Kewenangan SKK Migas Harus Dipecah

Kompas.com - 16/08/2013, 09:07 WIB
Anggota Komisi VII asal Fraksi Golkar Satya Widya Yudha KOMPAS.com/Indra AkuntonoAnggota Komisi VII asal Fraksi Golkar Satya Widya Yudha
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Kewenangan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dinilai harus dikurangi. Pasalnya, institusi tersebut dianggap memiliki kewenangan terlalu besar sehingga berpotensi menimbulkan niat dan tindakan korupsi.

"Kalau (kewenangan) terkumpul, terpusat, kan power-nya potensial korup. Bisa diterjemahkan kelembagaan yang terlalu super kecenderungannya akan seperti itu," kata Anggota Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha, Jumat (16/8/2013). Dia mengatakan di internal komisinya sudah muncul usulan dari beberapa anggota untuk memecah kewenangan SKK Migas tersebut.

Satya mengatakan dari fraksinya sendiri belum ada pernyataan sikap soal kemungkinan pemecahan kewenangan SKK Migas. Pembahasan masalah semacam ini, kata dia, harus melalui rapat pleno terlebih dahulu.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar ini menuturkan, alternatif pemecahan kewenangan bisa ditempuh dengan membagi sejumlah kewenangan kepada Direktorat Jendral Migas di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Alternatif lain, sebut dia, adalah pelibatan pihak independen agar SKK Migas tak lagi mudah diintervensi.

Menurut Satya selama ini SKK Migas terlalu didominasi oleh Pemerintah. "Kewenangannya akan kita bagi agar tak ada pemusatan. Kapan itu terjadi? Bismillah saja," ujar dia.

Seperti diketahui, kewenangan super yang dimiliki SKK Migas menuai sorotan ketika Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (13/8/2013), dengan dugaan menerima suap senilai ratusan ribu dollar AS dari perusahaan migas swasta. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X