Kebijakan Impor Pangan, Pintas yang Tak Pantas

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan tiga kebijakan strategis terkait impor komoditas pangan, seperti kedelai, daging sapi, dan buah ataupun sayuran, seperti cabai dan bawang merah. Pertama, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Kedelai dalam Rangka Program Stabilisasi Harga Kedelai.

Kedua, Permendag Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Permendag Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Ketiga, Permendag Nomor 46 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan.

Kebijakan dibuat dalam rangka menindaklanjuti paket kebijakan penyelamatan ekonomi nasional yang sekarang mencatat defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan. Kebijakan penyelamatan ekonomi melalui program pengendalian harga barang kebutuhan pokok sangat diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Mengendalikan inflasi.

Daya beli yang tinggi dibutuhkan saat investasi mengendur. Apalagi fakta menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat ditentukan tingkat konsumsi. Dengan memperlancar arus barang impor, diharapkan harga barang terkendali, stabilitas harga tercapai, dan inflasi bisa ditekan karena konsumsi atau daya beli tetap tinggi.

Mengapa pilihannya pada komoditas tersebut di atas? Terkait kedelai, harga yang tinggi saat ini salah satunya akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Penyebab lainnya adalah keterbatasan pasokan. Begitu pula untuk daging sapi, cabai, dan bawang merah.

Langkah pemerintah memperlancar arus barang impor tak sepenuhnya salah. Namun, tak bisa dikatakan benar. Kebijakan impor selalu dan selalu menjadi jalan pintas bagi pemerintah setiap kali hendak mengatasi gejolak harga pangan.

Pemerintah menganggap, ketika keran impor dibuka, serta- merta barang akan masuk ke pasar dan langsung menekan harga. Kenyataannya tidak. Di lapangan berbagai distorsi terjadi, baik bersifat teknis karena ketidaksiapan aparat di lapangan maupun masalah nonteknis karena ada pihak-pihak tertentu yang ingin berspekulasi mencari untung.

Dalam kasus sapi, misalnya, upaya pemerintah menggerojok daging sapi impor hingga saat ini tidak terbukti mampu menekan harga sesuai target. Ini akibat arus daging impor ”tersendat” di tengah jalan, baik dampak lemahnya kebijakan yang tidak diantisipasi maupun karena kepandaian para pengusaha/importir dalam memanfaatkan celah untuk mengambil untung.

Kebijakan memperlancar arus barang impor juga tidak sepenuhnya salah. Arus barang impor yang tidak lancar mengakibatkan pasokan barang impor tidak sampai sesuai harapan ke pasar. Akibatnya, barang impor itu tidak bisa dimanfaatkan secara efektif menurunkan harga barang di pasar. Padahal, menekan harga saat ini sangat penting bagi pemulihan ekonomi nasional.

Yang patut dipersoalkan adalah sampai kapan kebijakan bersifat ”jalan pintas” ini akan terus menjadi solusi bagi stabilisasi pangan dan daya tahan ekonomi nasional?

Sembilan tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan sebuah periode yang singkat. Dalam masa itu, apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi kedelai, daging sapi, cabai, dan bawang merah nasional secara mendasar?

Dalam sembilan tahun, luas lahan kedelai tidak bertambah signifikan. Produktivitas kedelai stagnan. Subsidi benih kedelai terus dijalankan, tetapi tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan produksi. Untuk daging sapi, hingga saat ini, ternak sapi tidak pernah dijadikan sebagai sumber pendapatan warga. Sapi sekadar hewan peliharaan, sebagai tabungan, bukan dijadikan komoditas bisnis. Sumber pakan hijauan sapi juga terbatas. Apa yang dilakukan pemerintah?

Budidaya cabai secara teknologi juga tidak banyak berubah. Akibatnya, risiko kerusakan atau gagal panen tinggi. Apalagi di tengah perubahan iklim ekstrem. Pola konsumsi cabai dan bawang merah juga tidak berubah hingga kini. Kondisi bawang merah juga sama.

Tanpa perubahan kebijakan fundamental dalam produksi pangan, impor akan selalu menjadi solusi. Sebab, menguntungkan ”pemain”, bahkan untuk kepentingan politik.

Jangan main-main urus pangan! (HERMAS E PRABOWO)