Sri Mulyani: Kebijakan Ekonomi Indonesia Terlalu Reaktif

Kompas.com - 19/08/2013, 16:48 WIB
SHUTTERSTOCK
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Managing Director Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah harus segera membuat kepastian mengenai kebijakan perekonomian Indonesia ke depan. 

Ia menilai, selama ini kebijakan yang ditempuh bersifat reaktif terhadap gejolak yang terjadi. Jika hal ini terus terjadi, maka gejolak yang terjadi di dalam negeri tidak akan tuntas segera. Malah kondisi fundamental ekonomi dalam negeri akan terus terpuruk dan akhirnya akan mengganggu perekonomian Tanah Air.

"Market ingin suatu jangkar kepastian dari sisi arah (kebijakan ekonomi ke depan). Jadi sifatnya jangan reaktif, tapi lebih ke medium dan long term policy," kata Sri Mulyani saat diskusi di 2nd Congress of Indonesian Diaspora di Jakarta Convention Center, Senin (19/8/2013).

Mantan Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Bersatu jilid pertama ini menyebut gejolak perekonomian dalam negeri baik pelemahan nilai tukar rupiah maupun penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa dilihat dari indikator yang dipicu sentimen dari eksternal ataupun dari fundamental dalam negeri.

Khusus dari sentimen eksternal ini, pemerintah seharusnya bisa mengatasi dengan kejelasan arah kebijakan baik dari otoritas fiskal maupun moneter, baik kejelasan perintah dari Menteri Perekonomian hingga ke Presiden sekalipun. Namun, bila dari sisi fundamental, Sri berpesan bahwa pemerintah harus segera memperbaiki kondisi neraca pembayaran, kondisi fiskal, ketahanan moneter, hingga stabilitas sektor keuangan.

"Pemerintah juga harus menjelaskan apakah kondisi fundamental itu bisa terjaga dengan baik. Dari sisi sektor keuangan baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bursa Efek Indonesia apakah sudah bisa menjelaskan bahwa kondisinya stabil," tambahnya.

Dari pandangan kedua otoritas ini, Sri berpendapat, pemerintah juga harus mengombinasikan kebijakan antara moneter dan fiskal. Sementara dari sisi fundamental (baik dari neraca perdagangan maupun neraca pembayaran), pemerintah bisa mengejawantahkan dengan perlu atau tidaknya pengaturan kembali kebijakan yang ada.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini sebenarnya yang perlu ditangani secara hati-hati karena reaksi yang diinginkan sebetulnya bukan lebih banyak meningkatkan defisit atau reaksi lebih banyak dari sisi kebijakan moneter yang ekspansif atau terlalu restriktif," jelasnya.

Sekadar catatan, kondisi fundamental Indonesia saat ini memang sedang melemah, baik dari sisi nilai tukar, IHSG, inflasi, maupun kondisi fiskal APBN tahun ini.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X