Kemacetan dan Mobil Murah, Jasa Marga "Angkat Tangan"

Kompas.com - 27/09/2013, 15:59 WIB
Ilustrasi kemacetan di jalan tol

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOIlustrasi kemacetan di jalan tol
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Operator dan pembangun jalan tol, PT Jasa Marga Tbk (JSMR) mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi kemacetan di ibukota, terutama DKI Jakarta. Apalagi dengan adanya kebijakan mobil murah yang baru saja dirilis, justru akan membuat kemacetan lagi di ibukota.

Direktur Keuangan Jasa Marga Reynaldi Hermansjah menjelaskan memang bukan menjadi wewenangnya untuk mengatasi kemacetan di ibukota. Sebab, pihaknya hanya mengatur kelancaran di jalan tol saja.

"Bagaimana tidak, ekspansi jalan kita hanya bertambah sebanyak 500 meter setiap hari. Sementara penjualan mobil melimpah. Makanya banyak kemacetan. Kita memang tidak bisa sendiri karena ada pihak pengelola jalan tol lainnya," kata Reynaldi saat ditemui di Kampus Universitas Pelita Harapan Jakarta, Jumat (27/9/2013).

Solusinya, Jasa Marga memberi bantuan berupa Jasa Marga Traffic Information Center baik melalui call center, sosial media hingga papan informasi di depan pintu tol. Di situ akan diberikan informasi arus kelancaran atau kemacetan di berbagai arus tol ibukota.

Di sisi lain, calon pengguna jalan tol juga bisa menerima informasi mengenai kecepatan kendaraan yang harus dipenuhi saat memasuki jalan tol. Hal ini bisa memberikan indikasi berapa kecepatan yang harus dipacu saat di jalan tol.

"Setidaknya itu bisa membantu. Ini juga bisa mengedukasi calon pengguna jalan tol. Jadi jangan sampai seperti beli kucing dalam karung. Anda sudah masuk jalan tol dan di dalamnya malah macet. Ini yang tidak kita kehendaki," jelasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Insentif PPnBM Mobil dan Rumah Bisa Dongkrak Ekonomi RI 1 Persen

Airlangga: Insentif PPnBM Mobil dan Rumah Bisa Dongkrak Ekonomi RI 1 Persen

Whats New
[POPULER MONEY]  Status Pegawai Kontrak Kini Semakin Lama | Cara Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe

[POPULER MONEY] Status Pegawai Kontrak Kini Semakin Lama | Cara Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe

Whats New
Kadin: Sudah 8.300 Perusahaan Daftar Ikut Vaksin Gotong Royong

Kadin: Sudah 8.300 Perusahaan Daftar Ikut Vaksin Gotong Royong

Whats New
Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Whats New
Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

Rilis
Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Work Smart
Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Rilis
Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Rilis
Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Whats New
Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Whats New
Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Whats New
Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Whats New
Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Whats New
Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X