Rupiah Jeblok, BI Akan Stabilisasi Neraca Pembayaran

Kompas.com - 21/08/2013, 16:42 WIB
Agus Martowardojo. KOMPAS/PRIYOMBODOAgus Martowardojo.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Indonesia (BI) akan terus mengantisipasi pelemahan nilai tukar rupiah dengan melakukan bauran kebijakan. Salah satu caranya adalah segera memperbaiki defisit neraca pembayaran.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah ini masih lebih baik dibanding dengan negara sekawasan, baik Jepang, India, maupun Australia. "Tantangan kita di neraca pembayaran. Tapi kami masih yakin di tahun 2013 ini akan berada di bawah 3 persen overall," kata Agus saat ditemui dalam acara halalbihalal BI dengan Ikatan Bankir Indonesia (IBI) di Hotel JW Marriott Jakarta, Rabu (21/8/2013).

Hingga kuartal II-2013, neraca pembayaran Indonesia mengalami defisit hingga 4,4 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

BI menargetkan pada kuartal III-2013 ini defisit neraca pembayaran Indonesia bisa menguat kembali di level 2,7 persen dari PDB.

Selain masih dipengaruhi dari global, Agus menambahkan bahwa rupiah melemah juga karena kondisi domestik, seperti inflasi yang melesat lebih tinggi dari target meski masih single digit.

"Secara bulanan itu inflasi memang berat di Agustus, tapi September akan kembali normal. Secara keseluruhan, inflasi hingga tahun 2014 itu akan kembali ke 4,5 persen," tambahnya.

Agus memaklumi bahwa kondisi neraca pembayaran yang melemah ini karena ekspor Indonesia yang melemah dan impor tetap tinggi. "Ini memang perlu sangat diwaspadai, makanya ini harus dijaga agar neraca lebih baik, yang sustainable," tambahnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lagi, Kredivo Dapat Suntikan Dana Segar Rp 1,4 Triliun

Lagi, Kredivo Dapat Suntikan Dana Segar Rp 1,4 Triliun

Rilis
BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

Whats New
Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaan Ivermectin Harus Gunakan Resep Dokter

Sudah Dapat Izin Edar, Erick Thohir Ingatkan Penggunaan Ivermectin Harus Gunakan Resep Dokter

Whats New
CPNS 2021, Ini 34 Formasi Tenaga Kesehatan yang Wajib Pakai STR

CPNS 2021, Ini 34 Formasi Tenaga Kesehatan yang Wajib Pakai STR

Whats New
BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

Whats New
Minat Jadi Dropshipper? Persiapkan 5 Hal Ini

Minat Jadi Dropshipper? Persiapkan 5 Hal Ini

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Bisakah Kita Memahami Penderitaan Korban Pelecehan Seksual?

[KURASI KOMPASIANA] Bisakah Kita Memahami Penderitaan Korban Pelecehan Seksual?

Rilis
Gandeng Hartadinata, Antam Luncurkan Perhiasan dan Emas Ukuran Mikro

Gandeng Hartadinata, Antam Luncurkan Perhiasan dan Emas Ukuran Mikro

Whats New
Terus Tumbuh, Uang Beredar Hampir Tembus Rp 7.000 Triliun

Terus Tumbuh, Uang Beredar Hampir Tembus Rp 7.000 Triliun

Whats New
Peserta Tapera Bakal Diperluas hingga Pegawai Swasta

Peserta Tapera Bakal Diperluas hingga Pegawai Swasta

Whats New
Teten Masduki: Izin Edar Produk Pangan Didominasi Pelaku Usaha Menengah dan Besar

Teten Masduki: Izin Edar Produk Pangan Didominasi Pelaku Usaha Menengah dan Besar

Whats New
Temukan 444 Tautan Penjualan Bahan Berbahaya di Marketplace, Kemendag Perketat Pengawasan

Temukan 444 Tautan Penjualan Bahan Berbahaya di Marketplace, Kemendag Perketat Pengawasan

Rilis
BPKP Temukan 40 Persen Belanja Pemda Tak Ada Manfaatnya

BPKP Temukan 40 Persen Belanja Pemda Tak Ada Manfaatnya

Whats New
UMR adalah Upah Minimum Regional, Apa Bedanya dengan UMP dan UMK?

UMR adalah Upah Minimum Regional, Apa Bedanya dengan UMP dan UMK?

Whats New
Menperin Imbau Pelaku Industri Terapkan Prokes Ketat dalam Kegiatan Produksi

Menperin Imbau Pelaku Industri Terapkan Prokes Ketat dalam Kegiatan Produksi

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X