Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementan Akan Luncurkan Asuransi Sapi

Kompas.com - 14/10/2013, 12:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian menyatakan siap meluncurkan program asuransi sapi pada tanggal 23 Oktober 2013 guna meningkatkan produksi sapi dalam negeri.

"Program asuransi sapi sebenarnya sudah dilaksanakan sejak awal tahun ini, dan rencananya akan diperkenalkan secara resmi pada tanggal 23 Oktober 2013 di Bank Indonesia," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Syukur Iwantoro, di Banyumas, akhir pekan lalu.

Syukur mengatakan hal itu kepada wartawan di sela-sela kunjungan kerja Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan di "Rearing Farm" Manggala, Cipendok, yang dikelola oleh Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul-Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Kementan telah menggandeng empat perusahaan asuransi yang direferensikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan program tersebut.

Kendati demikian, dia tidak menyebutkan nama-nama perusahaan asuransi yang dilibatkan dalam program asuransi itu. "Asuransi sapi ini bertujuan memberikan jaminanan kepada peternak agar bisa berkesinambungan dalam usahanya. Pada akhirnya, akan menyebabkan produksi ternak secara nasional akan meningkat," katanya.

Menurut dia, sejumlah peternak sapi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, telah mengikuti asuransi sapi meskipun program tersebut baru akan diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat luas pada bulan ini.

Ia mengatakan bahwa program asuransi sapi ini tidak hanya ditujukan untuk sapi perah, tetapi juga sapi potong.

Dalam hal ini, kata dia, setiap peternak cukup membayar premi sebesar Rp 200.000 per ekor atau Rp 300.000 per ekor.

Jika sapinya mati, lanjut dia, peternak yang membayar premi sebesar Rp 200.000 akan mendapat klaim asuransi sebesar Rp10 juta, sedangkan yang preminya Rp300.000 akan menerima sebesar Rp 15 juta.

"Hingga saat ini, baru ada satu ekor sapi yang mati sehingga bagi perusahaan asuransi tidak terlalu berisiko. Namun, asuransi ini belum mencakup kehilangan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Dirut Pupuk Indonesia: Itu Pasti yang Terbaik

Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Dirut Pupuk Indonesia: Itu Pasti yang Terbaik

Whats New
4 Tips Atur Keuangan untuk Beli Hewan Kurban

4 Tips Atur Keuangan untuk Beli Hewan Kurban

Spend Smart
Permintaan Naik, Industri Gas RI Diprediksi Bakal Makin Bergantung pada LNG

Permintaan Naik, Industri Gas RI Diprediksi Bakal Makin Bergantung pada LNG

Whats New
Alih-alih Bangun LRT Bali Senilai Rp 14,19 Triliun, Pengamat Sarankan Ini untuk Atasi Kemacetan di Bali

Alih-alih Bangun LRT Bali Senilai Rp 14,19 Triliun, Pengamat Sarankan Ini untuk Atasi Kemacetan di Bali

Whats New
Rehabilitasi DAS Area Tambang: Tambah Luasan Hijau dan Ekonomi Sirkular Bernilai Miliaran

Rehabilitasi DAS Area Tambang: Tambah Luasan Hijau dan Ekonomi Sirkular Bernilai Miliaran

Whats New
Kisah Sukses Bisnis Elizabeth Bertahan Lebih dari 60 Tahun, Awalnya Bermodal Rp 10.000

Kisah Sukses Bisnis Elizabeth Bertahan Lebih dari 60 Tahun, Awalnya Bermodal Rp 10.000

Smartpreneur
Masih Belum Terima Gaji ke-13? Ini Data Teranyar Penyalurannya

Masih Belum Terima Gaji ke-13? Ini Data Teranyar Penyalurannya

Whats New
OJK: Kredit Kendaraan Listrik Tembus Rp 4,39 Triliun per April 2024

OJK: Kredit Kendaraan Listrik Tembus Rp 4,39 Triliun per April 2024

Whats New
OJK: Industri Fintech Lending Mulai Cetak Laba

OJK: Industri Fintech Lending Mulai Cetak Laba

Whats New
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan agar Klaim Asuransi Tak Ditolak

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan agar Klaim Asuransi Tak Ditolak

Spend Smart
OJK Belum Beri Sinyal Positif Soal Pencabutan Moratorium Izin 'Fintech Lending'

OJK Belum Beri Sinyal Positif Soal Pencabutan Moratorium Izin "Fintech Lending"

Whats New
Ini Penyebab Pemanfaatan Panas Bumi Belum Jadi Prioritas dalam Kebijakan Transisi Energi di RI

Ini Penyebab Pemanfaatan Panas Bumi Belum Jadi Prioritas dalam Kebijakan Transisi Energi di RI

Whats New
Kunjungi China, Luhut Tawarkan Proyek Baterai hingga Durian

Kunjungi China, Luhut Tawarkan Proyek Baterai hingga Durian

Whats New
Peran Layanan E-commerce dan Pemangku Kepentingan Lain dalam Mendorong UMKM dan Brand Lokal Meningkatkan Performa Bisnisnya

Peran Layanan E-commerce dan Pemangku Kepentingan Lain dalam Mendorong UMKM dan Brand Lokal Meningkatkan Performa Bisnisnya

Whats New
GOTO Buka Suara soal PHK Tokopedia, Bantah Hentikan 80 Persen Layanan

GOTO Buka Suara soal PHK Tokopedia, Bantah Hentikan 80 Persen Layanan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com