Kompas.com - 05/09/2013, 07:59 WIB
Pekerja memperlihatkan kedelai impor di toko Sinar Kedele di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu (2/3/2013). KOMPAS/PRIYOMBODOPekerja memperlihatkan kedelai impor di toko Sinar Kedele di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu (2/3/2013).
EditorErlangga Djumena


KOMPAS.com -
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan tiga kebijakan strategis terkait impor komoditas pangan, seperti kedelai, daging sapi, dan buah ataupun sayuran, seperti cabai dan bawang merah. Pertama, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Kedelai dalam Rangka Program Stabilisasi Harga Kedelai.

Kedua, Permendag Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Permendag Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Ketiga, Permendag Nomor 46 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan.

Kebijakan dibuat dalam rangka menindaklanjuti paket kebijakan penyelamatan ekonomi nasional yang sekarang mencatat defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan. Kebijakan penyelamatan ekonomi melalui program pengendalian harga barang kebutuhan pokok sangat diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Mengendalikan inflasi.

Daya beli yang tinggi dibutuhkan saat investasi mengendur. Apalagi fakta menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat ditentukan tingkat konsumsi. Dengan memperlancar arus barang impor, diharapkan harga barang terkendali, stabilitas harga tercapai, dan inflasi bisa ditekan karena konsumsi atau daya beli tetap tinggi.

Mengapa pilihannya pada komoditas tersebut di atas? Terkait kedelai, harga yang tinggi saat ini salah satunya akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Penyebab lainnya adalah keterbatasan pasokan. Begitu pula untuk daging sapi, cabai, dan bawang merah.

Langkah pemerintah memperlancar arus barang impor tak sepenuhnya salah. Namun, tak bisa dikatakan benar. Kebijakan impor selalu dan selalu menjadi jalan pintas bagi pemerintah setiap kali hendak mengatasi gejolak harga pangan.

Pemerintah menganggap, ketika keran impor dibuka, serta- merta barang akan masuk ke pasar dan langsung menekan harga. Kenyataannya tidak. Di lapangan berbagai distorsi terjadi, baik bersifat teknis karena ketidaksiapan aparat di lapangan maupun masalah nonteknis karena ada pihak-pihak tertentu yang ingin berspekulasi mencari untung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kasus sapi, misalnya, upaya pemerintah menggerojok daging sapi impor hingga saat ini tidak terbukti mampu menekan harga sesuai target. Ini akibat arus daging impor ”tersendat” di tengah jalan, baik dampak lemahnya kebijakan yang tidak diantisipasi maupun karena kepandaian para pengusaha/importir dalam memanfaatkan celah untuk mengambil untung.

Kebijakan memperlancar arus barang impor juga tidak sepenuhnya salah. Arus barang impor yang tidak lancar mengakibatkan pasokan barang impor tidak sampai sesuai harapan ke pasar. Akibatnya, barang impor itu tidak bisa dimanfaatkan secara efektif menurunkan harga barang di pasar. Padahal, menekan harga saat ini sangat penting bagi pemulihan ekonomi nasional.

Yang patut dipersoalkan adalah sampai kapan kebijakan bersifat ”jalan pintas” ini akan terus menjadi solusi bagi stabilisasi pangan dan daya tahan ekonomi nasional?

Halaman:


25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X