Cegah Gejolak Sosial akibat Pertentangan Upah!

Kompas.com - 16/10/2013, 09:32 WIB
Pengendara sepeda motor melintas di depan spanduk KOMPAS/AGUS SUSANTOPengendara sepeda motor melintas di depan spanduk "Tolak Upah Murah - Bela Keadilan" yang dipasang di pagar sebuah pabrik di kawasan industri Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (16/5). Buruh terus bergerak menolak upah buruh murah dan penghapusan sistem "outsourcing".
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pemimpin pemerintahan di tingkat pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota beserta seluruh pemangku kepentingan harus menangani secara tuntas penetapan upah minimum tahun 2014. Penetapan upah ini serentak di seluruh Indonesia per 1 November 2013. Hal ini diperlukan untuk mencegah munculnya gejolak sosial.

”Semua harus all out (tuntas, habis-habisan) untuk mencegah jangan sampai terjadi gejolak sosial akibat pertentangan soal upah 2014,” kata Koordinator Kampanye Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga ketika dihubungi, Selasa (15/10/2013).

Apalagi, Andy menuturkan, tahun 2014 nanti juga merupakan tahun politik, yakni tahun yang bertepatan dengan penyelenggaraan pemilihan umum.

Menurut Andy, Presiden dapat mengundang seluruh pemangku kepentingan-dari pengusaha dan juga serikat pekerja-untuk mengantisipasi gejolak penentuan upah tahun 2014.

Kesempatan itu dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menjelaskan kondisi perekonomian agar dapat menjadi acuan bersama dalam penentuan upah.

Hal yang sama juga harus dilakukan di daerah. ”Dewan pengupahan pun harus proaktif dalam mengeluarkan rekomendasi untuk penetapan upah di daerah,” kata Andy.

Menurut Andy, waktu dua minggu ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk mengantisipasi gejolak pengupahan. Ini karena penetapan dan pengumuman upah minimum provinsi (UMP) akan dilakukan serentak pada 1 November.

Sebagai gambaran, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dikeluarkan 27 September 2013.

Menteri Perindustrian MS Hidayat belum lama mengatakan, salah satu poin utama adalah tripartit diminta berfungsi.

Inpres 9/2013 memberikan instruksi kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para gubernur, dan para bupati/wali kota.

Mereka diinstruksikan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk menyelaraskan kebijakan upah minimum.

Kebijakan upah minimum dimaksud harus diselaraskan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan perkembangan industri nasional serta peningkatan kesejahteraan pekerja.

Menakertrans diinstruksikan merumuskan dan menetapkan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Ketentuan soal upah minimum, antara lain didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL), produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Gubernur diinstruksikan untuk menetapkan upah minimum berdasarkan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional tersebut. Selain itu gubernur juga harus memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan di daerahnya masing-masing. (CAS)

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir Janji Akan Copot Komisaris BUMN yang Jarang Hadir Rapat

Erick Thohir Janji Akan Copot Komisaris BUMN yang Jarang Hadir Rapat

Whats New
Fakta GBK, Aset Negara Bernilai Paling Mahal, Sebagian Dikelola Swasta

Fakta GBK, Aset Negara Bernilai Paling Mahal, Sebagian Dikelola Swasta

Whats New
Erick Thohir Buka Suara Soal Adanya Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Erick Thohir Buka Suara Soal Adanya Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Whats New
5 Kesalahan Finansial yang Perlu Dihindari oleh Pasangan Baru Nikah

5 Kesalahan Finansial yang Perlu Dihindari oleh Pasangan Baru Nikah

Smartpreneur
Schneider Electric Gandeng iMasons untuk Perkuat Industri Infrastruktur Digital

Schneider Electric Gandeng iMasons untuk Perkuat Industri Infrastruktur Digital

Rilis
[POPULER MONEY] Tahapan yang Dilalui Penumpang Lion | Defisit Selalu Ditambal dengan Utang

[POPULER MONEY] Tahapan yang Dilalui Penumpang Lion | Defisit Selalu Ditambal dengan Utang

Whats New
Kader Gerindra Jadi Eksportir Lobster, Edhy: Keputusan Bukan Saya, Tapi Tim

Kader Gerindra Jadi Eksportir Lobster, Edhy: Keputusan Bukan Saya, Tapi Tim

Whats New
Erick Thohir Ingin Rampingkan BUMN Hingga Tersisa 40 Perusahaan Saja

Erick Thohir Ingin Rampingkan BUMN Hingga Tersisa 40 Perusahaan Saja

Whats New
Fakta Lobster, Dulunya Makanan Orang Miskin dan Narapidana

Fakta Lobster, Dulunya Makanan Orang Miskin dan Narapidana

Whats New
Erick Thohir: Jangan Hanya Siap Diangkat menjadi Pejabat, Tapi juga Harus Siap Dicopot

Erick Thohir: Jangan Hanya Siap Diangkat menjadi Pejabat, Tapi juga Harus Siap Dicopot

Whats New
Perkuat Aplikasi Pangan, BGR Logistics Gandeng HARA Technology

Perkuat Aplikasi Pangan, BGR Logistics Gandeng HARA Technology

Whats New
Pandemi Corona, Laba Produsen Mi Instan Korea Melonjak 361 Persen

Pandemi Corona, Laba Produsen Mi Instan Korea Melonjak 361 Persen

Whats New
Ada Pandemi Covid-19, Bagaimana Nasib Pendanaan Ibu Kota Baru?

Ada Pandemi Covid-19, Bagaimana Nasib Pendanaan Ibu Kota Baru?

Whats New
Melihat Peluang Bisnis Berpotensi Cuan Saat New Normal, Ini Caranya

Melihat Peluang Bisnis Berpotensi Cuan Saat New Normal, Ini Caranya

Work Smart
Penuhi Kebutuhan di Masa Pandemi, Belanja “Online” Jadi Solusi

Penuhi Kebutuhan di Masa Pandemi, Belanja “Online” Jadi Solusi

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X