Sengketa Bandara Sipil dan Militer Segera Diselesaikan

Kompas.com - 16/07/2013, 16:41 WIB
KOMPAS/Iwan Setiyawan Pesawat terbang komersial parkir di apron Bandara Polonia yang berdekatan dengan permukiman di Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (28/4/2012). Bandara yang resmi dibuka tahun 1928 itu saat ini kondisinya tidak mendukung sebagai bandara internasional, dengan jumlah penumpang yang kian meningkat. Bandara ini akan digantikan Bandara Internasional Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akan berkoordinasi untuk menyelesaikan sengketa antara bandara sipil dan bandara untuk militer. Saat ini, proses penyelesaian aset-asetnya sedang didata oleh Kementerian Pertahanan.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pihaknya sedang menginventarisasi bandara yang dahulu merupakan bandara militer yang akan beralih fungsi menjadi bandara sipil, demikian juga sebaliknya.

"Karena dulu waktu perubahan dari Belanda ke Indonesia aset Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) dimasukkan ke Kementerian Pertahanan. Sekarang kan sebagian akan dibuat untuk bandara sipil," kata Purnomo saat ditemui di kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (16/7/2013).

Purnomo menambahkan, kerja sama antara pihak pengelola bandara dan Kementerian Pertahanan ini akan menciptakan keamanan sekaligus kesejahteraan di tiap-tiap institusi.

Selama ini kedua otoritas merasa terganggu apabila pesawat masing-masing dioperasikan. Contoh kerja sama yang sudah terjadi adalah Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, yang akan dipindahkan ke daerah Gunung Kidul.

Sementara itu, Bandara Adi Sucipto yang ada saat ini akan difungsikan untuk Angkatan Udara Indonesia. "Jadi nanti Bandara Adi Sucipto ini akan menjadi skuadron kita, ada sekolah penerbangan juga," tambahnya.

Contoh lain, kata Purnomo, yaitu Bandara Ahmad Yani di Semarang yang sebentar lagi akan berada pada tahap penandatanganan kerja sama pemanfaatan (KSP). "Jadi di sana nanti ada skuadron helikopter kita. Tapi nanti bisa juga dijadikan komersial," tambahnya.

Terkait pengelolaannya ini, pemerintah akan bekerja sama dengan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Contoh lainnya adalah Bandara Polonia, Medan, yang nantinya akan dipindah ke Kualanamu. Bandara Kualanamu akan menjadi bandara sipil, sementara Bandara Polonia akan menjadi bandara militer.

"Jadi yang sudah bisa kerja sama yaitu Kualanamu, Palembang, Kendari, Malang, Yogyakarta, dan Semarang. Yang sudah kerja sama ini tinggal sinkronisasi, aset, dan pengaturan saja," tambahnya.



EditorBambang Priyo Jatmiko

Close Ads X