Kompas.com - 03/10/2013, 15:15 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan merevisi target investasi di tahun mendatang. Sebab, hal ini akan menyesuaikan dengan kondisi global yang sedang melemah.

Kepala BKPM Mahendra Siregar mengatakan, saat ini pemerintah sedang berdiskusi soal kemungkinan merevisi target investasi di tahun depan tersebut. "Saya juga evaluasi untuk tahun depannya seperti apa. Saat ini kondisi global dan besaran tingkat pertumbuhan di 2014 sudah dibahas oleh pemerintah dan DPR. Tampaknya ada keperluan untuk merevisi target di 2014. Tapi saya belum tahu keputusan untuk menyampaikan itu," kata Mahendra saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (3/10/2013).

Ia menambahkan, hingga akhir tahun ini BKPM menargetkan pencapaian investasi sebesar Rp 390 triliun. Di tahun depan, angka target investasi melonjak hingga Rp 506 triliun. Biasanya, target investasi ini selalu diperoleh dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China.
Di tahun 2013 saja, kontribusi investasi AS ke Indonesia mencapai 50 persen.

Sebentar lagi, Presiden Indonesia dan Presiden China juga akan menandatangani kerjasama investasi di kedua belah pihak. "Kalau besaran ini tercapai, ini sudah 50 persen dari target tahun depan (dari China). Ditambah 50 persen dari AS. Saya tenang-tenang saja deh. Tapi persoalannya kan tidak semudah itu," tambahnya.

Apalagi di Amerika Serikat sendiri juga sedang mengalami penghentian layanan pemerintahan (shutdown). Meski belum berpengaruh signifikan, pihaknya juga harus tetap mewaspadai gejolak yang ada di global dan regional.

Saat ini, BKPM akan mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah daerah dan meminta komitmen pemerintah daerah untuk yang siap bekerjasama dengan investor asing. Nantinya BKPM juga akan bekerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan investasi tersebut.

"Kami berpikir untuk melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tujuannya ini adalah tidak hanya berpikir peningkatan investasinya saja, tapi bagaimana pemerintah terlibat langsung masalah perizinan, juga sampai implementasi dan operasionalnya. Permasalahannya sudah ke arah sana. Inilah yang akan kami coba untuk mengatasinya," jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Dinilai Perlu Cepat Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Avtur

Pemerintah Dinilai Perlu Cepat Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Avtur

Whats New
Ditjen Pajak: Peserta PPS Meningkat Sangat Signifikan dalam 24 Jam

Ditjen Pajak: Peserta PPS Meningkat Sangat Signifikan dalam 24 Jam

Whats New
Emiten Pengelola Lucy in The Sky Ekspansi Gerai di Baru di Cikini

Emiten Pengelola Lucy in The Sky Ekspansi Gerai di Baru di Cikini

Whats New
Begini Langkah INACA untuk Bantu Pemulihan Industri Penerbangan

Begini Langkah INACA untuk Bantu Pemulihan Industri Penerbangan

Whats New
Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Whats New
Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Whats New
INACA Ungkap Tantangan yang Dihadapi Maskapai Penerbangan Saat Ini, Apa Saja?

INACA Ungkap Tantangan yang Dihadapi Maskapai Penerbangan Saat Ini, Apa Saja?

Whats New
Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Work Smart
Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan 'Hijau', Ini Alasannya

Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan "Hijau", Ini Alasannya

Whats New
Daripada Impor Daging dari India, Peternak Minta Bulog Serap Sapi dan Kerbau Mereka yang Bebas PMK

Daripada Impor Daging dari India, Peternak Minta Bulog Serap Sapi dan Kerbau Mereka yang Bebas PMK

Whats New
BERITA FOTO: Pandemi Mereda, 'Angin Segar' Bisnis Kuliner

BERITA FOTO: Pandemi Mereda, "Angin Segar" Bisnis Kuliner

Whats New
Pemotor Tak Perlu Daftar MyPertamina saat Beli Pertalite

Pemotor Tak Perlu Daftar MyPertamina saat Beli Pertalite

Whats New
Digiserve by Telkom Indonesia Tunjuk Adil Siagian sebagai Direktur Sales dan Operation

Digiserve by Telkom Indonesia Tunjuk Adil Siagian sebagai Direktur Sales dan Operation

Whats New
Gotrade Sudah Legal di Indonesia, Saham Emiten Ternama Negeri Paman Sam Kini Bisa Dibeli mulai dari 1 Dollar AS

Gotrade Sudah Legal di Indonesia, Saham Emiten Ternama Negeri Paman Sam Kini Bisa Dibeli mulai dari 1 Dollar AS

BrandzView
MRT Fatmawati-TMII Dibangun Tahun Depan, Panjang 12 Km dan Lewati 10 Stasiun

MRT Fatmawati-TMII Dibangun Tahun Depan, Panjang 12 Km dan Lewati 10 Stasiun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.