Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

INDEF: Tiga Perusahaan Kuasai Kuota Impor Kedelai

Kompas.com - 10/09/2013, 16:42 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mensinyalir tingginya harga kedelai disebabkan adanya praktik kartel dalam kuota impor kedelai.

Praktik kartel tersebut melibatkan tiga perusahaan yang menguasai kuota impor kedelai sebesar 66,33 persen. "Hasil investigasi kami menemukan bahwa ada tiga perusahaan yang menguasai impor kedelai. Satu perusahaan bahkan hampir monopoli," ujarnya di Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Enny menyebutkan, dari 14 perusahaan importir yang terdapat dalam Surat Persetujuan Impor (SPI) kedelai dari Pemerintah pada tanggal 28-29 Agustus, ada tiga perusahaan importir yang memegang kuota impor terbesar.

Perusahaan tersebut masing-masing adalah PT FKS Multi Agro yang menguasai kuota terbesar dengan 46,71 persen (210.600 ton), PT Gerbang Cahaya Utama sebesar 10,31 persen (46.500 ton), dan PT Budi Semesta Satria sebesar 9,31 persen (42.000 ton).

"Sementara perusahaan-perusahaan lain hanya mendapat kuota di bawah 5 persen," katanya.

Selain itu, Bulog sebagai penyangga stok dan stabilisator harga, hanya mengantongi kuota impor sebaanyak 20.000 ton (4,44 persen), meskipun belakangan diusulkan ditambah menjadi 100.000 ton.

Dengan semakin menipisnya peran Bulog dan adanya kartel tersebut, posisi tawar (bargaining position) petani semakin melemah. "Petani diharuskan mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh kartel. Kalau di Bulog kan ada harga terendah," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti INDEF lainnya, Didik J Rachbini menyatakan bahwa dengan adanya praktik kartel dalam tata niaga kedelai tersebut, para importir bisa menentukan harga kedelai melalui kesepakatan di antara mereka.

"Dengan adanya pemberian kuota yang besar, pemerintah mendorong adanya kartel," kata Didik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Whats New
Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Whats New
OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

Whats New
Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Whats New
LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

Whats New
Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Whats New
Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Earn Smart
Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Whats New
Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Whats New
Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Whats New
Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Spend Smart
Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Whats New
Neraca Dagang RI Kembali Surplus, BI: Positif Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi

Neraca Dagang RI Kembali Surplus, BI: Positif Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi

Whats New
Sambut Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Kadin: Akan Berikan Kepastian bagi Dunia Usaha

Sambut Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Kadin: Akan Berikan Kepastian bagi Dunia Usaha

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga BCA

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga BCA

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com