Kompas.com - 11/09/2013, 14:00 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah lepas tangan dalam mengawasi kasus produk investasi bodong. Hal ini karena OJK berpendapat bahwa urusan investasi bodong itu justru bukan menjadi wewenang OJK.

"Saya rasa produk investasi ini masuk kembali ke wilayah abu-abu. Saya justru tersinggung karena OJK bilang bahwa produk investasi bodong yang selama ini beredar malah bukan wewenang OJK. Ini kan gila," kata Harry kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (11/9/2013).

Harry mengatakan, ketersinggungan ini terkait dengan pernyataan Wakil Ketua Komisioner OJK Rahmat Waluyanto yang menyatakan bahwa produk investasi emas ala PT Golden Traders Indonesia (GTI) Syariah dan PT Gold Bullion Indonesia (GBI) bukan menjadi wewenang OJK. OJK sendiri menganggap bahwa produk investasi tersebut juga bukan penipuan.

Masalah kembali terjadi karena OJK dan Badan Koordinasi Pengawasan Modal (BKPM) justru tidak berkoordinasi terkait industri yang ada. Berdasarkan data BKPM, ternyata perusahaan investasi emas tersebut hanya mendapat izin prinsip, bukan izin usaha.

"Anggapannya, dengan hanya mengeluarkan izin prinsip maka OJK tidak berwenang mengurus pengawasan perusahaan investasi emas tersebut. Saya bilang, ini negara apa, kok bisa ada produk investasi malah tidak diawasi oleh OJK. Seharusnya kan connect dengan lembaga pengawasan seperti OJK ini," katanya.

Di sisi lain, Harry mengaku bahwa BKPM juga hanya menerbitkan izin prinsip hanya untuk di DKI Jakarta saja. Masalahnya lagi, ternyata perusahaan investasi ini justru melebarkan sayap ke kota lain sehingga penipuannya justru lebih luas lagi.

Dalam waktu dekat, Harry ingin mengajak rapat koordinasi tentang pengawasan produk investasi bodong tersebut. Harry ingin mempertegas bahwa perusahaan investasi jenis ini akan berada dalam pengawasan OJK. Meski dalam pandangan OJK, produk investasi emas ini masih dalam wilayah abu-abu karena tidak mungkin masuk wilayah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ataupun pasar modal (Bursa Efek Indonesia/BEI). Kendati demikian, DPR tetap meminta bahwa semua produk investasi ini akan berada dalam pengawasan OJK.

"Itu kan ada transaksi keuangannya. Jadi OJK yang harus mengawasi," tambahnya.

Semalam, nasabah korban produk investasi bodong ini meminta perlindungan DPR dan mengadukan masalahnya.

Sejumlah pemegang keputusan pun hadir antara lain Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rahmat Waluyanto, penjabat eselon II Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Hardiyatmo, Ketua DSN MUI KH Maaruf Amin, Direktur Utama PT GTIS Wayan Santoso, dan Direktur Utama PT GBI Fadli Bin Muhammad.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral 'Lowongan Buzzer' untuk Tingkatkan 'Rating' MyPertamina, Ini Respons Pertamina

Viral "Lowongan Buzzer" untuk Tingkatkan "Rating" MyPertamina, Ini Respons Pertamina

Whats New
Bos BPJS Kesehatan: Rumah Sakit Sekarang Jauh Lebih Nyaman karena BPJS Tidak Punya Utang

Bos BPJS Kesehatan: Rumah Sakit Sekarang Jauh Lebih Nyaman karena BPJS Tidak Punya Utang

Whats New
Komisi VI DPR RI Setujui PMN BUMN Senilai Rp 73 Triliun

Komisi VI DPR RI Setujui PMN BUMN Senilai Rp 73 Triliun

Whats New
Sepanjang Juni 2022, 264 Pesawat Dilaporkan Batal Mendarat di Indonesia

Sepanjang Juni 2022, 264 Pesawat Dilaporkan Batal Mendarat di Indonesia

Whats New
Lelang SUN Besok, Pemerintah Patok Target Kantongi Rp 15 triliun

Lelang SUN Besok, Pemerintah Patok Target Kantongi Rp 15 triliun

Whats New
Sejumlah BUMN Bakal 'Diguyur' PMN, Ini Rincian yang Disetujui Komisi VI DPR

Sejumlah BUMN Bakal "Diguyur" PMN, Ini Rincian yang Disetujui Komisi VI DPR

Whats New
Mendag Zulhas: Minyak Goreng Curah Sudah Rp 14.000, Banyak Tersedia...

Mendag Zulhas: Minyak Goreng Curah Sudah Rp 14.000, Banyak Tersedia...

Whats New
Indonesia Perlu Antisipasi Dampak Resesi Ekonomi AS, Ini Saran Ekonom

Indonesia Perlu Antisipasi Dampak Resesi Ekonomi AS, Ini Saran Ekonom

Whats New
Uji Coba Kereta Pembangkit Pakai LNG, Efisiensi Bisa Sampai 37 Persen

Uji Coba Kereta Pembangkit Pakai LNG, Efisiensi Bisa Sampai 37 Persen

Whats New
Minta Modal Rp 73,6 Triliun, Erick Thohir: Kami Pastikan PMN Ini Membawa Hasil yang Baik

Minta Modal Rp 73,6 Triliun, Erick Thohir: Kami Pastikan PMN Ini Membawa Hasil yang Baik

Whats New
Investor Butuh 3 Hal Ini agar Mau Masuk ke RI, Apindo: Jangan Tiap Ganti Menteri, Ganti Aturan...

Investor Butuh 3 Hal Ini agar Mau Masuk ke RI, Apindo: Jangan Tiap Ganti Menteri, Ganti Aturan...

Whats New
Erick Thohir Targetkan Total Dividen BUMN Capai Rp 50 Triliun pada 2024

Erick Thohir Targetkan Total Dividen BUMN Capai Rp 50 Triliun pada 2024

Whats New
Harga Cabai Masih Mahal, Ini Kata Mentan SYL

Harga Cabai Masih Mahal, Ini Kata Mentan SYL

Whats New
Biaya Admin Cek Saldo, Transfer, dan Tarik Tunai Bank DKI di ATM Lain

Biaya Admin Cek Saldo, Transfer, dan Tarik Tunai Bank DKI di ATM Lain

Spend Smart
Jangan Lewatkan, Pendaftaran Beasiswa LPDP Mulai Dibuka Hari Ini!

Jangan Lewatkan, Pendaftaran Beasiswa LPDP Mulai Dibuka Hari Ini!

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.