Dorong Transparansi, Dahlan Gelar BUMN BERSIH

Kompas.com - 25/09/2013, 13:08 WIB
Menteri BUMN, Dahlan Iskan saat menjelaskan rencana pembangunan monorel, di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2013).    TRIBUNNEWS/HERUDINMenteri BUMN, Dahlan Iskan saat menjelaskan rencana pembangunan monorel, di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2013).
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian BUMN mendorong praktik tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) di lingkungan perusahaan pelat merah melalui program BUMN Bersih.

Menteri BUMN Dahlan Iskan menjelaskan, untuk program ini, pihaknya membuka pendaftaran bagi perusahaan-perusahaan milik pemerintah untuk ikut dalam BUMN Bersih

"Sebetulnya ide ini sudah dipersiapkan tiga bulan yang lalu, dibahas, dibahas, dibahas, kemudian ini siap diumumkan," kata Dahlan, Rabu (25/9/2013).

Ia menjelaskan ide ini dijalankan untuk mewujudkan konsistensi Kementerian BUMN dalam merancang dan melaksanakan aksi anti korupsi, baik di lingkungan Kementerian BUMN maupun BUMN itu sendiri.

BUMN BERSIH terbagi menjadi tiga level. BUMN BERSIH tingkat I menunjukkan BUMN tersebut memiliki direksi dan komisaris yang bersih. Dahlan mengatakan pemberantasan korupsi dimulai dari contoh para pemimpin yang di level atas. "Maka ini kita prioritaskan dulu," imbuhnya.

BERSIH tingkat 2 menunjukkan BUMN tersebut memiliki kepala divisi atau yang satu level di bawah direksi dan komisaris, bersih. "BERSIH tingkat 3 artinya semua manajer bersih," lanjut Dahlan.

Dahlan menjelaskan pendaftaran BUMN BERSIH tingkat 1 akan dibuka pada 1 Oktober 2013, dan assesment-nya akan diberikan pada 1 Januari 2014.

Selanjutnya, BUMN yang merasa direksi dan komisarinya sudah "dicap" bersih dan yakin bisa mendandani satu level di bawahnya, bisa mendaftarkan BUMN BERSIH tingkat 2, pada 1 Januari 2014, dan assesment-nya akan diberikan setelah enam bulan.

Dalam program ini, Kementerian BUMN bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung.

Adapun Ketua Tim pelaksanaan program adalah Hari Susetyo Nugroho (Staf Ahli Menteri BUMN) beranggotakan, Erry Riyana Hardjapamekas (mantan Wakil Ketua KPK), Ignasius Jonan (Dirut PT KAI), Parman Nataatmadja (Dirut PT PNM Mandiri), Zulkifli Zaini(mantan Dirut Bank Mandiri).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X