Kemenag Tak Transparan, Biro Haji Swasta Rugi Rp 400 Miliar

Kompas.com - 19/09/2013, 19:10 WIB
Ilustrasi jemaah haji KOMPAS.COM/ABDUL HAQIlustrasi jemaah haji
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk lebih transparan dapat penyelenggaraan dan pengelolaan dana ibadah haji khusus.

Wakil Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia (AMPHURI), Prakasa Yosa, mengatakan akibat tidak adanya transparansi dan akuntabilitas, PIHK swasta menanggung kerugian yang cukup besar.

"Tahun ini kerugian swasta mencapai Rp 300 miliar - Rp 400 miliar," kata Yosa, di Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Dia menjelaskan, kerugian tersebut dikarenakan tidak adanya kepastian penyelenggaraan haji khusus yang ditunda hingga 2016 karena Masjidil Haram sedang dalam perbaikan.

"Uang yang dipakai untuk jaminan, seharusnya bisa dikembalikan ke swasta dan kembali diputar. Itu uang yang terendap perkiraan kita jumlah jemaah haji 9.000 orang," kata dia.

Ia mengatakan, pemerintah harus memikirkan penyelenggaraan haji khusus yang berbeda dari penyelenggaraan haji reguler, di mana dalam penyelenggaraan haji reguler ada proteksi yang jelas.

Selain itu, Kemenag juga dinilai tidak transparan karena swasta belum pernah menikmati dana lebih dari penyelenggaraan haji khusus.

"Kan selama ini kita tidak pernah tahu. Ada nilai lebih pengelolaan yang sama dengan reguler. Ini yang belum kita menikmati secara penuh," kata dia.

Untuk itu, Yosa mengatakan AMPHURI akan mengambil langkah judicial review atas UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta meminta Anggito Abimanyu selaku Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag, agar lebih berpihak pada swasta.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X