Kompas.com - 23/10/2013, 11:34 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah mengatakan, kredit untuk subsektor peternakan termasuk di dalamnya budidaya sapi masih rendah. Dari data BI, hingga Agustus 2013, kredit subsektor ini baru mencapai 0,4 persen atau sekitar Rp 11,7 triliun dari total kredit perbankan yang mencapai Rp 3.067,4 triliun.

"Ini menjadi tantangan bukan hanya bagi perbankan tapi juga pemerintah dan pembudidaya peternakan untuk menjaga dan peningkatkan produksi sapi, dengan tingkat resiko yang terkendali," ujarnya di sela-sela peluncuran Asuransi Ternak Sapi, di gedung BI, di Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Halim menengarai, minimnya kredit peternakan sapi lantaran ejibilitas usaha di sektor peternakan memang tergolong rendah. Ini juga terlihat dari resiko kredit macet yang relatif lebih tinggi dibanding kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sementara resiko kredit macet UMKM menurutnya saat ini masih kurang dari 5 persen. Dalam peluncuran ATS itu, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan, sejak 2009 pemerintah bersama BI telah memiliki program Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Namun sayangnya program tersebut belum berjalan optimal. "KUPS waktu itu belum mampu memitigasi, menelusuri sebab terjadinya resiko," ungkap Rusman.

Sehingga, lanjut Rusman, peternak menjadi tidak bergairah meskipun pada saat itu bunga KUPS disubsidi oleh pemerintah. Peternak hanya diwajibkan membayar 5 persen dari kredit. Di sisi lain, perbankan rawan menangguk kredit macet dari peternak.

Ia menambahkan, pogram KUPS waktu itu memang sudah memfungsikan aspek pembiayaan oleh perbankan di sektor pertanian. Namun, belum memasukkan aspek resiko.

Oleh karena itu, pemerintah bersama BI mencari skim baru suplemen permodalan yang disebut ATS. "ATS ini sebenarnya follow up dari UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No.19/2013. OJK juga sudah mengeluarkan ijin produk asuransi ini bisa dijual sebagai produk perbankan," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Whats New
RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Whats New
Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Whats New
Kemenko Perekonomian: Jumlah Startup Indonesia Peringkat 6 Besar Dunia

Kemenko Perekonomian: Jumlah Startup Indonesia Peringkat 6 Besar Dunia

Whats New
Survei Litbang 'Kompas': Bandung Jadi Kota Metropolitan dengan Indeks Literasi Ekonomi Digital Tertinggi

Survei Litbang "Kompas": Bandung Jadi Kota Metropolitan dengan Indeks Literasi Ekonomi Digital Tertinggi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.