Ketimbang Mobil Murah, Masyarakat Pilih Perbaikan Transportasi Umum

Kompas.com - 13/09/2013, 16:43 WIB
Mobil murah keluaran Astra, Agya dan Ayla KOMPAS IMAGESMobil murah keluaran Astra, Agya dan Ayla
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan mobil murah yang digulirkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, menimbulkan reaksi negatif bagi sebagian kalangan pengguna transportasi umum di Jakarta.

Selain menambah kemacetan, masyarakat juga menilai pemerintah seharusnya memperbaiki transportasi publik. "Saya enggak setuju ya dengan kebijakan mobil murah dari pemerintah, apalagi diterapkan di kota-kota besar kayak Jakarta," ujar Ryan (24), salah satu karyawan swasta di Jakarta, Jumat (13/9/2013).

Pria yang berkantor di kawasan Sudirman tersebut biasa menggunakan Trans Bintaro Jaya dari tempat tinggalnya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat. Menurutnya, selain memperparah kemacetan, keberadaan mobil murah dapat juga dapat membuat anggaran subsidi BBM membengkak di tengah defisitnya anggaran belanja negara.

Ia menambahkan, pemerintah sebaiknya fokus membenahi transportasi publik yang layak, efektif, dan efisien bagi masyarakat luas. "Satu hal lagi, yang paling diuntungkan dari mobil murah ini kan korporat otomotif," katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Arif (24). Karyawan swasta yang bekerja di sebuah kantor di kawasan Semanggi tersebut menyatakan tidak setuju dengan kebijakan itu.

Ia beralasan, kondisi jalan raya di Jakarta saat ini tidak lagi mampu menampung volume kendaraan yang kian bertambah, terlebih lagi pada saat jam berangkat dan pulang kantor. Dari tempat tinggalnya di Bekasi, ia mengaku menghabiskan rata-rata 2,5 jam setiap berangkat atau pulang kantor.

Ia berpendapat, daripada menerapkan kebijakan mobil murah, pemerintah lebih baik meremajakan moda transportasi umum.

"Dengan moda transportasi yang memadai, pasti orang-orang pikir-pikir untuk bawa kendaraan pribadi," katanya. Sari (22) memiliki pandangan yang serupa. Wanita yang bekerja di kawasan Mampang Prapatan itu mengaku sangat tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

Ia menilai keberadaan mobil murah dapat memperparah kemacetan di Jakarta. Karyawan swasta yang sehari-harinya menggunakan bus transjakarta ini menilai bahwa pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana memecahkan persoalan kemacetan di Jakarta.

"Lebih baik cari solusi kemacetan, bukannya bikin mobil murah yang buat Jakarta malah tambah macet," imbuhnya.

Awal Juni 2013, pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi produksi mobil ramah lingkungan.

Dengan peraturan itu, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 km per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM. Kebijakan ini membuat produsen mobil bisa menekan harga jual menjadi lebih murah.

Namun, kebijakan tersebut mendapat tentangan dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Jokowi menilai kebijakan ini hanya akan menambah kemacetan di Jakarta. Jokowi pun sudah siap mengeluarkan kebijakan daerah untuk mengantisipasi kemacetan.

Misalnya, pengadaan bus ukuran sedang, penerapan sistem jalan berbayar, dan penerapan pelat nomor ganjil dan genap.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X