Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Harus lepas dari Jerat Neoliberalisme

Kompas.com - 22/10/2013, 17:42 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama Indonesia masih tunduk pada aturan-aturan lembaga neoliberal, maka jangan berharap akan ada Rancangan Undang-Undang (RUU) Perdagangan yang saat ini tengah digodok di DPR bisa mewakili kondisi rakyat.

Hal tersebut disampaikan oleh pengamat ekonomi Ichsanuddin Noersy dalam diskusi di Gedung DPR (22/10/2013).

"Kalau rujukannya masih ke World Trade Organization (WTO) dan Forum Kerjasama Asia Pasifik (APEC), mustahil berharap akan ada RUU Perdagangan yang bisa merepresentasikan kondisi rakyat," ungkap Ichsan.

Menurut Ichsan, dalam draft RUU Perdagangan, hal esensial yang tertuang di dalamnya tidak bicara soal pelaksanaan amanat konstitusi. "Dari kata pembukaan sampai Pasal 33 UUD 1945, tidak ada semangat menuju ke sana dari RUU ini," paparnya di akhir diskusi.

Ichsan menambahkan, bahwa dalam RUU Perdagangan, Indonesia tidak realistis mengukur kekuatan dan kelemahan ekonomi Indonesia.

"Kalau RUU ini bicara soal kekuatan, maka boleh menggunakan globalisasi. Tetapi kalau RUU ini tidak bicara sisi kelemahan dalam negeri, maka kita akan semakin terjerembap," imbuhnya.

Dia mengungkapkan, jangan sampai sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak diliberalkan dalam pengaturannya.

“Pangan misalnya, terus kita liberalkan, semakin tergadaikan kita. Faktanya, sampai saat ini tidak ada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang mencari inisiatif sendiri. Buktinya, neraca perdagangan dikuasai asing semua, neraca pembayaran juga sama," paparnya.

Oleh karena itu, Ichsan menyerukan agar Indonesia harus melepaskan diri dari jerat neoliberalisme yang akan menyengsarakan rakyat.

"Kemarin Wakil Presiden Budiono masih merujuk pendapat Profesor Widjojo Nitisastro, ya jelas itu neolib," kata Ichsan.

Sebelumnya, Komisi VI DPR-RI tengah membahas RUU Perdagangan yang diajukan oleh pemerintah dan rencananya akan selesai pada akhir tahun ini.

"Kita berharap banyak di RUU ini, kita harus punya undang-undang pangan tersendiri," kata Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bima. (Ferry Hidayat)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sumber Kontan
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Earn Smart
Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Spend Smart
Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Whats New
Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Rilis
Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Whats New
Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi 'Food Grade' di Jombang

Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi "Food Grade" di Jombang

Whats New
BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

Whats New
Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Whats New
Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Whats New
Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Whats New
BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Whats New
BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

Whats New
Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Whats New
Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan 'Hadiah' Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan "Hadiah" Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+