Buruh "Keukeuh" Minta Rp 3,7 Juta

Kompas.com - 05/09/2013, 11:14 WIB
Buruh dari Gabungan Serikat Buruh Independen memeringati Hari Kartini dengan berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (21/4/2013). Berbagai tuntutan mereka serukan antara lain penolakan diskriminasi, menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak, naikkan upah buruh, penghapusan sistim kerja kontrak, dan penurunan harga kebutuhan pokok. Aksi ini juga dalam rangka menyambut peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei.

KOMPAS/HERU SRI KUMOROBuruh dari Gabungan Serikat Buruh Independen memeringati Hari Kartini dengan berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (21/4/2013). Berbagai tuntutan mereka serukan antara lain penolakan diskriminasi, menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak, naikkan upah buruh, penghapusan sistim kerja kontrak, dan penurunan harga kebutuhan pokok. Aksi ini juga dalam rangka menyambut peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, serikat buruh tetap menuntut kenaikan upah karena standar upah sebelumnya sudah tidak memenuhi standar kebutuhan hidup layak (KHL) buruh.

"Standar gaji Rp 3,7 juta ini menggunakan 84 item KHL. Sebab bila menggunakan 60 item KHL maka tidak ada kenaikan upah minimal di tahun depan," kata Said di Jakarta, Kamis (5/9/2013).

Ia menambahkan, standar kenaikan upah ini khusus untuk buruh di wilayah Jabodetabek. Ia menganggap standar upah sebelumnya yang hanya Rp 2,2 juta dinilai belum cukup bagi buruh. Di sisi lain, buruh ini juga menolak kenaikan upah minimum provinsi atau kota yang ditentukan berdasarkan inflasi plus 5-10 persen.

"Kami menuntut dewan pengupahan menetapkan upah tahun depan sebesar sekian persen dari KHL 84 item atau bisa juga 150 persen dari KHL 60 item," tambahnya.

Hari ini, sekitar 30.000 buruh akan kembali melakukan demo untuk menuntut kenaikan upah sebesar Rp 3,7 juta. Demo buruh ini akan menyerbu kawasan Istana Merdeka, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan PT Jamsostek.

Selain itu, demo buruh ini juga masih menolak dan mencabut instruksi presiden tentang penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah. Sebab, standar UMP versi baru ini hanya diperoleh dari hasil audiensi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) saja, tanpa dialog dengan serikat buruh.

"Oleh karena itu, Inpres ini cacat hukum tidak sesuai dengan mekanisme penetapan UMP yang diatur Undang-undang 13/2003. Sehingga Gubernur DKI Jakarta Jokowi tidak perlu mengikutinya karena akan timbul gejolak buruh," jelasnya.

Untuk Kementerian Kesehatan, serikat buruh ini meminta pemerintah menjalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat Indonesia pada 1 Januari 2014, jadi bukan bertahap hingga 2019. Selain itu pihaknya juga meminta pencakupan jaminan kesehatan ini meliputi 156 juta orang, bukan 86,4 juta orang dan iuran buruh dibayar oleh pengusaha, bukan dari potongan uang gaji.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X