi ini tampaknya bakal sebatas wacana. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut persentase kenaikan royalti yang diusulkan Apkasi terlalu tinggi. Ia khawatir tarif royalti yang tinggi ini akan memberatkan perusahaan batu bara.

Terlebih lagi, selain royalti, perusahaan tambang batu bara juga dibebani pajak. "Pajak PKP2B itu bahkan ada yang 45 persen. Jadinya bisa mematikan industri pertambangan batu bara kalau royaltinya sebesar itu," kata Bambang kepada KONTAN, Rabu (10/7/2013).

Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis menilai usulan Apkasi ini wajar dan rasional. Anggota Fraksi Partai Golkar ini pun menyarankan agar Apkasi menyampaikan usulan tersebut saat pemerintah dan DPR tengah membahas RUU Perimbangan Keuangan. Bahkan, Harry mengusulkan dalam kontrak pertambangan di suatu daerah, pemda setempat mendapatkan 20 persen golden share secara gratis.

Usulan Harry mendapat dukungan dari anggota Komisi XI asal PDI-P, Maruarar Sirait. Hanya saja ia berpendapat momen usulan tersebut sebaiknya dilakukan setelah pemberlakuan tarif IUP baru pada 2014 mendatang. "Kalau yang PKP2B royaltinya sudah 13 persen," tandas Maruarar.

Diskusi kenaikan tarif ini jelas membuat pengusaha batu bara jengah. Supriatna Sahala, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI), berpendapat, kebijakan pemerintah menaikkan royalti IUP menjadi 13 persen sudah memberatkan industri.

Ia mengklaim kebijakan tersebut akan membuat banyak perusahaan tutup. Hal tersebut mengingat bahwa harga batu bara saat ini sedang melemah karena permintaan pasar sedang lesu. (Margareta Engge Kharismawati, Anna Suci Perwitasari)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lupa PIN ATM BNI dan MPIN BNI Mobile? Begini Cara Mengatasinya

Lupa PIN ATM BNI dan MPIN BNI Mobile? Begini Cara Mengatasinya

Whats New
Ini Cara Badan Pangan Nasional Jaga Stabilitas dan Ketersediaan Gula

Ini Cara Badan Pangan Nasional Jaga Stabilitas dan Ketersediaan Gula

Whats New
Cara Bayar Pajak Motor Secara Online, Mudah dan Bisa dari Rumah

Cara Bayar Pajak Motor Secara Online, Mudah dan Bisa dari Rumah

Spend Smart
Cara Daftar Internet Banking BNI dengan Mudah

Cara Daftar Internet Banking BNI dengan Mudah

Spend Smart
Terlalu Banyak Pupuk Kimia, 72 Persen Lahan Pertanian RI Kini Kritis

Terlalu Banyak Pupuk Kimia, 72 Persen Lahan Pertanian RI Kini Kritis

Whats New
Apakah Fasilitas Kendaraan Kantor Termasuk Natura yang Dipajaki?

Apakah Fasilitas Kendaraan Kantor Termasuk Natura yang Dipajaki?

Whats New
Biaya dan Syarat Nikah Terbaru di KUA Tahun 2022

Biaya dan Syarat Nikah Terbaru di KUA Tahun 2022

Spend Smart
Full Cashless, Ini Cara Beli Tiket Kapal Jepara–Karimunjawa 2022

Full Cashless, Ini Cara Beli Tiket Kapal Jepara–Karimunjawa 2022

Spend Smart
Hari Senin Diperkirakan Padat Imbas Rute Baru KRL, 3 Kereta 'Standby' di Bukit Duri

Hari Senin Diperkirakan Padat Imbas Rute Baru KRL, 3 Kereta "Standby" di Bukit Duri

Whats New
Terowongan 'Headrace' Selesai Dibor, Pembangunan PLTA Asahan 3 Capai 55 Persen

Terowongan "Headrace" Selesai Dibor, Pembangunan PLTA Asahan 3 Capai 55 Persen

Whats New
Kereta Api Pertama di Sulawesi Selatan, Jalur Maros-Barru Ditargetkan Beroperasi Oktober 2022

Kereta Api Pertama di Sulawesi Selatan, Jalur Maros-Barru Ditargetkan Beroperasi Oktober 2022

Whats New
Forum B20 Indonesia, Kadin Soroti Permasalahan Pendidikan di Era Digital

Forum B20 Indonesia, Kadin Soroti Permasalahan Pendidikan di Era Digital

Whats New
Kekuatan UKM Lokal dalam Menghidupi Wisata dan Masyarakat Lokal

Kekuatan UKM Lokal dalam Menghidupi Wisata dan Masyarakat Lokal

Smartpreneur
BCA Raih Penghargaan “The Best Overall Big Caps” dari IICD

BCA Raih Penghargaan “The Best Overall Big Caps” dari IICD

Whats New
RUPST PGN 2022 Setujui Deviden 67,8 Persen dari Laba Bersih 2021

RUPST PGN 2022 Setujui Deviden 67,8 Persen dari Laba Bersih 2021

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.