Kompas.com - 18/07/2013, 10:02 WIB
EditorErlangga Djumena

                              


Oleh: Donny Gahral Adian
KOMPAS.com —
Seperti diduga sebelumnya, kenaikan harga BBM berakibat pada kenaikan harga bahan pokok. Pemerintah pun kalang kabut menyelesaikan persoalan ini. Keran impor langsung dibuka sekencang-kencangnya. Kebijakan yang, sayangnya, justru menunjukkan absennya koordinasi antarkementerian terkait.

Akibatnya, impor yang terlambat tidak dapat menyelamatkan harga kebutuhan pokok yang kadung naik. Pemerintah sibuk berdebat soal transportasi dan perizinan, masalah yang seharusnya selesai jauh-jauh hari. Namun, sesuatu yang lebih fundamental adalah ihwal tanggung jawab pemerintah mempertahankan pasokan pangan bagi warganya. Ini bukan persoalan ekonomi (efisiensi) semata, melainkan politik (keadilan).

Republik pemasok

Republik bukan sekadar teritori yang dijaga tentara, melainkan entitas yang memiliki tanggung jawab etis terhadap keadaban warganya. Keadaban di seantero jagat ini senantiasa berkelindan dengan urusan perut. Ketersediaan kebutuhan pokok adalah pangkal dari masyarakat yang berkeadaban. Tanggung jawab ini sayangnya sering dipahami dalam parameter ekonomi belaka. Hukumnya berbunyi: jika terjadi kelangkaan, maka pasokan ditambah. Pasokan di sini netral secara politis. Artinya, apa pun dapat dilakukan untuk menambah pasokan, termasuk impor.

Impor adalah ekonomi jalur cepat. Tujuannya sederhana: harga stabil dan rakyat bahagia. Persoalannya, apakah kebahagiaan hanya diartikan secara sempit sebagai pemuasan keinginan? Lalu, apa bedanya dengan anak kecil yang bahagia ketika rengekannya berbuah mainan? Kebahagiaan adalah kualitas hidup yang tak sekadar terpuaskannya keinginan. Dimensi yang dimilikinya lebih dalam dari sekadar ”rasa manis di lidah ketika menjilat es krim”.

Kebahagiaan secara ekonomi diartikan sederhana: terpenuhinya permintaan oleh pasokan. Kebahagiaan adalah stabilitas harga. Untuk itu segala cara dilakukan. Hukum efisiensi pun menggariskan, apa pun boleh asal banyak dan murah. Kebijakan impor sapi Australia lebih efisien ketimbang memaksimalkan dagang antarpulau atau intensifikasi produksi sapi domestik.

Padahal, kebahagiaan tidak sesederhana itu. Ekonom Amartya Sen menolak persamaan antara kebahagiaan dan kepuasan. Alasannya dua. Pertama, orang berkecukupan memiliki patokan kebahagiaan yang tinggi dan mewah. Orang yang biasa naik sedan akan menderita begitu disuruh masuk kopaja. Kedua, mereka yang tak beruntung terbiasa menyesuaikan patokan kebahagiaannya dengan kondisi deprivasi yang dialami. Masyarakat miskin kota sudah bahagia hanya dengan makan nasi kering sehari sekali.

Kebahagiaan tak sekadar terpenuhinya keinginan (baca: kepuasan). Stabilitas harga memang membuat kebutuhan terpenuhi. Namun, dimensi lain yang tak kalah penting: keadilan. Impor daging sapi, misalnya. Kebijakan itu menguntungkan rumah potong Australia, tetapi memukul peternak dan rumah potong lokal. Impor sapi memang menyelamatkan harga, tetapi tak membuka lapangan kerja di bidang penggemukan dan pemotongan sapi. Ini juga disinsentif bagi berbagai inovasi pembiakan sapi lokal berkualitas.

Keadilan?

Kebijakan pemerintah selalu dijalankan dengan penggaris efisiensi. Itu pun dilakukan gegabah dan tambal sulam. Padahal, keadilan tak sama dengan efisiensi. Keadilan bukan hasil akhir, melainkan prosedur yang memastikan dua hal. Pertama, tak satu pun partisipan mampu mengakali prosedur demi kepentingannya. Kedua, tak ada kriteria independen yang mana prosedur keadilan mengabdi kepadanya. Kebijakan impor adalah prosedur yang mengabdi pada efisiensi sebagai kriteria independen. Dengan kata lain, daripada ribut soal nasib peternak lokal, lebih baik segera stabilkan harga.

Dalam keadilan juga termuat prinsip resiprositas. Resiprositas mengatakan bahwa peningkatan kekinian dan ekspektasi mereka yang berkecukupan mesti berkorelasi dengan peningkatan kekinian dan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Seorang pengusaha, misalnya, membeli mesin baru dengan fasilitas kredit lunak karena rekam jejak pembayaran yang baik. Dia berharap ada peningkatan produktivitas yang berujung pada maksimalisasi laba. Ketika pembelian mesin itu membuatnya harus memberhentikan sekian ratus pegawai, itu bertentangan dengan prinsip resiprositas. Mestinya penambahan produktivitas meningkatkan ekspektasi pegawai akan hidup lebih layak.

Kebijakan impor sapi memang lekas mengatasi kelangkaan. Namun, siapa sebenarnya diuntungkan selain importir kakap?  Peternak lokal hanya bisa gigit jari menyaksikan harga sapi jatuh di pasar. Usaha penggemukan pun lesu karena impor lebih cepat, risiko kecil meski modal yang diperlukan besar. Tak ada resiprositas di situ. Berbeda jika pemerintah mengimpor sapi hidup. Memang ini lambat dan berisiko. Namun, kebijakan ini minimal masih menghidupi rumah potong lokal dan para pekerjanya. Isu kekejaman rumah potong di Indonesia sengaja diembuskan agar keran impor daging sapi Australia dibuka kembali.

Di republik tukang impor, pertimbangan keadilan senantiasa dipinggirkan atas nama efisiensi. Pemerintah sepertinya bekerja dengan prinsip ”asal cepat selesai” sehingga dampak politis bisa lekas diminimalkan. Padahal, banyak alternatif kebijakan yang bisa diambil. Intensifikasi perdagangan antarpulau, misalnya. Persediaan sapi di Indonesia bagian timur tidak terkira besarnya. Namun, transportasi dan infrastruktur selalu menjadi kendala. Ketersediaan kapal, pelabuhan, cold storage, jalan penghubung rumah potong dengan pelabuhan. Semua itu harus disiapkan untuk mengatasi problem kelangkaan di kemudian hari.

Pemerintah pun harus berinvestasi di bidang pembiakan dengan memanfaatkan ahli peternakan terbaik di republik ini. Ciptakan benih yang cepat gemuk, daya tahan tinggi, dan kualitas daging baik. Setiap pemerintah daerah harus diikutkan dalam program ini. Tujuannya, menyediakan benih yang baik dan murah bagi peternak lokal. Ini tak bisa dalam hitungan hari seperti mendatangkan daging sapi dengan pesawat udara. Namun, ini langkah yang harus diambil bila pemerintah republik ini ingin pensiun sebagai tukang impor dan belajar menyelenggarakan negara secara lebih berkeadaban. Selamat mencoba!

Donny Gahral Adian, Dosen Filsafat UI

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resesi Global Mengancam, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Sudah Pulih

Resesi Global Mengancam, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Sudah Pulih

Whats New
Dilema Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Stasiunnya Jauh dari Pusat Kota

Dilema Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Stasiunnya Jauh dari Pusat Kota

Whats New
Di Banyak Negara, Kereta Cepat Dibangun untuk Bersaing dengan Pesawat

Di Banyak Negara, Kereta Cepat Dibangun untuk Bersaing dengan Pesawat

Whats New
BUMN ID Food Kembangkan Ekosistem Rantai Pasok Nelayan

BUMN ID Food Kembangkan Ekosistem Rantai Pasok Nelayan

Whats New
Ekonomi Sirkular Berpotensi Sumbang PDB hingga Rp 638 Triliun pada 2030

Ekonomi Sirkular Berpotensi Sumbang PDB hingga Rp 638 Triliun pada 2030

Whats New
Konsep TMII 70 Persen Area Hijau, Kementerian PUPR: Bangunan Tak Diperlukan Kami Bongkar

Konsep TMII 70 Persen Area Hijau, Kementerian PUPR: Bangunan Tak Diperlukan Kami Bongkar

Whats New
Ekonom Ungkap Penyebab Rupiah Melemah ke Rp 15.200 per Dollar AS

Ekonom Ungkap Penyebab Rupiah Melemah ke Rp 15.200 per Dollar AS

Whats New
Program Kompor Listrik Batal, Wamen BUMN: Belum Ada Rencana Melanjutkan

Program Kompor Listrik Batal, Wamen BUMN: Belum Ada Rencana Melanjutkan

Whats New
Info Lengkap Biaya Admin Transfer BCA ke BRI

Info Lengkap Biaya Admin Transfer BCA ke BRI

Whats New
Cara Cetak Kartu ASN Virtual BKN secara Online

Cara Cetak Kartu ASN Virtual BKN secara Online

Whats New
Pimpin Sidang Pertemuan AMM G20, Mentan SYL: Kolaborasi adalah Kunci Atasi Tantangan

Pimpin Sidang Pertemuan AMM G20, Mentan SYL: Kolaborasi adalah Kunci Atasi Tantangan

Rilis
Indodax: Minat Investasi Kripto Tinggi, tapi Literasi Masih Jadi Tantangan

Indodax: Minat Investasi Kripto Tinggi, tapi Literasi Masih Jadi Tantangan

Whats New
Ultah ke-75, Luhut: Baru di Masa Presiden Jokowi Saya Mampu Mengabdi secara Konkret...

Ultah ke-75, Luhut: Baru di Masa Presiden Jokowi Saya Mampu Mengabdi secara Konkret...

Whats New
KB Bukopin Gandeng PPA Kelola Aset Berkualitas Rendah Rp 1,3 Triliun

KB Bukopin Gandeng PPA Kelola Aset Berkualitas Rendah Rp 1,3 Triliun

Whats New
Jaga Kehandalan Infrastuktur Gas Bumi, Kerja Sama Sistem Pengamanan Diperkuat

Jaga Kehandalan Infrastuktur Gas Bumi, Kerja Sama Sistem Pengamanan Diperkuat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.