Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 22/10/2013, 17:42 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama Indonesia masih tunduk pada aturan-aturan lembaga neoliberal, maka jangan berharap akan ada Rancangan Undang-Undang (RUU) Perdagangan yang saat ini tengah digodok di DPR bisa mewakili kondisi rakyat.

Hal tersebut disampaikan oleh pengamat ekonomi Ichsanuddin Noersy dalam diskusi di Gedung DPR (22/10/2013).

"Kalau rujukannya masih ke World Trade Organization (WTO) dan Forum Kerjasama Asia Pasifik (APEC), mustahil berharap akan ada RUU Perdagangan yang bisa merepresentasikan kondisi rakyat," ungkap Ichsan.

Menurut Ichsan, dalam draft RUU Perdagangan, hal esensial yang tertuang di dalamnya tidak bicara soal pelaksanaan amanat konstitusi. "Dari kata pembukaan sampai Pasal 33 UUD 1945, tidak ada semangat menuju ke sana dari RUU ini," paparnya di akhir diskusi.

Ichsan menambahkan, bahwa dalam RUU Perdagangan, Indonesia tidak realistis mengukur kekuatan dan kelemahan ekonomi Indonesia.

"Kalau RUU ini bicara soal kekuatan, maka boleh menggunakan globalisasi. Tetapi kalau RUU ini tidak bicara sisi kelemahan dalam negeri, maka kita akan semakin terjerembap," imbuhnya.

Dia mengungkapkan, jangan sampai sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak diliberalkan dalam pengaturannya.

“Pangan misalnya, terus kita liberalkan, semakin tergadaikan kita. Faktanya, sampai saat ini tidak ada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang mencari inisiatif sendiri. Buktinya, neraca perdagangan dikuasai asing semua, neraca pembayaran juga sama," paparnya.

Oleh karena itu, Ichsan menyerukan agar Indonesia harus melepaskan diri dari jerat neoliberalisme yang akan menyengsarakan rakyat.

"Kemarin Wakil Presiden Budiono masih merujuk pendapat Profesor Widjojo Nitisastro, ya jelas itu neolib," kata Ichsan.

Sebelumnya, Komisi VI DPR-RI tengah membahas RUU Perdagangan yang diajukan oleh pemerintah dan rencananya akan selesai pada akhir tahun ini.

"Kita berharap banyak di RUU ini, kita harus punya undang-undang pangan tersendiri," kata Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bima. (Ferry Hidayat)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sumber Kontan
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tengah Jadi Sorotan gara-gara AC Pesawat Mati Selama Terbang, Siapa Pemilik Super Air Jet?

Tengah Jadi Sorotan gara-gara AC Pesawat Mati Selama Terbang, Siapa Pemilik Super Air Jet?

Whats New
Simak Aturan Berbuka Puasa di Transjakarta Selama Ramadhan 2023

Simak Aturan Berbuka Puasa di Transjakarta Selama Ramadhan 2023

Whats New
Kepemimpinan Karismatik untuk Meningkatkan Kinerja Tim

Kepemimpinan Karismatik untuk Meningkatkan Kinerja Tim

Work Smart
Perlindungan PMI Ditambah, Simak Cara Daftar dan Bayar Iuran Jamsostek bagi Pekerja Migran di Luar Negeri

Perlindungan PMI Ditambah, Simak Cara Daftar dan Bayar Iuran Jamsostek bagi Pekerja Migran di Luar Negeri

Whats New
PNS Bea Cukai Mengatai Warga Babu dan Banyak Bacot, Kemenkeu Minta Maaf

PNS Bea Cukai Mengatai Warga Babu dan Banyak Bacot, Kemenkeu Minta Maaf

Whats New
Di Balik Aturan ASN Dilarang Gelar Bukber: Gaya Hidup Pejabat Sedang Disorot, ASN Bandel Bakal Disanksi

Di Balik Aturan ASN Dilarang Gelar Bukber: Gaya Hidup Pejabat Sedang Disorot, ASN Bandel Bakal Disanksi

Whats New
Meningkat, Uang Beredar Februari 2023 Sentuh Rp 8.300 Triliun

Meningkat, Uang Beredar Februari 2023 Sentuh Rp 8.300 Triliun

Whats New
Sepanjang 2022, Segmen Fintech GOTO Jadi Penopang Utama Bisnis

Sepanjang 2022, Segmen Fintech GOTO Jadi Penopang Utama Bisnis

Whats New
Survei JobStreet: Pasar Pekerja di Indonesia Kompetitif

Survei JobStreet: Pasar Pekerja di Indonesia Kompetitif

Work Smart
Hadapi Digitalisasi Sistem Pajak Nasional, Ini 5 Langkah Persiapan bagi Bisnis

Hadapi Digitalisasi Sistem Pajak Nasional, Ini 5 Langkah Persiapan bagi Bisnis

Whats New
Ripple, Ethereum hingga Bitcoin Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Ripple, Ethereum hingga Bitcoin Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Earn Smart
Cek Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga

Cek Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga

Spend Smart
Kenapa Tiket Pesawat ke Luar Negeri Lebih Murah?

Kenapa Tiket Pesawat ke Luar Negeri Lebih Murah?

Whats New
Kronologi PNS Bea Cukai Sebut Warga Babu dan Banyak Bacot

Kronologi PNS Bea Cukai Sebut Warga Babu dan Banyak Bacot

Whats New
Hari Kedua Ramadhan 2023, IHSG dan Rupiah Melaju di Zona Hijau

Hari Kedua Ramadhan 2023, IHSG dan Rupiah Melaju di Zona Hijau

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+