Perdagangan Bebas APEC Rugikan Indonesia

Kompas.com - 10/10/2013, 21:07 WIB
Para kepala negara anggota APEC mengenakan kemeja dari kain endek khas Bali, foto bersama sebelum acara makan malam di di Nusa Dua, Bali, 7 Oktober 2013. AFP PHOTO / POOL / MAST IRHAMPara kepala negara anggota APEC mengenakan kemeja dari kain endek khas Bali, foto bersama sebelum acara makan malam di di Nusa Dua, Bali, 7 Oktober 2013.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz mengatakan, kesepakatan perdagangan bebas di Asia Pasifik Economic Cooperation (APEC) dinilai akan merugikan Indonesia. Indonesia dinilai belum siap menghadapi derasnya arus komoditas dan produk dari luar negeri.

“Seharusnya pemerintah mau bertanya pada diri sendiri, apakah kita siap dengan liberalisasi perdagangan yang mana nantinya bea masuk produk dikenakan 0 sampai maksimal 5 persen saja,” ujar Harry di Jakarta, Kamis (10/10/2013).

Ia menyesalkan, pemerintah Indonesia terlalu gampang menyetujui poin kesepakatan perdagangan bebas di APEC ini. Walaupun sebenarnya kesepakatan yang tertuang dalam Deklarasi Bali ini baru akan dibawa oleh para Menteri Perdagangan dalam konferensi Tingkat Tinggi World Trade Organisation (KTT WTO) pada Desember 2013 mendatang di Bali.

“Kita sudah mendapat imbas perdagangan bebas yang membuat neraca perdagangan Indonesia minus dan melemahkan rupiah kita. Sementara kita terus asyik mengobral ekspor komoditas dalam bentuk bahan mentah,” ujarnya.

Pada sisi lain, lanjutnya, Indonesia belum mempersiapkan diri dengan industri yang memberi nilai tambah komoditas menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah ekonomi untuk memberikan manfaat bagi neraca perdagangan indonesia.

“Belum lagi ekonomi biaya tinggi akibat biaya perizinan, buruh, infrastruktur yang sangat buruk sangat membebani produk buatan Indonesia membuat harga produk Indonesia sulit bersaing di mancanegara,” katanya.

Sementara itu, sejumlah aturan yang telah dikeluarkan justru diabaikan oleh pemerintah. Salah satunya larangan ekspor komoditas dalam bentuk mentah. Pemerintah terus menunda sejak aturan dikeluarkan pada 2009.

“Lebih sedihnya lagi, pengusaha eksportir komoditas kita setelah menjual produknya ke luar negeri lebih suka memarkir hasil penjualannya itu di luar negeri dan hanya sebagian saja yang masuk kembali ke Indonesia untuk memenuhi biaya operasonal,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Selain itu, Pemerintah Indonesia masih berat untuk menerapkan aturan L/C untuk komoditas ekpor. Padahal kebijakan tersebut dapat memperkuat cadangan devisa kita. “Kondisi ini sepertinya dibiarkan berlarut-larut oleh pemerintah," katanya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X