Kompas.com - 12/08/2013, 08:40 WIB
Sebuah peternakan sapi di Australia blogs.abc.net.auSebuah peternakan sapi di Australia
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com -  Harga daging sapi kembali melambung dua hari menjelang Lebaran. Harga yang sempat menyentuh Rp 80.000 per kg di beberapa daerah, kembali melonjak hingga di atas Rp 100.000. Pemerintah seperti tidak berdaya menekan harga daging sapi.

Berbagai upaya pemerintah untuk menekan harga daging sapi telah dilakukan, dari mulai mengimpor daging sapi melalui pesawat udara hingga mengimpor langsung sapi siap potong. Keputusan ini dilakukan karena kenaikan harga sapi telah membebani masyarakat.

Langkah mengimpor sapi siap potong baru pertama kali dilakukan. Sebelumnya impor sapi tidak boleh berupa sapi siap potong. Importir harus menggemukkan sapi sebelum dijual ke pasar.

Pemerintah beralasan penggemukan bisa memberi nilai tambah kepada peternak. Cara ini juga dilakukan agar tidak mendisinsentif peternak dalam negeri karena penjualan langsung akan menghadapkan antara peternak dalam negeri dan peternak luar negeri.

Kembali ke soal impor sapi siap potong, meski bisa memukul peternak lokal, tetapi langkah ini tetap dilakukan hingga Desember mendatang. Alasan pemerintah adalah untuk mengendalikan harga daging sapi. Dalam kondisi ini, semua pihak mungkin bisa memaklumi.

Akan tetapi, pemakluman itu bukanlah cek kosong bagi pemerintah untuk bebas membiarkan impor sapi dan juga membiarkan sapi yang telah diimpor tanpa diawasi pemotongannya. Bila pembiaran itu dilakukan maka maksud dari pembebasan impor sapi siap potong, yaitu agar harga daging sapi turun, tidak akan tercapai.

Dalam hal ini, pemerintah perlu memastikan jumlah sapi yang sudah diimpor dan juga memastikan keberadaan sapi tersebut. Untuk meyakinkan masyarakat, pemerintah juga perlu menginformasikan jadwal pemotongan agar bisa menekan pedagang yang bermain di pasar.

Langkah yang praktis ini perlu dilakukan setidaknya untuk meyakinkan masyarakat agar impor sapi siap potong ini bebas dari upaya untuk memburu rente semata.

Kekhawatiran masyarakat itu bukanlah sesuatu yang aneh, tetapi sangat wajar. Persoalan transparansi menjadi serius ketika isu perburuan rente masih banyak terjadi dalam perdagangan, terutama perdagangan yang mudah dan cepat memberi keuntungan.

Impor produk pertanian baik berupa beras, gula, jagung, dan juga sapi, termasuk di dalam perdagangan yang mudah dan cepat memberi keuntungan. Apalagi pada saat harga terus bergejolak.

Setidaknya dari beberapa kasus yang didapat Kompas, perburuan rente banyak terjadi di beberapa impor komoditas itu. Tidak jarang perburuan rente ini melibatkan pengurus partai politik. Masyarakat juga mudah sekali mengaitkan perburuan rente dengan aktivitas politik. Terkait dengan hal ini, maka persiapan pemilihan umum tahun depan bisa menjadikan sejumlah makelar politik mengganggu urusan impor yang sebenarnya tidak ruwet.

Kondisi inilah yang menjadikan tantangan Kementerian Perdagangan makin berat. Di satu sisi kementerian ini tentu sudah direpotkan oleh gejolak harga daging itu sendiri. Di sisi lain makelar politik kerap sekali mengganggu pengendalian harga karena mempunyai keinginan lain. Langkah memastikan impor sapi tetap profesional harus dilakukan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X