Indonesia Usulkan 20 Gagasan Utama di APEC

Perkebunan kelapa sawit juga lebih efisien dan produktif dalam penggunaan lahan jika dibanding dengan vegetable oil lain.

Sedangkan karet alam dianggap lebih ramah lingkungan dibanding karet sintetis karena jauh lebih mudah didekomposisi oleh alam serta lebih sedikit menghasilkan limbah.

Pada prioritas kedua, isu pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) juga isu pemberdayaan perempuan dalam ekonomi akan diusulkan.

Pemberdayaan UKM terutama untuk mendorong peningkatan daya saing sehingga ada kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam perdagangan global.

Untuk isu pemberdayaan perempuan, dari hasil pertemuan APEC ini diharapkan ada tindak lanjut pembentukan jaringan pengaman sosial yang efektif dan berkelanjutan secara fiskal.

Selain itu, diharapkan ada upaya pemberian insentif kepada swasta untuk berinvestasi pada program pemberdayaan perempuan.

Kesepakatan road map on food security

Dalam prioritas kedua, dokumen itu juga menyebutkan kalau di bawah kepemimpinan Indonesia, telah ada kesepakatan Road Map on Food Security 2020.

Road map berisi strategi bersama antara pemerintah dan swasta dalam pencapaian ketahanan pangan di kawasan Asia Pasifik.

Diharapkan dengan adanya road map itu, ada strategi untuk mengembangkan sektor pertanian dan perikanan secara berkelanjutan, meningkatkan fasilitas investasi dan pengembangan infrastruktur, dan meningkatkan peran perdagangan dan pasar di bidang pangan.

"Dari 20 gagasan yang diajukan oleh Indonesia dalam forum APEC 2013, sepenuhnya mendapatkan dukungan, namun masih ada beberapa gagasan yang memerlukan sedikit penyesuaian," kata Ketua Pertemuan Terakhir Pejabat Senior (CSOM) APEC 2013 Yuri Thamrin, Rabu (2/10) seperti dikutip dari Antara.

Di sisi hukum, Indonesia juga mengajukan gagasan pembentukan ACT-NET (Anti Corruption Task Force Network). Task force ini diharapkan akan memperkuat komitmen pemerintah untuk bekerja sama dengan otoritas penegak hukum dari seluruh anggota ekonomi APEC.

Dengan adanya jaringan kerjasama antara penegak hukum, lembaga anti korupsi, penyidik dan jaksa, juga otoritas lain, maka akan ada bantuan timbal balik (mutual legal assistance) dan ekstradisi dari seluruh anggota APEC.

ACT-NET akan membantu seluruh anggota APEC untuk kerjasama penegakan hukum kasus korupsi, penyuapan, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lain. (Uji Agung Santosa)