Kompas.com - 09/09/2013, 13:23 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-undang Lalu lintas devisa Indonesia dianggap sebagai aturan devisa paling liberal sedunia. Tidak hanya itu, Undang-undang nomor 24 Tahun 1999 bekas peninggalan era Dana Moneter International (IMF) ini juga yang membuat pasar valas dan pasar modal Indonesia mudah rontok.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz mengatakan, fraksi Golongan Karya (Golkar) akan mengambil inisiatif untuk merevisi aturan yang membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah ini anjlok.

"Regulasi devisa yang ada sekarang sudah merugikan perekonomian dan sangat mengganggu sektor riil, harus segera direvisi. Itu target kami,” kata Harry di Jakarta, Senin (9/9/2013).

Ia menambahkan, saat ini merupakan momentum yang tepat melakukan revisi atas UU Lalu lintas Devisa tersebut. Ia menyebut kondisi pasar valas Indonesia mudah kering sebab orang asing seenaknya keluar masuk pasar modal dan instrumen portofolio keuangan. Kondisi tersebut yang mengakibatkan perekonomian Indonesia terguncang oleh instabilitas pasar uang dan pasar modal.

Harry menilai, kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus. Harry mengatakan, saat ini draft rancangan tersebut masih di tingkat Deputi Sekjen Perundang-Undangan DPR. Namun, belum masuk ke Komisi XI.

Dijelaskan Harry, UU Devisa saat ini memberi kelonggaran yang cukup luas kepada Bank Indonesia (BI) untuk mengatur lalu lintas devisa dan valuta asing melalui Peraturan Bank Indonesia. Namun faktanya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang ada belum cukup ampuh meredam gejolak rupiah belakangan ini.

Tak hanya itu, devisa bangsa ini malah semakin dinikmati oleh pihak luar. Harry memberi contoh, Thailand merupakan negara yang sukses memburu serta mengembalikan devisa hasil ekspornya melalui UU Devisa yang sangat ketat. “Dalam UU Devisa di Thailand tersebut ada kewajiban untuk menempatkan DHE (Dana Hasil Ekspor) di bank lokal dalam periode tertentu atau disebut holding period. Saya kira ini bagus, supaya pasar valas kita tidak mudah dimainkan dan stabil, dunia usaha juga jadi tenang,” ujar Harry.

Harry mengatakan, terbukti Thailand berhasil menjaga nilai tukar mata uangnya atas dollar AS saat krisis politik “kaos merah” beberapa tahun silam. Sebab itu, Golkar beranggapan, saatnya Indonesia perlu memiliki UU Devisa yang dapat mengamankan perekonomian nasional.

Menurut Harry, saat ini Bank Indonesia memiliki PBI No.13/20/PBI/2011 dan Surat Gubernur BI no.14/3/GBI/SDM tanggal 30 Oktober 2012. Di sana diwajibkan devisa hasil ekspor komoditas tambang, serta minyak dan gas yang diparkir di luar negeri ditarik ke dalam negeri paling lambat 90 hari setelah tanggal pemberitahuan ekspor barang (PEB). Namun, PBI tersebut terbukti tidak cukup kuat menarik dan menahan devisa hasil ekspor ke dalam negeri.

”Salah satu penyebabnya, tidak ada kewajiban menaruh devisa di dalam negeri dalam waktu tertentu (holding period) dalam enam bulan misalnya. Sebab disitu aturannya cuma melakukan pelaporan. Ya kembali lagi ke luar negeri. Negara ini dapat apa?” pungkas Harry.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Raker dengan Komisi XI DPR, Bos Garuda Jelaskan Hasil PKPU

Raker dengan Komisi XI DPR, Bos Garuda Jelaskan Hasil PKPU

Whats New
Duduk Perkara Esteh Indonesia Somasi Konsumen Usai Kritik Produk Minumannya

Duduk Perkara Esteh Indonesia Somasi Konsumen Usai Kritik Produk Minumannya

Whats New
Menaker: Jika Pekerja Tidak Ikut Program Jamsostek, Tidak Ada Jalan Dapatkan BSU

Menaker: Jika Pekerja Tidak Ikut Program Jamsostek, Tidak Ada Jalan Dapatkan BSU

Whats New
Lowongan Kerja BCA untuk Lulusan S1 Fresh Graduate, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja BCA untuk Lulusan S1 Fresh Graduate, Ini Persyaratannya

Work Smart
Dirut Japfa Indonesia Handojo Santosa Tutup Usia

Dirut Japfa Indonesia Handojo Santosa Tutup Usia

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Bank Mandiri Bersiap Kerek Bunga Kredit

Suku Bunga Acuan BI Naik, Bank Mandiri Bersiap Kerek Bunga Kredit

Whats New
Ini 6 Rute Penerbangan Baru di Bandara Juanda, Mulai September 2022

Ini 6 Rute Penerbangan Baru di Bandara Juanda, Mulai September 2022

Whats New
Banyak Daerah Sering Mati Listrik, Kebijakan Konversi ke Kompor Listrik Diminta Tak Dipaksakan

Banyak Daerah Sering Mati Listrik, Kebijakan Konversi ke Kompor Listrik Diminta Tak Dipaksakan

Whats New
IHSG Parkir di Zona Merah, Saham Energi Rontok

IHSG Parkir di Zona Merah, Saham Energi Rontok

Whats New
BSU Tahap III Cair, Ini Cara Daftar Akun dan Cara Cek Status via kemnaker.go.id

BSU Tahap III Cair, Ini Cara Daftar Akun dan Cara Cek Status via kemnaker.go.id

Whats New
Adu Tarif Listrik PLN Indonesia Vs TNB Malaysia, Lebih Murah Mana?

Adu Tarif Listrik PLN Indonesia Vs TNB Malaysia, Lebih Murah Mana?

Whats New
Minyakita Kembali Dikirim ke Maluku via Tol Laut, Kemenhub: Harga Jualnya Harus Lebih Murah

Minyakita Kembali Dikirim ke Maluku via Tol Laut, Kemenhub: Harga Jualnya Harus Lebih Murah

Rilis
Gagal Terima BSU 2022 akibat Rekening Bermasalah, Ini Solusi Kemnaker

Gagal Terima BSU 2022 akibat Rekening Bermasalah, Ini Solusi Kemnaker

Whats New
100 Hari Kerja Mendag Zulhas, Ini Permintaan Gapki

100 Hari Kerja Mendag Zulhas, Ini Permintaan Gapki

Whats New
Cara Menghitung Cicilan KPR Mudah dengan Karl's Mortgage Calculator

Cara Menghitung Cicilan KPR Mudah dengan Karl's Mortgage Calculator

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.