Ternyata, Presiden SBY Belum Teken Paket Penyelamatan Ekonomi

Kompas.com - 27/09/2013, 20:40 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Harry Azhar Aziz KOMPAS.com/Sandro GatraWakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Harry Azhar Aziz
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XI (Komisi Keuangan) DPR RI, Harry Azhar Azis, menegaskan empat Paket Kebijakan Penyelamatan Ekonomi yang diajukan pemerintah untuk mengatasi krisis sampai saat ini belum ditandatangi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Contoh yang konkrit adalah PP (Peraturan Pemerintah) tentang kenaikan tarif 150 persen impor untuk kendaraan mewah yang masuk dalam kategori PPnBM, yang sudah disetujui Komisi XI DPR beberapa waktu yang lalu," kata Harry Jumat (27/9/2013).

Menurut Harry, keterlambatan penandatanganan paket tersebut akan terus menekan nilai tukar rupiah dimana rupiah kembali melemah.

"Pola kebijakan yang sangat lambat ini akan jelas membebani pemerintah sekarang dan yang akan datang, siapapun pemerintah yang terpilih nanti," kata politisi senior Golkar ini.

Dikatakannya, pihak yang paling merasakan semuanya adalah rakyat terutama rakyat kelas bawah yang makin tidak mampu menggapai Kenaikan harga-harga barang dan kebutuhan pokok.

Beberapa waktu lalu Pemerintah mengeluarkan 4 Paket Kebijakan Penyelamatan Ekonomi. Paket ini dikeluarkan untuk mengantisipasi memburuknya perekonomian menyusul terus merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Paket pertama dibuat untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dalam paket ini yang akan dilakukan adalah mendorong ekspor dan memberikan keringanan pajak kepada industri yang padat karya, padat modal, dan 30 persen hasil produksinya berorientasi ekspor.

Lalu pemerintah juga akan menurunkan impor migas dengan memperbesar biodiesel dalam solar untuk mengurangi konsumsi solar yang berasal dari impor.

Kemudian pemerintah juga akan menetapkan pajak barang mewah lebih tinggi untuk mobil CBU dan barang-barang impor bermerek dari rata-rata 75 persen menjadi 125 persen hingga 150 persen. Lalu pemerintah juga akan memperbaiki ekspor mineral.

Paket kedua untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan memastikan defisit APBN-2013 tetap sebesar 2,38 persen dan pembiayaan aman. Pemerintah memberikan insentif kepada industri padat karya, termasuk keringanan pajak.

Paket ketiga untuk menjaga daya beli. Dalam hal ini, pemerintah berkoordinasi dengan BI untuk menjaga gejolak harga dan inflasi. Pemerintah berencana mengubah tata niaga daging sapi dan hortikultura, dari impor berdasarkan kuota menjadi mekanisme impor dengan mengandalkan harga.

Paket keempat untuk mempercepat investasi. Pemerintah akan mengefektifkan sistem layanan terpadu satu pintu perizinan investasi. Sebagai contoh, Hatta mengatakan, saat ini sudah dirumuskan pemangkasan perizinan hulu migas dari tadinya 69 izin menjadi 8 izin saja. (Hasanudin Aco)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X