Mobil Murah Vs Perbaikan Transportasi Publik, Ini Solusinya...

Kompas.com - 16/09/2013, 08:06 WIB
Pengguna kendaraan bermotor tersendat di Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Jakarta Timur, Senin (5/3/2013). Buruknya sistem transportasi massal di ibu kota dan pertambahan kendaraan yang tak terkendali semakin menambah kemacetan parah tiap hari. KOMPAS / AGUS SUSANTOPengguna kendaraan bermotor tersendat di Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Jakarta Timur, Senin (5/3/2013). Buruknya sistem transportasi massal di ibu kota dan pertambahan kendaraan yang tak terkendali semakin menambah kemacetan parah tiap hari.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com —Ditinjau dari sudut pandang sektor industri, meningkatnya penjualan mobil menunjukkan adanya pertumbuhan industri otomotif nasional. Hal itu yang kemudian mendasari pemerintah memberikan insentif terhadap mobil ramah lingkungan. Namun, di sisi lain, hal itu akan menimbulkan konflik dengan kebijakan perbaikan transportasi publik.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menilai, sebenarnya, ada solusi dari permasalahan tersebut. Menurutnya, jika pemerintah ingin melanjutkan program kebangkitan industri otomotif, tetapi juga dibarengi dengan perbaikan transportasi publik, yang harus dilakukan ialah bukan menghasilkan mobil-mobil pribadi, melainkan menghasilkan bus.

"Misalnya, bus listrik atau bus hybrid. Yang memproduksi bus ini akan diberi insentif," kata Danang saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/9/2013).

Menurut Danang, bila melakukan hal tersebut, pemerintah akan menyelesaikan dua hal. Satu sisi, kinerja sektor perindustrian baik, begitu juga dengan sektor perhubungan. Industri otomotif tetap tumbuh disertai perbaikan transportasi publik.

Selain itu, lanjut Danang, pihak lain yang diuntungkan adalah pengusaha transportasi yang selama ini selalu kesulitan melakukan peremajaan unit-unitnya. Akibatnya, jumlah bus tak layak yang masih beredar masih banyak.

"Pengusaha angkutan banyak mengeluh harga bus mahal, mau pinjam di bank juga sulit, bunga juga tinggi, kenapa tidak itu saja yang kita dorong," ujar guru besar transportasi Universitas Gadjah Mada ini.

Pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi produksi mobil ramah lingkungan. Dengan peraturan ini, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak 20 kilometer per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan ketidaksetujuannya dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut. Ia berusaha agar kemudahan memiliki mobil murah tidak sampai membebani arus lalu lintas di Jakarta.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X