Gita: Harga Pokok, Kebijakan Perdagangan yang Sejahterakan Petani

Kompas.com - 16/10/2013, 15:17 WIB
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan Sabrina Asril/Kompas.comMenteri Perdagangan Gita Wirjawan
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Gita Irawan Wirjawan mengklaim kebijakan terkait harga pokok petani yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan dapat memberikan kesejahteraan petani. Menurut dia, dengan jaminan harga tersebut petani dapat lebih bergairah untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Ia mencontohkan jaminan harga di tingkat petani seperti untuk beras, gula, dan kedelai akan membuat petani lebih produktif dan mencukupi kebutuhan pangan nasional.

Di sisi lain, ia mengatakan pasokan dari petani lokal bisa mencukupi kebutuhan nasional jika kementerian terkait produksi pangan mengeluarkan kebijakan yang mendukung "Tapi ini bukan policy-nya Kemendag. Tapi, harga pokok itu sangat bisa memberikan kesejahteraan petani," kata dia, di Jakarta, Rabu siang(16/10/2013).

Ditanya perihal masih tingginya impor pangan, Gita mengatakan hal tersebut karena kebutuhan terus meningkat sementara pasokan tidak bisa dicukupi oleh petani lokal. Bahkan ia menyebutkan kebutuhan nasional mendatang akan semakin besar.

Gita juga menyontohkan kebijakan Kementerian Perdagangan yang bisa dikatakan mensejahterakan petani, salah satunya yaitu kebijakan terkait komoditas rotan.  "Memang tidak ada kaitannya dengan pangan, tapi produk agro yang menurut saya sangat menopang pertumbuhan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan, ini kebijakan yang pro rakyat," kata dia.

Bea masuk kedelai 0 persen

Bertepatan dengan hari pangan sedunia yang jatuh pada hari ini, Menteri Keuangan, Chatib Basri mengatakan, pemerintah telah membebaskan bea masuk importasi kedelai, dari yang tadinya 5 persen menjadi 0 persen. “Peraturan Menteri ini mulai berlaku lima hari sejak tanggal diundangkan,” kata Chatib seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet di Jakarta, Rabu pagi (16/10/2013).

Sebagai informasi, ketetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.011/2013 yang ditandatanganinya pada 3 Oktober 2013 lalu. Ketentuan tersebut sekaligus mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 yang memberikan bea masuk sebesar lima persen atas impor barang berupa kacang kedelai.

Menurut Chatib, penetapan pajak 0 persen untuk importasi kedelai itu juga mempertimbangkan usul Menteri Perdagangan melalui surat Nomor: 1096/M-DAG/SD/9/2013 tanggal 19 September 2013, agar dilakukan penyesuaian tarif bea masuk atas barang impor berupa kacang kedelai dari 5 persen menjadi 0 persen.

Usulan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan itu juga disetujui oleh Menteri Pertanian Suswono melalui surat Nomor: 153/KU.210/M/9/2013/Rhs tertanggal 18 September 2013, yang menyetujui dilakukan pembebasan sementara untuk bea masuk kedelai impor.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Luhut Tetap Ingin Tuntut Said Didu | Jumlah Paten China Kalahkan AS

[POPULER MONEY] Luhut Tetap Ingin Tuntut Said Didu | Jumlah Paten China Kalahkan AS

Whats New
Bill Gates Prediksi AS Benar-benar Terbebas dari Virus Corona Pada Tahun 2021

Bill Gates Prediksi AS Benar-benar Terbebas dari Virus Corona Pada Tahun 2021

Whats New
Kadin Usul Pemerintah Bantu Bayar THR Karyawan

Kadin Usul Pemerintah Bantu Bayar THR Karyawan

Whats New
Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan

Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan

Whats New
Kemenhub Godok Aturan soal Pengendalian Mudik 2020

Kemenhub Godok Aturan soal Pengendalian Mudik 2020

Whats New
1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

Whats New
BAZNAS Salurkan Infak Biaya Asuransi untuk 17.000 Relawan Gugus Tugas Covid-19

BAZNAS Salurkan Infak Biaya Asuransi untuk 17.000 Relawan Gugus Tugas Covid-19

Whats New
Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Whats New
Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur 250.000 Ton Gula ke Pasar

Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur 250.000 Ton Gula ke Pasar

Whats New
DANA Ajak Penggunanya Mendata Warung, Untuk Apa?

DANA Ajak Penggunanya Mendata Warung, Untuk Apa?

Whats New
Dukung Pembatasan Sosial, PGN Terapkan Catat Meter Mandiri dan Dorong Pembayaran Daring

Dukung Pembatasan Sosial, PGN Terapkan Catat Meter Mandiri dan Dorong Pembayaran Daring

Whats New
Bank dan Leasing Sudah Mulai Terima Keringanan Kredit Nasabah

Bank dan Leasing Sudah Mulai Terima Keringanan Kredit Nasabah

Whats New
Demi Penanganan Corona, Sri Mulyani Tunda Pencairan Anggaran Proyek Infrastruktur Kurang Prioritas

Demi Penanganan Corona, Sri Mulyani Tunda Pencairan Anggaran Proyek Infrastruktur Kurang Prioritas

Whats New
Pemilik Djarum Masih Jadi Orang Terkaya RI versi Forbes 2020

Pemilik Djarum Masih Jadi Orang Terkaya RI versi Forbes 2020

Whats New
KPPU: Sanksi Rp 25 Miliar untuk Pelaku Kartel yang Hambat Impor

KPPU: Sanksi Rp 25 Miliar untuk Pelaku Kartel yang Hambat Impor

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X