Kompas.com - 18/07/2013, 10:02 WIB
EditorErlangga Djumena

Dalam keadilan juga termuat prinsip resiprositas. Resiprositas mengatakan bahwa peningkatan kekinian dan ekspektasi mereka yang berkecukupan mesti berkorelasi dengan peningkatan kekinian dan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Seorang pengusaha, misalnya, membeli mesin baru dengan fasilitas kredit lunak karena rekam jejak pembayaran yang baik. Dia berharap ada peningkatan produktivitas yang berujung pada maksimalisasi laba. Ketika pembelian mesin itu membuatnya harus memberhentikan sekian ratus pegawai, itu bertentangan dengan prinsip resiprositas. Mestinya penambahan produktivitas meningkatkan ekspektasi pegawai akan hidup lebih layak.

Kebijakan impor sapi memang lekas mengatasi kelangkaan. Namun, siapa sebenarnya diuntungkan selain importir kakap?  Peternak lokal hanya bisa gigit jari menyaksikan harga sapi jatuh di pasar. Usaha penggemukan pun lesu karena impor lebih cepat, risiko kecil meski modal yang diperlukan besar. Tak ada resiprositas di situ. Berbeda jika pemerintah mengimpor sapi hidup. Memang ini lambat dan berisiko. Namun, kebijakan ini minimal masih menghidupi rumah potong lokal dan para pekerjanya. Isu kekejaman rumah potong di Indonesia sengaja diembuskan agar keran impor daging sapi Australia dibuka kembali.

Di republik tukang impor, pertimbangan keadilan senantiasa dipinggirkan atas nama efisiensi. Pemerintah sepertinya bekerja dengan prinsip ”asal cepat selesai” sehingga dampak politis bisa lekas diminimalkan. Padahal, banyak alternatif kebijakan yang bisa diambil. Intensifikasi perdagangan antarpulau, misalnya. Persediaan sapi di Indonesia bagian timur tidak terkira besarnya. Namun, transportasi dan infrastruktur selalu menjadi kendala. Ketersediaan kapal, pelabuhan, cold storage, jalan penghubung rumah potong dengan pelabuhan. Semua itu harus disiapkan untuk mengatasi problem kelangkaan di kemudian hari.

Pemerintah pun harus berinvestasi di bidang pembiakan dengan memanfaatkan ahli peternakan terbaik di republik ini. Ciptakan benih yang cepat gemuk, daya tahan tinggi, dan kualitas daging baik. Setiap pemerintah daerah harus diikutkan dalam program ini. Tujuannya, menyediakan benih yang baik dan murah bagi peternak lokal. Ini tak bisa dalam hitungan hari seperti mendatangkan daging sapi dengan pesawat udara. Namun, ini langkah yang harus diambil bila pemerintah republik ini ingin pensiun sebagai tukang impor dan belajar menyelenggarakan negara secara lebih berkeadaban. Selamat mencoba!

Donny Gahral Adian, Dosen Filsafat UI

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.