Kompas.com - 20/08/2013, 11:30 WIB
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Agung Kuswandono KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMODirektur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Agung Kuswandono
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com
- Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono mengatakan, para pegawai yang harus menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di lingkungan Dirjen Bea Cukai mencapai 4.120 pegawai dari total sekitar 10.000 pegawai.

Agung menyatakan, jika ada PNS Bea Cukai yang tak melakukan hal tersebut, maka dipastikan pegawai bersangkutan sulit naik jabatan, "Pengisian ini juga salah satunya digunakan sebagai dasar untuk pegawai dipromosikan. Jadi pertanyaan pertama itu soal LHKPN. Jika tidak, saat proses promosi maka dia harus minggir dulu. Bisa beri kesempatan yang lain," ujar Agung dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (19/8/2013).

Agung menjelaskan, pegawai yang tidak mengisi LHKPN juga akan mendapat teguran tertulis. Menurutnya, tahun 2012 sudah ada 5 pegawai yang dikenakan sanksi disiplin tersebut.

"Sanksi sudah diberikan kepada 5 orang tahun ini karena dikenakan karena terlambat mengisi. Jadi terlambat saja komitmennya sudah dianggap kurang akurat. Teguran itu kan tertulis, jadi tercatat. Ketika nanti kalau bersaing dengan teman-temannya mau naik jabatan itu sulit," kata Agung.

Agung menjelaskan penyerahan LHKPN merupakan komitmen awal pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk transparan bekerja sehingga secara publik hartanya bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi karena LHKPN diverifikasi dengan matang oleh KPK.

"Asistensi mengisi LHKPN ini dibutuhkan karena mengisi ini gampang-gampang susah. Ini sinergi positif antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan KPK," lanjutnya.

Lebih lanjut, Agung meyakini KPK merupakan lembaga yang sangat kredibel untuk membawa Indonesia menuju negara yang bersih. Agung menjelaskan, pihaknya juga memiliki komitmen untuk menjadi lembaga yang bersih, berwibawa dan bebas KKN.

"Pengisian ini salah satu tahapan menuju ke sana. Ini juga menjadi syarat administrasi untuk promosi pejabat misalnya dari eselon 4 ke eselon 3," katanya. (Wahyu Aji)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Transfer Pulsa Telkomsel lewat SMS dengan Mudah

Cara Transfer Pulsa Telkomsel lewat SMS dengan Mudah

Spend Smart
Apa Itu Produsen? Simak Pengertian, Fungsi dan Tujuannya

Apa Itu Produsen? Simak Pengertian, Fungsi dan Tujuannya

Earn Smart
Menteri Investasi: Dulu, Hanya Kepala Dinas dan Tuhan yang Tahu Kapan Izin Usaha Selesai

Menteri Investasi: Dulu, Hanya Kepala Dinas dan Tuhan yang Tahu Kapan Izin Usaha Selesai

Whats New
Pemerintah Evaluasi Harga Batu Bara Khusus Industri Semen dan Pupuk

Pemerintah Evaluasi Harga Batu Bara Khusus Industri Semen dan Pupuk

Whats New
LMAN Siap Terlibat dalam Pembangunan Ibu Kota 'Nusantara'

LMAN Siap Terlibat dalam Pembangunan Ibu Kota "Nusantara"

Whats New
Menkop UKM Teten Masduki Sambut Inisiatif Bill Gates dan Filantropis Dunia Dukung UMKM Indonesia

Menkop UKM Teten Masduki Sambut Inisiatif Bill Gates dan Filantropis Dunia Dukung UMKM Indonesia

Rilis
Ini Penyebab Anggaran PEN 2021 Tidak Terserap 100 Persen

Ini Penyebab Anggaran PEN 2021 Tidak Terserap 100 Persen

Whats New
Keuangan Mulai Membaik, Ekuitas Asabri Masih Negatif Rp 4,7 Triliun

Keuangan Mulai Membaik, Ekuitas Asabri Masih Negatif Rp 4,7 Triliun

Whats New
Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaann Tanpa Aplikasi

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaann Tanpa Aplikasi

Whats New
Menkop UKM Dorong Peternak Ayam Ciremai Group untuk Manfaatkan KUR Klaster Pertanian

Menkop UKM Dorong Peternak Ayam Ciremai Group untuk Manfaatkan KUR Klaster Pertanian

Rilis
Mudah, Ini Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online

Mudah, Ini Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online

Whats New
Penguatan Infrastruktur Digital Jadi Kunci Industri e-Commerce Lebih Sustainable

Penguatan Infrastruktur Digital Jadi Kunci Industri e-Commerce Lebih Sustainable

Work Smart
Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online hingga Rp 10 Juta

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online hingga Rp 10 Juta

Whats New
Bahlil: Gaji Menteri Enggak Lebih dari Rp 20 Juta, Gayanya Saja yang Mantap

Bahlil: Gaji Menteri Enggak Lebih dari Rp 20 Juta, Gayanya Saja yang Mantap

Whats New
Mandiri Investment Forum Kembali Digelar, Ribuan Investor dengan Total Aset 4 Triliun Dollar AS Bakal Hadir

Mandiri Investment Forum Kembali Digelar, Ribuan Investor dengan Total Aset 4 Triliun Dollar AS Bakal Hadir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.