Kemenhub Ingin "Bus Rapid Transit" di Seluruh Provinsi

Kompas.com - 14/10/2013, 08:09 WIB
Bus transjakarta dipenuhi penumpang saat jam pulang kerja di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (21/8/2013). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menambah lagi sekitar seribu bus transjakarta hingga awal tahun depan untuk memenuhi kebutuhan angkutan massal. KOMPAS / IWAN SETIYAWANBus transjakarta dipenuhi penumpang saat jam pulang kerja di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (21/8/2013). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menambah lagi sekitar seribu bus transjakarta hingga awal tahun depan untuk memenuhi kebutuhan angkutan massal.
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kementerian Perhubungan menginginkan moda transportasi massal bus rapid transit atau BRT dapat diimplementasikan di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia pada akhir 2014.

”Kementerian Perhubungan mengharapkan pada akhir tahun 2014, semua ibu kota provinsi di Indonesia sudah menerapkan pelayanan BRT untuk angkutan perkotaan di wilayah mereka,” kata Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Kemenhub Djoko Sasono sebagaimana dikutip kantor berita Antara, Minggu (13/10/2013), di Jakarta.

Diperkirakan baru terdapat sekitar 10 ibu kota provinsi yang tersebar di berbagai pulau di Tanah Air yang telah menerapkan BRT. Diharapkan dapat lebih banyak lagi ibu kota provinsi yang juga menggunakannya.

Namun di beberapa ibu kota, Djoko menyatakan bahwa sejumlah BRT belum terselenggara secara penuh. Ada keterbatasan infrastruktur seperti belum memiliki jalur sendiri seperti halnya transjakarta di wilayah DKI Jakarta.

Sebagaimana diberitakan, Ketua Umum DPP Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan Eka Sari Lorena mengatakan, negara-negara maju perlu ditiru karena menunjukkan keberpihakan pada transportasi massal bagi warganya.

”Mencermati negara-negara maju ternyata kultur mobil pun telah digantikan keberpihakan terhadap angkutan umum massal,” kata Eka Sari Lorena.

Menurut Eka, masa depan infrastruktur transportasi massal di Indonesia belum memperlihatkan titik terang seperti masih belum terbangunnya MRT dan monorel, serta terjadi penurunan kualitas layanan.

Ia memaparkan, di negara maju, bahkan kaum kaya di sana juga memilih naik angkutan umum atau bersepeda daripada naik mobil pribadi dengan risiko macet dan kesulitan parkir.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan berencana bakal membentuk ”desk” transportasi perkotaan yang bersifat multimoda karena jenis angkutan itu dinilai sangat beragam mulai berbasis jalan, rel, hingga sungai.

”Desk ini akan berfungsi untuk fasilitasi, asistensi, koordinasi, dan sinkronisasi berbagai masalah yang berkaitan dengan transportasi perkotaan yang sifatnya antarmoda,” kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di Jakarta, belum lama ini.

Bambang Susantono mengingatkan, kota-kota di Indonesia dihadapkan pada kondisi terbatasnya layanan angkutan umum dan pertambahan kendaraan pribadi yang sangat pesat. (arn/antara)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X