Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dugaan Kartel Bawang, KPPU Temukan Kejanggalan Data Antar-Instansi

Kompas.com - 23/09/2013, 18:21 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan kejanggalan data yang diperoleh, baik dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, maupun pihak terkait tata niaga importasi bawang putih.

"Kita akan pelajari semua yang berhubungan dengan data-data dari berbagai sumber, ada kartu kendali dari Kemendag, ada PIB (persetujuan impor barang) yang kemudian realisasi impor itu dimiliki bea cukai. Bisa jadi, Kementan yang punya data. Masa kemudian dengan sumber yang sama datanya bisa beda-beda," ujar investigator KPPU, Moh Noor Rofiq, seusai sidang perkara dugaan kartel bawang putih di Gedung KPPU, Jakarta, pada Senin (23/9/2013) sore.

Secara lebih spesifik, aturan dan kewenangan memberikan cap atau stempel pada kartu kendali dibahas panjang lebar dalam persidangan hari ini. Ini menjadi penting, lanjut Rofiq, karena investigator ingin melakukan validasi terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan.

"Apakah kemudian ada cap atau stempel adalah validasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum," ujarnya.

"Kartu kendali atau yang masuk ke INSW (Indonesia National Single Window) harusnya itu klop antar Kemendag dan DJBC. Memang itu yang ingin kita pertegas. Data itu penting karena dugaan kita berhubungan dengan pasokan itu," lanjut Rofiq.

Rofiq menegaskan, kartu kendali merupakan salah satu hal yang bisa menjadi pertimbangan, apakah data yang tertulis di dalamnya berhubungan dengan data yang sudah dimiliki oleh KPPU. Selain dari kartu kendali, surat pemberitahuan pengeluaran barang (SPPB) dari DJBC juga menjadi salah satu alat bukti.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Suswono yang absen dalam persidangan tadi pagi, lanjut Rofiq, akan dimintai keterangan soal mundurnya rekomendasi persetujuan impor hortikultura (RIPH). "Mentan kita panggil dalam kaitannya dengan pengunduran RIPH dan tidak segera dibukanya RIPH Januari 2013. Itu kan ada jeda waktu. Sudah tahu ada supply and demand yang bergejolak, malah mundur," katanya.

Dari data yang berhasil dikumpulkan oleh KPPU, investigator mencium kejanggalan tata niaga bawang putih dari segi pengaturan volume, pengaturan waktu, dan pengaturan harga.

Sebagai informasi, dalam kasus dugaan kartel bawang putih tersebut terdapat 22 terlapor yang terdiri dari 19 importir dan 3 pimpinan instansi, yakni Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi, dan Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian Banun Harpini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

Rilis
KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

Whats New
Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Whats New
Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Whats New
Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Whats New
Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Whats New
Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Whats New
Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Whats New
Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Whats New
Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Whats New
Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Whats New
Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Whats New
Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Whats New
Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Whats New
Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+