Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kondisi Geografis Indonesia Hambat Akses Masyarakat ke Perbankan

Kompas.com - 26/09/2013, 12:50 WIB
Didik Purwanto

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Tony Prasetiantono mengatakan, ada empat hambatan bagi masyarakat untuk mengakses dunia perbankan. Hal itulah yang menyebabkan aksesibilitas perbankan ke masyarakat itu masih relatif rendah.

Sesuai dengan survei Bank Dunia tahun 2010, baru kurang dari 50 persen penduduk Indonesia mengakses lembaga keuangan formal. Ada hal-hal yang menyebabkan masyarakat susah mengakses perbankan dan perbankan sendiri juga mengalami kesusahan menjangkau masyarakat tersebut.

"Hambatannya itu adalah faktor geografis, keengganan membuka kantor cabang bank, ketimpangan pendapatan dan pendidikan masyarakat yang rendah serta infrastruktur domestik," kata Tony di Forum Ekonomi Nusantara: Inklusi Keuangan, Ketahanan terhadap Krisis dan Peningkatan Kesejahteraan yang digelar Kompas dan BNI di Hotel Four Seasons Jakarta, Kamis (26/9/2013).

Khusus faktor geografis, wilayah Indonesia memang terdiri dari puluhan ribu pulau. Kondisi ini yang menyebabkan akses perbankan ke masyarakat dan sebaliknya juga susah. Berbeda dengan China, India bahkan hingga Filipina yang hanya terdiri dari satu wilayah daratan sehingga menyebabkan akses perbankan ke masyarakat atau sebaliknya menjadi lebih mudah.

Perbankan harus berpikir dua kali sebelum memberi akses layanan ke penduduk Indonesia di wilayah yang terpencil. Hal ini terkait ongkos operasional yang harus dikeluarkan perbankan.

"Misalnya seperti Papua, hanya bank besar yang mau investasi di sana. Bank-bank kecil tidak akan mampu membuka cabang di sana," jelasnya.

Kemudian juga ada masalah ketimpangan pendapatan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah. Hal ini berefek pada psikologis masyarakat yang membuat mereka makin enggan ke perbankan.

"Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan dan pendidikan rendah, tentu saja mereka akan minder ke perbankan. Duit saya saja hanya cukup untuk makan, makanya buat apa ke perbankan. Masuk ke bank saja harus pakai baju bagus. Jadi masyarakat seperti ini sudah terkena psikologisnya dulu sebelum masuk bank," katanya.

Terakhir, hambatan juga datang dari infrastruktur ke daerah. Hambatan ini menjadi penyebab perbankan di pusat masih belum mau membangun investasi di daerah.

Dalam catatan Tony, pemerintah Indonesia hanya mampu memberikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 200 triliun per tahun. Padahal penerimaan negara untuk tahun depan mencapai Rp 1.860 triliun dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp 9.000 triliun.

"Itu masih rendah sekali. Padahal idealnya bisa 5 persen dari PDB untuk anggaran infrastruktur. Di China saja mampu mengeluarkan 10 persen dari PDB mereka yang sudah mencapai 6 triliun dollar AS," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com