Kompas.com - 19/08/2013, 16:48 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Managing Director Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah harus segera membuat kepastian mengenai kebijakan perekonomian Indonesia ke depan. 

Ia menilai, selama ini kebijakan yang ditempuh bersifat reaktif terhadap gejolak yang terjadi. Jika hal ini terus terjadi, maka gejolak yang terjadi di dalam negeri tidak akan tuntas segera. Malah kondisi fundamental ekonomi dalam negeri akan terus terpuruk dan akhirnya akan mengganggu perekonomian Tanah Air.

"Market ingin suatu jangkar kepastian dari sisi arah (kebijakan ekonomi ke depan). Jadi sifatnya jangan reaktif, tapi lebih ke medium dan long term policy," kata Sri Mulyani saat diskusi di 2nd Congress of Indonesian Diaspora di Jakarta Convention Center, Senin (19/8/2013).

Mantan Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Bersatu jilid pertama ini menyebut gejolak perekonomian dalam negeri baik pelemahan nilai tukar rupiah maupun penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa dilihat dari indikator yang dipicu sentimen dari eksternal ataupun dari fundamental dalam negeri.

Khusus dari sentimen eksternal ini, pemerintah seharusnya bisa mengatasi dengan kejelasan arah kebijakan baik dari otoritas fiskal maupun moneter, baik kejelasan perintah dari Menteri Perekonomian hingga ke Presiden sekalipun. Namun, bila dari sisi fundamental, Sri berpesan bahwa pemerintah harus segera memperbaiki kondisi neraca pembayaran, kondisi fiskal, ketahanan moneter, hingga stabilitas sektor keuangan.

"Pemerintah juga harus menjelaskan apakah kondisi fundamental itu bisa terjaga dengan baik. Dari sisi sektor keuangan baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bursa Efek Indonesia apakah sudah bisa menjelaskan bahwa kondisinya stabil," tambahnya.

Dari pandangan kedua otoritas ini, Sri berpendapat, pemerintah juga harus mengombinasikan kebijakan antara moneter dan fiskal. Sementara dari sisi fundamental (baik dari neraca perdagangan maupun neraca pembayaran), pemerintah bisa mengejawantahkan dengan perlu atau tidaknya pengaturan kembali kebijakan yang ada.

"Ini sebenarnya yang perlu ditangani secara hati-hati karena reaksi yang diinginkan sebetulnya bukan lebih banyak meningkatkan defisit atau reaksi lebih banyak dari sisi kebijakan moneter yang ekspansif atau terlalu restriktif," jelasnya.

Sekadar catatan, kondisi fundamental Indonesia saat ini memang sedang melemah, baik dari sisi nilai tukar, IHSG, inflasi, maupun kondisi fiskal APBN tahun ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengintip Gaji Kabareskrim Komjen Agus Andrianto

Mengintip Gaji Kabareskrim Komjen Agus Andrianto

Whats New
Utang Pemerintah Tembus Rp 7.496 Triliun, Kemenkeu Bilang Masih Aman

Utang Pemerintah Tembus Rp 7.496 Triliun, Kemenkeu Bilang Masih Aman

Whats New
Bagaimana Peran Industri Telekomunikasi Mendukung Potensi Startup di Indonesia?

Bagaimana Peran Industri Telekomunikasi Mendukung Potensi Startup di Indonesia?

Whats New
Biaya Rp 2.500, Simak Cara Transfer Antarbank via BI Fast di BRImo

Biaya Rp 2.500, Simak Cara Transfer Antarbank via BI Fast di BRImo

Spend Smart
Jasindo Salurkan Pendanaan Senilai Rp 900 Juta untuk Kelompok Tani Ternak di Tulungagung

Jasindo Salurkan Pendanaan Senilai Rp 900 Juta untuk Kelompok Tani Ternak di Tulungagung

Whats New
Upaya Subholding Gas Pertamina Tingkatkan Penggunaan dan Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi

Upaya Subholding Gas Pertamina Tingkatkan Penggunaan dan Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi

Whats New
Bakal Ditinjau Jokowi, Pekerjaan Kavling Kawasan Inti IKN Nusantara Dimulai Januari 2023

Bakal Ditinjau Jokowi, Pekerjaan Kavling Kawasan Inti IKN Nusantara Dimulai Januari 2023

Whats New
Kompasianival Hadir Kembali Secara Offline, Angkat Tema 'Kelana Masa Depan'

Kompasianival Hadir Kembali Secara Offline, Angkat Tema "Kelana Masa Depan"

Rilis
Pelaku Industri Properti Optimistis Bisnis Tetap Tumbuh Positif Tahun Depan

Pelaku Industri Properti Optimistis Bisnis Tetap Tumbuh Positif Tahun Depan

Whats New
Tak Setuju Kenaikan Cukai Rokok 10 Persen, Petani Tembakau Usul 5 Persen

Tak Setuju Kenaikan Cukai Rokok 10 Persen, Petani Tembakau Usul 5 Persen

Whats New
Telefast, Volta, dan MCAS Group Kerja Sama Kembangkan Bisnis Kendaraan Listrik

Telefast, Volta, dan MCAS Group Kerja Sama Kembangkan Bisnis Kendaraan Listrik

Whats New
Ada Tren Kenaikan Suku Bunga BI, Ini Dampaknya ke Bunga Simpanan Bank

Ada Tren Kenaikan Suku Bunga BI, Ini Dampaknya ke Bunga Simpanan Bank

Whats New
Yakin Produksi Beras Dalam Negeri Cukup, Mentan: Cek Saja Data BPS

Yakin Produksi Beras Dalam Negeri Cukup, Mentan: Cek Saja Data BPS

Whats New
Survei Grab: Mie Instan dan Nasi Goreng adalah Menu yang Paling Banyak Dipesan di GrabMart dan GrabFood

Survei Grab: Mie Instan dan Nasi Goreng adalah Menu yang Paling Banyak Dipesan di GrabMart dan GrabFood

Whats New
Menteri Teten Resmi Pecat PNS Kemenkop UKM Pelaku Kekerasan Seksual

Menteri Teten Resmi Pecat PNS Kemenkop UKM Pelaku Kekerasan Seksual

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.