Pemerintah Dinilai Kurang Serius Bangun Kilang Minyak

Kompas.com - 30/09/2013, 14:51 WIB
Ilustrasi kilang minyak AP PHOTO / GERALD HERBERTIlustrasi kilang minyak
|
EditorBambang Priyo Jatmiko


JAKARTA, KOMPAS.com -
  Kepemimpinan (leadership) dinilai menjadi faktor penting penentu arah kebijakan terkait ketahanan energi.

Executive Director of Reformier Institute, Pri Agung Rakhmanto mengatakan, pemerintah seharusnya memikirkan tata kelola yang baik. Di sektor hulu yakni dengan kebijakan yang prioritas pada meningkatkan produksi (lifting) dan mengurangi ketergantungan impor minyak mentah dengan membangun kilang minyak (refinary).

Ia menegaskan, hanya ada dua pilihan untuk membangun kilang minyak. Pertama, kilang dibangun dengan dana pribadi. Kedua, menarik investor asing.

"Di hulu, pemerintah harus berani keluar modal," kata dia dalam diskusi tentang ketahanan energi, di Jakarta, Senin (30/9/2013).

Ia mengatakan jika pemerintah meminta Pertamina sebagai pelaku, maka harus ada insentif, agar penambahan kilang tetap berjalan. Pri pun mengakui pengadaan kilang mendatangkan keuntungan yang tidak besar.

Artinya, jika pemerintah betul-betul ingin menciptakan ketahanan energi, dukungan pemerintah harus juga tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Harusnya pemerintah buat regulasi Pertamina sebagai pelaku, tidak bisa masalah kilang dibebankan ke Pertamina, harus ada insentif sehingga running," kata dia.

"Kalau tidak mau bangun sendiri jadilah fasilitator yang baik. Kalau setengah-setengah ya poco-poco di situ-situ saja," lanjutnya.

Tanpa membangun kilang, ketahanan energi menjadi ihwal yang sulit. Terlebih lagi bagi negara yang sedang bertumbuh seperti Indonesia.

Pri mangatakan dalam hal minyak, Indonesia bisa melirik China dan India, yang sejak 2002 sudah mengerti betapa pentingnya kilang minyak untuk mewujudkan ketahanan energi.

"China dan India tumbuh dua digit, kebutuhan energi semakin besar. Dia tidak berbicara aneh-aneh, dia bikin kilang minyak," ujarnya.

Pada 2002, kapasitas kilang minyak India sebanyak 2 juta kiloliter, naik menjadi 11 juta kiloliter. Sementara di China, dari 5 juta kiloliter pada 2002 menjadi 11 juta kiloliter.

Vice president of strategic planning, business development and operational risk, Refining Directorate PT Pertamina (Persero), Ardhy N.Mokobombang meminta pemerintah memberikan insentif dan keringangan pajak kepada Pertamina agar bisa membangun kilang. "Bukan kebutuhan kita tapi juga dari partner," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X