Tak Lindungi Petani, Pemerintah Dinilai Terlalu Takut kepada WTO

Kompas.com - 14/10/2013, 13:53 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah dinilai terlalu takut untuk melindungi kepentingan petani lokal. Indikasinya yakni tarif bea masuk importasi kedelai diobral bebas 0 persen.

Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS), Tejo Wahyu Jatmiko, menilai, pengenaan bea masuk importasi kedelai sebetulnya dapat membuat kedelai petani lokal menjadi semakin kompetitif.

Sayangnya, selama ini pemerintah dinilai tak kreatif melindungi petani sehingga memilih menihilkan bea masuk dengan dalih trade off.

"Saya pikir itu tadi harus ada perlindungan. Produsen Brasil, Argentina, itu berani menentukan bea masuk 14-16 persen, itu enggak masalah juga. Dan itu bisa membuat kedelai kita jauh lebih kompetitif," kata Tejo kepada Kompas.com, Senin (14/10/2013).

Menurut Tejo, produk pertanian yang berkaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) serta yang berkait dengan hajat hidup orang banyak cukup sebagai modal untuk melakukan negosiasi ulang.

"Jangan pernah takut. Paling-paling di-sue (dituntut) di WTO, dan itu butuh waktu panjang. Ketakukan kita, kita akan dibalas. Kalau kita tidak kreatif, kan kita masih bisa impor dari negara lain," lanjut dia.

Sebelumnya, peneliti sosial agro ekonomi dari Kementerian Pertanian, Erna Maria Lokollo, kepada Kompas.com mengatakan sebetulnya pemerintah bisa bermain "cantik" untuk melindungi petani lokal.

Sayangnya, rekomendasi dari para peneliti tersebut seolah hanya sekadar masukan. Hal itu lantaran pengambilan keputusan tata niaga tidak melibatkan para pemberi rekomendasi. Berkaca dari hasil kajiannya pada 2007, tarif bea masuk importasi kedelai diperhitungkan sebesar 22,3 persen.

Dengan tarif impor optimum tersebut petani memperoleh keuntungan 25 persen. Itu dengan asumsi biaya pokok produksi Rp 3.359,2 per kg. Ditanya perihal tarif impor optimum untuk 2013 dan tahun mendatang, Tejo mengatakan masih di kisaran rekomendasi dari Erna dan kawan-kawan, yakni di antara 20-25 persen.

"Kalau enggak siap (free trade) ya bilang enggak siap. AS aja berikan subsidi kok. Saya tidak tahu logikanya, kita nurut. Harusnya negosiasi dulu, minimal kita enggak dapat 20 persen ya 10 persen, tidak serta merta dinolkan," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
 Harga Minyak WTI Turun di Bawah 90 Dollar AS Per Barrel, Terendah dalam 6 Bulan

Harga Minyak WTI Turun di Bawah 90 Dollar AS Per Barrel, Terendah dalam 6 Bulan

Whats New
Jelang 'BUMN Legal Summit 2022', Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Jelang "BUMN Legal Summit 2022", Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Whats New
Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi 'Lifestyle Smart Retailer' Terbesar di Asteng

Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi "Lifestyle Smart Retailer" Terbesar di Asteng

Whats New
Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Whats New
Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Whats New
Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Whats New
[POPULER MONEY] Token ASIX Anang Tak Masuk Kripto Terdaftar | Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik

[POPULER MONEY] Token ASIX Anang Tak Masuk Kripto Terdaftar | Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik

Whats New
Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Whats New
Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Rilis
Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Whats New
Hadapi Ancaman Resesi Global, Wakil Ketua MPR: RI Termasuk Negara yang Fundamental Perekonomiannya Kuat

Hadapi Ancaman Resesi Global, Wakil Ketua MPR: RI Termasuk Negara yang Fundamental Perekonomiannya Kuat

Whats New
APBN 2023 Lebih Banyak Dikucurkan Buat Infrastruktur, Pendidikan, hingga Bansos

APBN 2023 Lebih Banyak Dikucurkan Buat Infrastruktur, Pendidikan, hingga Bansos

Whats New
Perumnas Gandeng IPB Sediakan Hunian Bagi Tenaga Pendidik

Perumnas Gandeng IPB Sediakan Hunian Bagi Tenaga Pendidik

Rilis
Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.