MK Batalkan Aturan Kedaluwarsa Pesangon PHK

Kompas.com - 20/09/2013, 07:22 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang masa kedaluwarsa tuntutan pembayaran upah buruh selama dua tahun jika terkena pemutusan hubungan kerja. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan konstitusi.

”Upah merupakan hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja. Oleh karena itu, upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat dihapus karena adanya lewat waktu tertentu,” ujar Hakim Konstitusi Harjono saat membacakan pertimbangan di dalam putusan UU Ketenagakerjaan, Kamis (19/9/2013).

MK mengabulkan permohonan Marthen Boiliu, eks petugas satpam PT Sandhy Putra Makmur, yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak 2 Juli 2009. Marthen bekerja sejak 15 Mei 2002.

Atas PHK tersebut, Marthen belum menerima pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak dari perusahaan tempatnya bekerja. Padahal, pesangon dan hak lain itu diatur dalam Pasal 163 Ayat (2) juncto Pasal 156 Ayat (2), (3), dan (4) UU Ketenagakerjaan.

Marthen baru mengajukan tuntutan pembayaran uang pesangon, penghargaan, dan penggantian hak itu pada Juni 2012. Akan tetapi, ketentuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pesangon hanya bisa dituntut dua tahun setelah PHK mengakibatkan Marthen tidak dapat mengajukan tuntutan.

Dalam pertimbangannya, MK menyebutkan, hak pemohon untuk menuntut upah merupakan hak yang timbul karena pemohon melakukan pengorbanan berupa adanya prestasi kerja. Sama halnya dengan perlakuan terhadap hak kepemilikan terhadap benda, hak tersebut perlu dilindungi hingga si pemilik hak menyatakan melepaskan haknya.

Atas putusan tersebut, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion). Menurut Hamdan, MK tidak dapat membatalkan pasal tersebut secara keseluruhan.

Di tempat terpisah, Chief Executive Officer Toyota Motor Asia Pacific, khususnya untuk wilayah Asia dan Timur Tengah, Hisayuki Inoue, mengatakan, kenaikan upah baik-baik saja asalkan terukur.

”Kenaikan upah buruh hingga 50 persen akan memberatkan pelaku usaha,” katanya.

Perundingan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah pun didorong untuk memperoleh titik temu, termasuk soal upah. (ANA/BEN)

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta GBK, Aset Negara Bernilai Paling Mahal, Sebagian Dikelola Swasta

Fakta GBK, Aset Negara Bernilai Paling Mahal, Sebagian Dikelola Swasta

Whats New
Erick Thohir Buka Suara Soal Adanya Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Erick Thohir Buka Suara Soal Adanya Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Whats New
5 Kesalahan Finansial yang Perlu Dihindari oleh Pasangan Baru Nikah

5 Kesalahan Finansial yang Perlu Dihindari oleh Pasangan Baru Nikah

Smartpreneur
Schneider Electric Gandeng iMasons untuk Perkuat Industri Infrastruktur Digital

Schneider Electric Gandeng iMasons untuk Perkuat Industri Infrastruktur Digital

Rilis
[POPULER MONEY] Tahapan yang Dilalui Penumpang Lion | Defisit Selalu Ditambal dengan Utang

[POPULER MONEY] Tahapan yang Dilalui Penumpang Lion | Defisit Selalu Ditambal dengan Utang

Whats New
Kader Gerindra Jadi Eksportir Lobster, Edhy: Keputusan Bukan Saya, Tapi Tim

Kader Gerindra Jadi Eksportir Lobster, Edhy: Keputusan Bukan Saya, Tapi Tim

Whats New
Erick Thohir Ingin Rampingkan BUMN Hingga Tersisa 40 Perusahaan Saja

Erick Thohir Ingin Rampingkan BUMN Hingga Tersisa 40 Perusahaan Saja

Whats New
Fakta Lobster, Dulunya Makanan Orang Miskin dan Narapidana

Fakta Lobster, Dulunya Makanan Orang Miskin dan Narapidana

Whats New
Erick Thohir: Jangan Hanya Siap Diangkat menjadi Pejabat, Tapi juga Harus Siap Dicopot

Erick Thohir: Jangan Hanya Siap Diangkat menjadi Pejabat, Tapi juga Harus Siap Dicopot

Whats New
Perkuat Aplikasi Pangan, BGR Logistics Gandeng HARA Technology

Perkuat Aplikasi Pangan, BGR Logistics Gandeng HARA Technology

Whats New
Pandemi Corona, Laba Produsen Mi Instan Korea Melonjak 361 Persen

Pandemi Corona, Laba Produsen Mi Instan Korea Melonjak 361 Persen

Whats New
Ada Pandemi Covid-19, Bagaimana Nasib Pendanaan Ibu Kota Baru?

Ada Pandemi Covid-19, Bagaimana Nasib Pendanaan Ibu Kota Baru?

Whats New
Melihat Peluang Bisnis Berpotensi Cuan Saat New Normal, Ini Caranya

Melihat Peluang Bisnis Berpotensi Cuan Saat New Normal, Ini Caranya

Work Smart
Penuhi Kebutuhan di Masa Pandemi, Belanja “Online” Jadi Solusi

Penuhi Kebutuhan di Masa Pandemi, Belanja “Online” Jadi Solusi

Spend Smart
Mentan Yakinkan Petani Mudah Dapatkan KUR dari LKM-A dan Koptan

Mentan Yakinkan Petani Mudah Dapatkan KUR dari LKM-A dan Koptan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X