Dicekal KPK, Masa Pensiun Sekjen ESDM Dipercepat

Kompas.com - 03/09/2013, 13:24 WIB
Gedung Kementerian ESDM KOMPAS.com/Indra AkuntonoGedung Kementerian ESDM
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswo Utomo mengatakan, pemerintah akan mempercepat masa pensiun untuk Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno yang saat ini dicekal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pensiun beliau 1 November ya," kata Susilo saat ditemui di kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Selasa (3/9/2013).

Saat ini, Sekjen ESDM tersebut masih cuti panjang baik karena kerjaan maupun karena habis sakit. "Kalau sakit itu kan beberapa hari saja. Sekarang kan ambil cuti. Tapi soal berapa lamanya, sesuai dengan aturan lah," tambahnya.

Soal urusan dengan KPK, Susilo mempersilahkan urusan Sekjen ESDM ke KPK. Apalagi soal tudingan PPATK yang menuduh korupsi di SKK Migas itu sistemik.

"Ya nanti kalau di SKK Migas kan sekarang lagi di-handle bersama KPK. Kita akan tunggu saja," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, Waryono sebenarnya sudah memasuki masa pensiun atau telah memasuki usia 60 tahun pada Januari 2013. Namun Jero memperpanjang jabatannya setahun hingga Januari 2014.

Saat ini Waryono Karno akan mengajukan cuti dalam waktu dekat dan kini masih beraktivitas di kantor seperti biasa. "Beliau tiap hari masuk. Pekan lalu, memang pernah izin dua hari tidak masuk kerja, karena sakit," tambahnya. Jika ada cuti panjang, maka Jero akan menunjuk pelaksana tugas.

Seperti diberitakan, atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sudah mencegah Waryono Karno bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 29 Agustus 2013.

Pencegahan dilakukan menyusul temuan KPK atas uang 200.000 dollar AS saat menggeledah ruang kerja Waryono pada pertengahan Agustus lalu. KPK menduga bukti uang tersebut terkait kasus suap mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY]  Status Pegawai Kontrak Kini Semakin Lama | Cara Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe

[POPULER MONEY] Status Pegawai Kontrak Kini Semakin Lama | Cara Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe

Whats New
Kadin: Sudah 8.300 Perusahaan Daftar Ikut Vaksin Gotong Royong

Kadin: Sudah 8.300 Perusahaan Daftar Ikut Vaksin Gotong Royong

Whats New
Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Whats New
Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

Rilis
Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Work Smart
Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Rilis
Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Rilis
Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Whats New
Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Whats New
Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Whats New
Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Whats New
Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Whats New
Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Whats New
OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X