Cegah Barang Ilegal, "Smartphone" Akan Diberi Nomor Pokok Industri

Kompas.com - 12/09/2013, 15:04 WIB
Menteri Perindustrian MS Hidayat KOMPAS.COM/Sandro GatraMenteri Perindustrian MS Hidayat
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perindustrian RI (Menperin) MS Hidayat mengatakan, program IMEI akan diberlakukan, yakni memberlakukan nomor pokok industri terhadap ponsel pintar (smartphone).

"Smartphone mau menuju IMEI. Sekarang ini keluhannya Mendag (Menteri Perdagangan) ada 70 juta ponsel ilegal. Jadi mau dipakai nantinya, tapi mungkin butuh satu tahun untuk dipersiapkan. Pada dasarnya tadi diputuskan pencegahan adalah melakukan program IMEI, jadi memberlakukan nomor pokok industri," ujar Hidayat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/9/2013).

Terkait kemungkinan provider kesulitan memberlakukan kebijakan itu, Hidayat menegaskan itulah guna masa 1 tahun persiapan. Ia pun mengungkapkan negara lain juga melakukan hal serupa.

"Makanya dibutuhkan satu tahun untuk persiapan. Tapi negara lain melakukan itu. Malaysia melakukan itu. Yang merasa dirugikan pasti berargumen begitu," ujarnya.

Hidayat menegaskan, jika ponsel pintar tidak memiliki nomor pokok industri yang dimaksudkan, maka provider ponsel pintar itu akan dinonaktifkan.

"Kalau nggak ada nomor itu, providernya dimatikan." Terkait rencana dikenakannya PPnBM atas ponsel pintar, Hidayat mengaku hal itu belum diputuskan dan nampaknya kebijakan tersebut akan ditangguhkan.

"Kan belum diputuskan, kelihatannya ditangguhkan. Kan kadang-kadang itu dilematis. Kalau dikenakan PPnBM, akan merangsang penyelundupan," ujar Hidayat.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X