Pengamat: Mobil Murah Bentuk Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah

Kompas.com - 23/09/2013, 09:03 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) dinilai sebagai kebijakan yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan perekonomiannya.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, melihat bentuk-bentuk inkonsistensi pemerintah pada kebijakan mobil murah, mulai dari teknis mikro hingga makro ekonomi.

"Pertama, tidak masuk akal, kan ini mobil murah tapi tidak boleh pakai premium, ya ini tidak konsisten, target yang ingin dibidik siapa?" kata Enny saat dihubungi Kompas.com, pada Minggu (22/9/2013).

Mengutip dari berbagai pemberitaan, Enny mengatakan, mobil murah hadir dengan maksud masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki kesempatan sama dengan yang berpenghasilan tinggi dalam kepemilikan mobil.

"Kenapa tidak dibaca, kenapa orang harus kredit? Karena tidak ada transportasi publik. Justru harusnya yang dibaca itu," sambung Enny.

Inkonsistensi lain juga tercermin karena dua bulan sebelum rilisnya mobil murah, pemerintah mengeluarkan empat paket kebijakan yang salah satunya keseimbangan neraca transaksi berjalan. Salah satu yang jelas membebani neraca perdagangan adalah impor minyak mentah.

"Ini belum sampai membicarakan kuota BBM subsidi. Dengan depresiasi rupiah saat ini, dan jika terus berlanjut, dengan adanya mobil murah pembengkakannya bisa sampai Rp 70 triliun," jelasnya.

Belum lagi, imbuh dia, dalam hal konsumsi BBM, dikhawatirkan masih banyak pengguna mobil murah yang menggunakan premium sehingga, menurut Enny, kebijakan mobil murah sangat parsial dan menimbulkan polemik. Padahal, masih banyak kebijakan yang bisa mengoptimalkan kinerja ekonomi, dan tak kontradiktif dengan empat paket kebijakan.

"Pemerintah tidak mungkin tidak tahu ini. Sebenarnya apa yang terjadi. Akhirnya, ini kan justru menimbulkan syak wasangka dan analisis dari berbagai aspek," kata dia.

Kejanggalan lain yang menjadi perhatian pengamat ekonomi ini yakni jika orientasinya pasar ekspor, mengapa pasar lokal jauh-jauh hari sudah memesan (indent) bahkan jumlahnya mencapai 20.000 unit?

Sebelumnya pemerintah berdalih mobil murah disiapkan dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015 agar tak digerus pasar mobil sejenis dari Thailand dan Vietnam.

"Kemudian soal distribusi. Dengan harga Rp 100 juta-an, daya beli itu minim sekali di pelosok Papua. Relatif lebih besar di Jawa. Jadi, bagaimana mungkin akan terdistribusi merata ke masyarakat berpenghasilan rendah?" ujar Enny.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dibayar Perusahaan dan Pekerja

Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dibayar Perusahaan dan Pekerja

Spend Smart
APBN Surplus, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang Pemerintah

APBN Surplus, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang Pemerintah

Whats New
Negara Kantongi Rp 61 Triliun dari WNI yang 'Sembunyikan' Hartanya di Luar Negeri

Negara Kantongi Rp 61 Triliun dari WNI yang "Sembunyikan" Hartanya di Luar Negeri

Whats New
Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Whats New
6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN lewat HP dengan Mudah

6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN lewat HP dengan Mudah

Whats New
Peserta Tax Amnesty Jilid II Paling Banyak 'Sembunyikan' Hartanya di Singapura

Peserta Tax Amnesty Jilid II Paling Banyak "Sembunyikan" Hartanya di Singapura

Whats New
Pertamina Terima Kompensasi Rp 64 Triliun dari Negara

Pertamina Terima Kompensasi Rp 64 Triliun dari Negara

Whats New
Survei CPI: Perbankan Lebih Banyak Alokasikan Dana ke UMKM daripada ke Sektor Hijau

Survei CPI: Perbankan Lebih Banyak Alokasikan Dana ke UMKM daripada ke Sektor Hijau

Rilis
Diterpa Isu Bakal Tutup, SehatQ Buka Suara

Diterpa Isu Bakal Tutup, SehatQ Buka Suara

Whats New
Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai, Ini Solusi Bagi yang Tidak Punya HP

Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai, Ini Solusi Bagi yang Tidak Punya HP

Whats New
Menaker: Sebagian Hidup Menpan-RB Tjahjo Kumolo Didedikasikan untuk Negara

Menaker: Sebagian Hidup Menpan-RB Tjahjo Kumolo Didedikasikan untuk Negara

Whats New
Tolak Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Buruh: Itu Melanggar Hak Asasi Manusia

Tolak Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Buruh: Itu Melanggar Hak Asasi Manusia

Whats New
Aplikasi dan Web MyPertamina Sempat Eror, Ini Kata Pertamina

Aplikasi dan Web MyPertamina Sempat Eror, Ini Kata Pertamina

Whats New
Sri Mulyani: Tjahjo Kumolo Rekan Sejawat yang Kompak dan Dapat Diandalkan...

Sri Mulyani: Tjahjo Kumolo Rekan Sejawat yang Kompak dan Dapat Diandalkan...

Whats New
Tarif Listrik Naik per 1 Juli 2022, Ini Cara Turun Daya Listrik PLN

Tarif Listrik Naik per 1 Juli 2022, Ini Cara Turun Daya Listrik PLN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.